Legislator DKI Dorong Penguatan Transportasi Umum Atasi Kemacetan Jakarta

Legislator DKI Dorong Penguatan Transportasi Umum Atasi Kemacetan Jakarta

JAKARTA - Kemacetan yang terus membayangi aktivitas warga Jakarta kembali menjadi sorotan di tingkat legislatif daerah. 

Di tengah pertumbuhan kendaraan yang kian pesat, penguatan sistem transportasi umum dinilai sebagai langkah paling rasional dan berkelanjutan untuk menekan kepadatan lalu lintas di ibu kota.

Penguatan transportasi umum dinilai sebagai solusi utama mengatasi kemacetan di Jakarta. Demikian diungkapkan Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin. Ia menekankan pentingnya perubahan pola mobilitas masyarakat.

Baca Juga

Mendagri Apresiasi Program BSPS, Dinilai Bantu Warga Kurang Mampu

Menurutnya, penggunaan kendaraan pribadi, termasuk kendaraan listrik, bukanlah langkah ideal untuk menyelesaikan persoalan kepadatan lalu lintas. “Yang paling ideal adalah masyarakat menggunakan transportasi umum, untuk mengatasi kemacetan,” ujar Suhud di Jakarta beberapa waktu lalu.

Pernyataan tersebut mempertegas bahwa solusi kemacetan tidak cukup hanya dengan mengganti jenis kendaraan. Perubahan mendasar harus terjadi pada sistem transportasi dan preferensi masyarakat dalam bepergian.

Transportasi umum sebagai solusi utama

Suhud menilai bahwa peningkatan kualitas dan kapasitas transportasi umum menjadi kunci menekan jumlah kendaraan pribadi di jalan. Dengan layanan yang nyaman dan terintegrasi, masyarakat akan lebih terdorong beralih dari kendaraan pribadi.

Ia menegaskan bahwa kendaraan listrik memang memiliki keunggulan dari sisi emisi. Namun, keberadaannya tetap menambah jumlah unit kendaraan yang beroperasi di jalan raya.

Meski kendaraan listrik ramah lingkungan, namun tetap berpotensi menambah peredaran kendaraan di jalan. Serta memperparah kepadatan lalu lintas. “Pada akhirnya berpotensi menimbulkan kemacetan,” kata dia.

Karena itu, orientasi kebijakan tidak boleh berhenti pada aspek lingkungan semata. Pemerintah daerah perlu melihat dampak lalu lintas secara menyeluruh.

Evaluasi insentif kendaraan listrik

Suhud mengingatkan, kebijakan insentif pajak kendaraan listrik tidak boleh mendorong peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi. Kebijakan fiskal harus selaras dengan tujuan pengurangan kemacetan.

Jika insentif justru memicu lonjakan pembelian kendaraan baru, maka tujuan mengurangi kepadatan jalan menjadi kontraproduktif. Ia menilai arah kebijakan perlu konsisten dan terukur.

“Arah kebijakan harus konsisten pada pengurangan volume kendaraan di jalan,” katanya. Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa pengendalian jumlah kendaraan tetap prioritas.

Dengan demikian, setiap kebijakan baru perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap beban jalan. Pendekatan komprehensif diperlukan agar solusi tidak menimbulkan persoalan baru.

Perubahan pola mobilitas masyarakat

Legislator DKI tersebut juga menyoroti pentingnya perubahan perilaku masyarakat dalam memilih moda transportasi. Tanpa partisipasi publik, kebijakan apa pun akan sulit mencapai hasil optimal.

Transportasi umum yang andal, tepat waktu, serta terjangkau akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Integrasi antarmoda juga dinilai penting untuk memudahkan perpindahan penumpang.

Ketika transportasi umum menjadi pilihan utama, tekanan terhadap infrastruktur jalan dapat berkurang secara signifikan. Hal ini sekaligus meningkatkan efisiensi waktu tempuh warga.

Upaya tersebut membutuhkan komitmen jangka panjang dari pemerintah daerah. Pengembangan transportasi massal harus menjadi prioritas pembangunan kota.

Konsistensi kebijakan pengurangan kendaraan

Suhud menegaskan bahwa penguatan transportasi umum bukan sekadar wacana. Kebijakan konkret diperlukan agar pengurangan volume kendaraan benar-benar terwujud.

Langkah tersebut dapat meliputi peningkatan armada, perbaikan layanan, serta penguatan regulasi pembatasan kendaraan pribadi. Semua harus berjalan seiring agar hasilnya terasa nyata.

Ia menilai bahwa solusi kemacetan tidak bisa bersifat parsial. Pendekatan terintegrasi antara kebijakan transportasi, tata ruang, dan fiskal menjadi kunci keberhasilan.

Dengan konsistensi arah kebijakan pada pengurangan kendaraan di jalan, Jakarta diharapkan dapat menekan tingkat kemacetan secara bertahap. Penguatan transportasi umum menjadi fondasi utama menuju mobilitas kota yang lebih tertib dan efisien.