IKN Diproyeksikan Tampung 4.000 ASN pada 2028, Ini Penjelasan Basuki
JAKARTA - Rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan perkembangan yang bertahap.
Hingga saat ini, jumlah ASN yang telah berkantor di kawasan tersebut sudah mencapai ribuan orang, dan angka tersebut diproyeksikan akan terus bertambah dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah pun menargetkan ribuan ASN akan resmi bekerja di IKN hingga tahun 2028.
Upaya ini merupakan bagian dari strategi besar pemindahan pusat pemerintahan ke wilayah baru di Kalimantan Timur. Tidak hanya sekadar memindahkan pegawai, proses ini juga melibatkan pembangunan infrastruktur serta kesiapan fasilitas pendukung agar aktivitas pemerintahan dapat berjalan optimal.
Baca JugaProyek Blok Masela Dipercepat, Bahlil Sebut Nilai Investasi Bisa Rp300 Triliun
Proyeksi Jumlah ASN di IKN Hingga 2028
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memproyeksikan sebanyak 4.000 aparatur sipil negara (ASN) akan berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga tahun 2028. Seiring hal tersebut, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menjelaskan pihaknya terus mengejar proses konstruksi sarana dan prasarana guna mendukung pemindahan ASN ke bakal Ibu Kota Politik Indonesia yang baru di wilayah Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur secara bertahap.
“Kalau sekarang yang sudah ada di sana itu Otorita IKN sekitar 1.100 ASN. Kemudian, ada PU yang balai-balai di sana ada perumahan, ada kesehatan, ada perhubungan, perhubungan kan mengoperasikan bandara di IKN, [sehingga total] sudah ada sekitar 2.000 sekian," jelas Basuki saat ditemui di Kompleks Parlemen RI di Jakarta.
Dia menambahkan, sejumlah ASN yang juga telah berkantor di IKN di antaranya personel Kementerian Perhubungan yang saat ini mengelola operasional Bandara IKN.
Fasilitas dan Infrastruktur Terus Dikebut
Meski belum dapat merinci berapa tambahan ASN yang akan dipindahkan ke IKN pada tahun ini, Basuki menyebut total ASN yang ditargetkan dapat dipindahkan hingga periode 2028 akan ada di rentang 1.700 hingga 4.100 orang.
Untuk itu, OIKN memastikan proses transisi ini akan diselaraskan dengan ketersediaan fasilitas penunjang di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).
“Target jumlah pemindahan ASN ke IKN sebanyak 1.700 sampai 4.100 ASN,” pungkasnya.
Pembangunan sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pemindahan ini. Infrastruktur seperti perumahan, fasilitas kesehatan, serta transportasi terus dipercepat agar mampu menampung kebutuhan ASN yang akan berpindah secara bertahap.
Proses Seleksi ASN Masih Berlangsung
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menjelaskan bahwa pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih dalam seleksi atau penapisan.
Menpan RB, Rini Widiyantini menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih mengkurasi Kementerian/Lembaga mana yang akan diprioritaskan untuk dipindah dalam waktu dekat.
"Pemindahan ASN ke IKN, kami sudah koordinasi dengan OIKN, kita juga sudah siapkan penapisan lembaga-lembaga mana yang harus diinikan," kata Rini.
Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemindahan berjalan efektif dan sesuai kebutuhan prioritas pemerintahan di ibu kota baru.
Penyesuaian Jumlah ASN Masih Dikaji
Pada saat yang sama, Rini menyebut meski Presiden telah menetapkan total ASN yang harus dipindahkan hingga 2028, angka tersebut menurutnya masih harus dihitung ulang.
"Jadi kan kemarin banyak, sering sekali saya bilang, ada beberapa kementerian yang dulu kan 34 ke 48 [kementerian], mereka kan juga musti ngitung lagi masalah orang-orangnya, tapi kita sudah koordinasi terus," tambahnya.
Perubahan jumlah kementerian ini turut memengaruhi perhitungan kebutuhan ASN yang akan dipindahkan. Oleh karena itu, pemerintah masih terus melakukan penyesuaian agar rencana pemindahan tetap realistis dan sesuai dengan kondisi terbaru.
Dengan berbagai persiapan yang terus dilakukan, pemindahan ASN ke IKN diharapkan dapat berjalan secara bertahap dan terencana. Selain menjadi simbol perpindahan pusat pemerintahan, langkah ini juga diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia.
Rekomendasi
