OJK Catat Pembiayaan Program Strategis Tumbuh Kuat Dorong Ekonomi Nasional Tahun 2025

OJK Catat Pembiayaan Program Strategis Tumbuh Kuat Dorong Ekonomi Nasional Tahun 2025

JAKARTA - Penyaluran pembiayaan oleh sektor jasa keuangan sepanjang 2025 menunjukkan peran penting dalam menopang berbagai agenda strategis pemerintah. 

Otoritas Jasa Keuangan mencatat aliran dana yang besar ke sektor berbasis desa dan program sosial nasional. Dukungan tersebut menjadi cerminan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan yang berjalan searah. Dari desa hingga layanan gizi, pembiayaan diarahkan untuk mendorong dampak ekonomi yang nyata.

Salah satu program yang mendapatkan porsi signifikan adalah Koperasi Desa Merah Putih yang dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal. 

Baca Juga

Investasi Emas Generasi Z: Transformasi Aset Tradisional ke Digital

Melalui dukungan pembiayaan, koperasi diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi produktif di wilayah pedesaan. OJK menilai pendekatan ini penting untuk memperkuat struktur ekonomi dari akar rumput. Dengan basis desa yang kuat, ketahanan ekonomi nasional diyakini semakin solid.

Fokus Pembiayaan Pada Penguatan Ekonomi Desa

OJK mencatat pembiayaan untuk Koperasi Desa Merah Putih mencapai Rp148,6 triliun sepanjang 2025. Dana tersebut disalurkan sebagai modal awal bagi pembangunan sekitar 80.000 KDMP yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. 

Program ini menjadi bagian dari strategi memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan kemandirian ekonomi desa. Dukungan sektor jasa keuangan diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan usaha produktif berbasis komunitas.

Keberadaan KDMP dirancang tidak hanya sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai simpul ekonomi lokal. Dengan modal yang memadai, koperasi dapat mengembangkan berbagai unit usaha sesuai potensi daerah masing masing. 

OJK melihat pembiayaan ini sebagai investasi jangka panjang bagi pemerataan ekonomi nasional. Penguatan desa dinilai akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain pembiayaan, pengembangan ekosistem keuangan di tingkat desa turut menjadi perhatian. Lembaga jasa keuangan didorong untuk aktif melakukan pendampingan dan literasi keuangan. Langkah ini bertujuan memastikan dana yang disalurkan dapat dikelola secara berkelanjutan. Dengan tata kelola yang baik, koperasi desa diharapkan tumbuh sehat dan berdaya saing.

Dukungan Nyata Pada Program Makan Bergizi Gratis

Tidak hanya sektor ekonomi desa, OJK juga mencatat pembiayaan signifikan bagi program sosial nasional. Program Makan Bergizi Gratis memperoleh dukungan pembiayaan sebesar Rp1,02 triliun hingga 2025. 

Dana tersebut digunakan untuk mendukung operasional 952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai wilayah. Program ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pembiayaan MBG diarahkan untuk memastikan layanan gizi berjalan optimal dan berkelanjutan. Melalui dukungan sektor keuangan, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk menjalankan program sosial prioritas. OJK menilai pembiayaan ini mencerminkan peran industri keuangan dalam mendukung agenda pembangunan manusia. Dampaknya tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga ekonomi jangka panjang.

Dengan gizi yang lebih baik, produktivitas masyarakat diharapkan meningkat secara bertahap. Program ini juga membuka peluang aktivitas ekonomi baru di tingkat lokal. Keterlibatan sektor jasa keuangan dinilai mampu memperkuat kesinambungan program. OJK memandang sinergi ini sebagai contoh konkret kontribusi keuangan terhadap pembangunan nasional.

Peran Industri Jasa Keuangan Dalam Kebijakan Berkelanjutan

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan komitmen industri jasa keuangan. Ia menyampaikan bahwa sektor ini secara konsisten mendukung kebijakan keberlanjutan pemerintah. 

Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembiayaan berbagai program prioritas nasional. “Yang kami dorong adalah pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan yang kontributif,” ujarnya dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan, Kamis.

Menurut Friderica, arah kebijakan OJK difokuskan pada kontribusi langsung terhadap perekonomian nasional. Industri jasa keuangan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga dampak pembangunan. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan ekspansi ekonomi. OJK mendorong agar pembiayaan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.

Sepanjang 2025, kontribusi pembiayaan pembangunan oleh lembaga jasa keuangan mencapai Rp9.540 triliun. Kredit perbankan menjadi kontributor utama dengan pertumbuhan sebesar 9,53%. Capaian tersebut mencerminkan kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap sistem keuangan. Kondisi ini dinilai sebagai modal penting untuk keberlanjutan ekonomi ke depan.

Stabilitas Sektor Keuangan Dorong Pertumbuhan Kredit

Friderica menyampaikan bahwa fundamental perekonomian Indonesia berada dalam kondisi solid. Kinerja sektor jasa keuangan yang stabil menjadi penopang utama pertumbuhan tersebut. “Kalau kita melihat kondisi fundamental perekonomian dan juga kinerja sektor jasa keuangan sangat solid menjadi modalitas yang sangat penting untuk kelanjutan kita ke depan,” ujarnya. Pernyataan ini disampaikan dalam forum resmi OJK pada Kamis.

Berbagai program prioritas pemerintah turut menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,11% pada 2025. OJK menilai pembiayaan yang kuat berkontribusi langsung terhadap capaian tersebut. Sinergi kebijakan menjadi faktor kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan.

“Kami sampaikan bahwa kontribusi pembiayaan pembangunan oleh lembaga jasa keuangan mencapai Rp9.540 triliun, utamanya kredit perbankan yang tumbuh 9,53%, indikator likuiditas profil risiko dan solvabilitas industri jasa keuangan terpantau solid,” sebutnya. Indikator tersebut menunjukkan kapasitas sektor keuangan masih sangat memadai. Kondisi ini membuka ruang lanjutan bagi pembiayaan pembangunan.

Prospek 2026 Dan Penguatan Ketahanan Keuangan

Hingga Desember 2025, total kredit perbankan tercatat mencapai Rp8.585,8 triliun atau tumbuh 9,63% secara tahunan. Pertumbuhan ini sejalan dengan target OJK yang berada pada kisaran 9% hingga 11% sepanjang 2025. Penyaluran kredit yang kuat turut dipengaruhi oleh pembiayaan ke program strategis. OJK melihat tren ini sebagai sinyal positif bagi sektor perbankan.

Sinergi antar lembaga menjadi faktor pendukung capaian tersebut. Kerja sama OJK dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta Lembaga Penjamin Simpanan dalam KSSK dinilai berjalan efektif. Keterlibatan seluruh pelaku industri jasa keuangan memperkuat stabilitas sistem. Koordinasi ini menjaga kepercayaan pasar dan masyarakat.

Memasuki 2026, OJK mencermati tantangan global yang semakin kompleks. Fragmentasi geopolitik dan geoekonomi memicu perubahan pola perdagangan dan aliran modal. 

Meski demikian, Indonesia dinilai tetap resilien dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,4% pada 2026. OJK menetapkan penguatan ketahanan sektor jasa keuangan sebagai fokus kebijakan utama. Tahun 2026 dipandang krusial dalam agenda pemenuhan modal minimum guna membentuk industri yang lebih kuat dan kompetitif.