Bandara sebagai Jalur Kehidupan: Kemenhub Perkuat Resiliensi Udara Nasional

Bandara sebagai Jalur Kehidupan: Kemenhub Perkuat Resiliensi Udara Nasional

JAKARTA - Indonesia, yang secara geografis berada dalam lintasan Ring of Fire, menghadapi tantangan konstan berupa ancaman bencana alam yang bisa melumpuhkan aksesibilitas kapan saja. Dalam situasi darurat di mana jalur darat dan laut sering kali terputus akibat gempa bumi, tsunami, maupun cuaca ekstrem, sektor penerbangan muncul sebagai tumpuan harapan terakhir. Menyadari posisi strategis tersebut, otoritas penerbangan nasional kini tengah mentransformasi fungsi bandar udara dari sekadar gerbang transportasi menjadi pusat komando respons bencana yang tangguh dan terintegrasi.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat peran bandar udara sebagai pusat respon bencana untuk mempercepat mobilisasi, distribusi logistik, dan bantuan kemanusiaan guna mendukung penanganan darurat di berbagai wilayah terdampak. Langkah ini diambil sebagai strategi mitigasi jangka panjang untuk menjamin bahwa bantuan negara tetap dapat menjangkau titik-titik tersulit dalam kondisi paling kritis sekalipun.

Transportasi Udara sebagai Tulang Punggung Evakuasi dan Logistik

Baca Juga

Layanan SIM Keliling Jakarta Jumat 6 Februari 2026 Hadir Lima Lokasi

Urgensi penguatan ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Wilayah Kerja (Rakorwil) Kantor Otoritas Bandar Udara (KOBU) Wilayah VI Padang Tahun 2026. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Achmad Setiyo Prabowo, menjelaskan bahwa kecepatan udara menjadi variabel penentu dalam menyelamatkan nyawa saat bencana terjadi.

"Transportasi udara menjadi tulang punggung dalam evakuasi korban, distribusi bantuan kemanusiaan, mobilisasi personel, serta percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana,” kata Setiyo dalam keterangan di Jakarta, Kamis. Ia menekankan bahwa Kemenhub sangat berkomitmen dalam memperkuat kesiapan sistem transportasi udara di wilayah rawan bencana, mengingat Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, mulai dari gempa bumi, tsunami, hingga bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim.

Transformasi Menuju Konsep Infrastruktur yang Resilien

Salah satu inti dari kebijakan baru ini adalah penerapan konsep resilient infrastructure. Melalui konsep ini, bandar udara dirancang untuk tetap mampu beroperasi secara mandiri meskipun wilayah sekitarnya sedang dilanda krisis. Ditjen Hubud bersama pengelola bandara memastikan bahwa bandara tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi rutin, tetapi juga pusat logistik kemanusiaan.

"Sejumlah bandara di wilayah Sumatera, telah disiapkan agar tetap mampu beroperasi dalam kondisi darurat," jelas Setiyo. Pemilihan wilayah Sumatera, khususnya melalui koordinasi di Padang, menjadi sangat relevan mengingat sejarah panjang bencana di wilayah pesisir barat pulau tersebut.

Sinkronisasi Protokol Terpadu Lintas Instansi

Dalam kesempatan yang sama, Kepala OBU Wilayah VI, Purnama Pangalinan, memaparkan hasil kesepakatan rakorwil yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari TNI-Polri hingga BMKG dan Basarnas. Hasil kesepakatan tersebut mencakup penguatan koordinasi, kompetensi SDM, serta protokol terpadu untuk menjamin kesiapan transportasi udara yang cepat, aman, dan terkoordinasi saat darurat bencana.

Poin penting lainnya adalah peningkatan kapasitas teknis personel otoritas bandar udara di bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, termasuk pengawasan penerbangan sipil asing pada kondisi darurat. Hal ini penting untuk memastikan bantuan internasional dapat masuk dengan tertib di bawah pengawasan yang ketat. Selain itu, integrasi tata kelola dan SOP operasi udara lintas instansi menjadi mandat utama guna memastikan respon bencana yang konsisten dan efektif.

Kolaborasi Pendidikan dan Standardisasi Dokumen GARD

Penguatan sektor ini juga menyentuh aspek edukasi dan simulasi. Pemerintah menggandeng lembaga pendidikan penerbangan seperti PPI Curug dan Poltekbang Palembang untuk menyelenggarakan pelatihan penanggulangan bencana yang terpadu. Selain itu, terdapat penekanan pada penyusunan, standardisasi, dan evaluasi berkala dokumen Get Airport Ready for Disaster (GARD).

Dokumen GARD ini menjadi panduan operasional krusial untuk menjamin keselamatan dan kesinambungan operasi penerbangan darurat. "Kami berharap semua pemangku kepentingan yang hadir dalam Rakorwil ini dapat menjalankan hasil rekomendasi dalam memperkuat ketangguhan sistem transportasi udara di kawasan rawan bencana,” kata Purnama. Dengan tema “Kesiapan Transportasi Udara di Kawasan Rawan Bencana: Selamat, Aman, dan Pulih Lebih Cepat,” forum ini menjadi landasan strategis bagi sinergi operator bandara, AirNav, BMKG, hingga pemerintah daerah.

Melalui optimalisasi infrastruktur, SDM, dan layanan operasional ini, bandara di Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi tempat pendaratan pesawat, tetapi juga menjadi jantung pemulihan nasional saat bencana melanda. Dengan kesiapan yang matang, proses distribusi bantuan dan evakuasi diharapkan dapat berjalan tanpa hambatan, meminimalkan dampak kerugian, dan mempercepat proses rehabilitasi wilayah terdampak.