JAKARTA — Menjelang bulan suci Ramadan, kekhawatiran terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Dr Sutarto meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara mengambil langkah antisipatif nyata guna menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran.
Ketahanan Pasokan dan Distribusi: Fokus Utama Pemprov
Sutarto, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut, menekankan bahwa persoalan utama yang memengaruhi harga sembako bukan hanya permintaan tinggi, tetapi juga terkait rantai pasok, stok ketersediaan, dan distribusi yang efektif.
Baca JugaSinergi dan Solidaritas: Kakanwil Kemenag Bengkulu Perkuat Fondasi Pelayanan di Mukomuko
Sutarto mendorong agar Pemprov melakukan monitoring rutin di berbagai pasar untuk melihat perkembangan harga secara langsung di tingkat pedagang. Menurutnya, kondisi ini akan membantu pemerintah merespons potensi lonjakan harga secara cepat dan terukur.
“Lonjakan harga karena adanya peningkatan permintaan, sehingga pemerintah harus proaktif mengantisipasi lonjakan harga itu, agar tidak membebani daya beli masyarakat, khususnya di tengah kondisi ekonomi saat ini,” ujar Sutarto, Rabu (4 Februari 2026).
2. Pengawasan Distribusi: Cegah Kelangkaan di Daerah
Lebih jauh, Sutarto menyampaikan pentingnya pengawasan distribusi pangan dari sentra produksi ke seluruh kota/kabupaten di Sumatera Utara. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kelangkaan di wilayah tertentu yang bisa memicu naiknya harga secara signifikan.
“Agar tidak adanya kelangkaan di sejumlah daerah, sehingga harga tetap stabil,” jelasnya kepada wartawan.
Langkah tersebut dilihatnya strategis, mengingat tingginya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok menjelang Ramadan biasanya menjadi pemicu utama kenaikan harga.
Tindak Tegas Praktik Curang: Spekulan dan Penimbunan
Selain persoalan pasokan, Sutarto juga menyoroti praktik curang yang dapat berdampak besar pada harga sembako, seperti penimbunan, repacking, pengoplosan bahan pokok, penyelundupan, serta penjualan tanpa izin yang sesuai standar mutu.
Dia menegaskan bahwa semua praktik semacam itu harus ditindak secara tegas oleh aparat penegak hukum agar ruang gerak para spekulan bisa dipersempit dan tidak merugikan masyarakat.
“Kejahatan seperti penimbunan, repacking dan pengoplosan bahan pokok, penyelundupan dan menjual produk tidak sesuai dengan standar mutu atau tidak terdapat izin edar harus kita tindak tegas,” tambahnya.
Menurut Sutarto, lonjakan permintaan seringkali dimanfaatkan oleh oknum yang mencari keuntungan di tengah kondisi kritis, sehingga peran aparat hukum menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas harga.
Harapan di Bulan Suci: Tenang Memenuhi Kebutuhan Pangan
Di akhir pernyataannya, Sutarto berharap bahwa memasuki Ramadhan masyarakat tidak perlu khawatir dalam memenuhi kebutuhan pangannya karena stok yang cukup dan harga yang stabil di pasar.
“Masyarakat kita dapat tenang dalam menjalankan ibadahnya selama Ramadan,” pungkasnya.
Permintaan Sutarto kepada Pemprov Sumatera Utara menyentuh beberapa titik penting yang berkaitan dengan stabilitas harga sembako jelang Ramadan:
Pentingnya monitoring pasar secara berkala untuk mengantisipasi lonjakan harga.
Pengawasan ketat terhadap distribusi pangan untuk mencegah kelangkaan.
Penindakan tegas terhadap praktik curang, termasuk dari spekulan dan oknum yang merugikan.
Harapan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah tanpa tekanan akibat kebutuhan pokok yang mahal.
Rekomendasi
