JAKARTA - Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, jamu bukan sekadar minuman kesehatan, melainkan bagian dari identitas budaya yang diwariskan lintas generasi. Dari pedesaan hingga perkotaan, dari jamu gendong tradisional sampai kemasan modern di etalase digital, jamu terus hadir dan dikonsumsi. Namun, di balik kuatnya akar budaya tersebut, riset terbaru justru menyingkap paradoks besar: industri jamu Indonesia sangat kuat secara kultural, tetapi masih tertinggal jauh dalam kontribusi ekonomi nasional. Temuan ini menjadi alarm penting bagi negara dan seluruh pemangku kepentingan agar jamu tidak berhenti sebagai simbol tradisi, melainkan mampu tumbuh sebagai sektor strategis bernilai tambah tinggi.
Potensi Budaya Besar, Kontribusi Ekonomi Masih Terbatas
Riset yang dilakukan Nusantara Centre bersama Perkumpulan Pelaku Jamu Alami Indonesia (PPJAI) selama Oktober–Desember 2025 menunjukkan bahwa jamu memiliki legitimasi sosial yang sangat kuat. Ia dikonsumsi lintas kelas dan usia, serta dianggap sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Namun, dalam struktur perekonomian nasional, posisi industri jamu masih tergolong marginal.
Baca JugaPrediksi UFC Fight Night: Mario Bautista vs Vinicius Oliveira di Kelas Bantam
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019–2023 mencatat bahwa subsektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional menyumbang sekitar 2–3 persen terhadap PDB industri pengolahan. Akan tetapi, kontribusi jamu murni terhadap PDB industri obat tradisional hanya berada di bawah 0,3 persen pada 2022–2023. Angka ini menegaskan jurang besar antara kekuatan budaya dan realisasi ekonomi. Jamu dikenal luas dan dikonsumsi rutin, tetapi belum berhasil bertransformasi menjadi sektor bernilai tambah tinggi yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan.
Pasar Stabil, Inovasi dan Pertumbuhan Tertahan
Hasil riset lapangan mengungkap bahwa persoalan utama industri jamu bukan terletak pada sisi permintaan. Sebanyak 64 persen konsumen masih memilih jamu tradisional lokal, terutama dalam bentuk cair dan serbuk. Loyalitas budaya ini seharusnya menjadi modal besar untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kondisi pasar yang cenderung stagnan.
Sebanyak 46 persen pelaku usaha menyatakan permintaan relatif tetap, dan hanya 31 persen yang mengalami peningkatan penjualan. Hal ini menandakan bahwa industri jamu telah memasuki fase permintaan stabil tanpa dorongan inovasi yang memadai. Produk relatif tidak mengalami perubahan signifikan, diferensiasi terbatas, dan nilai tambah berhenti di level rendah. Mayoritas pelaku usaha memproduksi di bawah 500 unit per bulan, dengan 73 persen berada pada kategori produksi rendah. Meskipun usia usaha sudah relatif matang, ekspansi kapasitas tidak berjalan optimal. Masalah utamanya bukan pasar, melainkan struktur industri yang belum mampu mendorong industrialisasi dan hilirisasi secara berkelanjutan.
Terjebak Skala Kecil dan Produktivitas Rendah
Secara struktural, industri jamu Indonesia didominasi usaha kecil berbasis keluarga atau rumahan dengan proses produksi manual serta adopsi teknologi yang minim. Struktur seperti ini menciptakan jebakan produktivitas rendah: jumlah pelaku banyak, tetapi nilai ekonomi per pelaku sangat kecil. Dampaknya terasa langsung pada kondisi tenaga kerja.
Riset 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 79 persen pekerja industri jamu berada pada kondisi upah tetap atau menurun. Hanya sekitar 28 persen pelaku usaha yang mampu menaikkan upah karyawan. Industri jamu memang menyerap tenaga kerja, tetapi gagal meningkatkan kesejahteraan. Dalam konteks ini, jamu lebih berfungsi sebagai mekanisme bertahan hidup (survival economy) dibanding mesin pertumbuhan (growth engine). Padahal, dengan tingginya permintaan nasional dan peluang pasar global, industri jamu seharusnya mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dan peningkatan pendapatan yang lebih layak.
Basis Pajak Dangkal dan Ketimpangan dengan Industri Farmasi
Keterbatasan skala usaha berdampak langsung pada kontribusi fiskal. Lebih dari 53 persen pelaku usaha jamu hanya membayar pajak di bawah Rp100 ribu, dan 56 persen tidak mengalami peningkatan pembayaran pajak dibanding tahun sebelumnya. Ini bukan persoalan kepatuhan, melainkan refleksi dari skala ekonomi yang kecil. Tanpa peningkatan produktivitas dan nilai tambah, formalisasi usaha jamu tidak otomatis memperluas basis pajak negara.
Ketimpangan semakin jelas jika dibandingkan dengan industri farmasi modern. Data BPS 2020–2024 menunjukkan pertumbuhan industri kimia dan farmasi di atas 8 persen per tahun, dengan nilai pasar nasional mencapai lebih dari Rp170 triliun pada 2023–2024. Ekspor produk farmasi bahkan menembus lebih dari USD 500 juta pada 2023. Sebaliknya, ekspor jamu belum tercatat signifikan dan masih sangat bergantung pada pasar domestik. Perbedaan ini mencerminkan kesenjangan dukungan kebijakan, investasi riset, dan integrasi sistem kesehatan yang selama ini cenderung meminggirkan industri jamu.
Regulasi, Inovasi, dan Peran Negara sebagai Kunci Transformasi
Salah satu temuan paling krusial dari riset ini adalah persoalan regulasi. Hingga kini, industri jamu masih berada dalam rezim regulasi yang sama dengan obat kimia farmasi. Padahal, karakter risiko, struktur biaya, dan proses produksinya sangat berbeda. Akibatnya, pelaku jamu dibebani standar perizinan yang mahal dan rumit, sementara produktivitas tidak ikut meningkat. Usaha kecil tertekan, sedangkan investasi skala menengah dan besar enggan masuk.
Di sisi lain, potensi inovasi produk jamu sebenarnya sangat besar. Namun, adopsinya rendah karena tingginya risiko pasar dan ketidakpastian pasokan bahan baku. Tanpa dukungan kebijakan yang memadai, inovasi justru menjadi beban baru bagi pelaku usaha. Negara perlu hadir melalui kebijakan berbasis misi, mulai dari pemisahan regulasi jamu dari obat kimia, dukungan pendanaan jangka panjang, integrasi riset dan standardisasi, hingga kampanye nasional yang terstruktur.
Lebih jauh, jamu memiliki posisi strategis dalam konteks kedaulatan kesehatan nasional. Berbasis biodiversitas lokal dan pengetahuan tradisional, jamu mendukung pendekatan promotif dan preventif yang dalam jangka panjang lebih efisien secara fiskal. Penguatan industri jamu bukan hanya agenda ekonomi, melainkan juga strategi memperkuat ketahanan sistem kesehatan dan kedaulatan bangsa.
Kesimpulan riset ini menegaskan bahwa industri jamu tidak kekurangan pasar, tetapi kekurangan kebijakan yang tepat sasaran. Tanpa intervensi negara yang strategis, jamu akan terus hidup sebagai simbol budaya, namun gagal menjadi kekuatan ekonomi. Dengan langkah kebijakan yang terarah, industri jamu berpotensi menjadi pilar ekonomi kesehatan berbasis lokal yang memperkuat PDB, memperluas basis pajak, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan memperkokoh kedaulatan kesehatan nasional.
Rekomendasi
