Prabowo Bahas Board Of Peace Bersama Eks Menlu Wamenlu Di Istana Negara

Prabowo Bahas Board Of Peace Bersama Eks Menlu Wamenlu Di Istana Negara

JAKARTA - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menjadi sorotan penting dalam dinamika kebijakan luar negeri Indonesia. 

Diskusi yang berlangsung di Istana Merdeka pada Rabu 4 Februari 2026 itu memperlihatkan arah diplomasi pemerintahan baru yang menitikberatkan pada hasil nyata dan manfaat langsung bagi kepentingan nasional. Forum tersebut juga melibatkan akademisi hubungan internasional serta pimpinan Komisi I DPR RI.

Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap langkah diplomasi Indonesia harus berorientasi pada capaian konkret. Diplomasi, menurutnya, tidak hanya berhenti pada pernyataan politik atau kehadiran dalam forum internasional, tetapi harus menghasilkan dampak strategis bagi bangsa. Penekanan ini disampaikan langsung di hadapan para tokoh senior diplomasi Indonesia yang memiliki pengalaman panjang di kancah global.

Baca Juga

Zulhas Tegaskan Operasional Kopdes Dimulai Usai Fisik Bangunan Rampung

Penekanan Diplomasi Berorientasi Hasil Nyata

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa arahan Presiden tersebut tercermin dari berbagai kebijakan dan capaian strategis Indonesia dalam satu tahun terakhir. Pemerintah dinilai konsisten mengarahkan diplomasi luar negeri agar memberikan keuntungan ekonomi, politik, dan kemanusiaan secara nyata. Pendekatan ini menjadi pembeda utama dibanding pola diplomasi yang hanya menekankan simbol dan retorika.

Teddy menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memandang diplomasi sebagai instrumen penting untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. Oleh karena itu, setiap kerja sama internasional harus memberikan nilai tambah yang terukur. Prinsip ini menjadi dasar dalam berbagai keputusan strategis, termasuk keikutsertaan Indonesia dalam forum-forum internasional penting.

Capaian Strategis Indonesia Di Tingkat Global

Salah satu capaian yang disoroti dalam pertemuan tersebut adalah bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok BRICS. Organisasi ini beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia, seperti Brasil, Rusia, China, dan India. Menurut Teddy, keanggotaan ini membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas dan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam percaturan global.

Selain BRICS, Indonesia juga mencatat keberhasilan dalam sektor perdagangan internasional. Pemerintah berhasil mendorong penetapan tarif dagang nol persen di 27 negara Uni Eropa. Kebijakan ini dinilai memberikan dampak signifikan terhadap daya saing produk Indonesia di pasar Eropa serta memperluas akses ekspor nasional.

Kesepakatan Dan Peran Indonesia Di Timur Tengah

Capaian lain yang disampaikan Teddy adalah kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi. Proyek ini dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Selain itu, kesepakatan tersebut juga memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan Arab Saudi di berbagai sektor.

Indonesia juga disebut turut mencatat sejarah melalui partisipasinya dalam perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Teddy menegaskan bahwa setelah penandatanganan perjanjian tersebut, jumlah konflik dan korban di wilayah terkait mengalami penurunan signifikan. Hal ini menjadi bukti bahwa diplomasi Indonesia berkontribusi langsung terhadap upaya perdamaian dunia.

Penjelasan Soal Keikutsertaan Board Of Peace

Dalam konteks Board of Peace atau Dewan Perdamaian, Teddy menjelaskan bahwa keikutsertaan Indonesia bersifat tidak tetap. Artinya, Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk menarik diri sewaktu-waktu jika dianggap tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional. Penjelasan ini disampaikan untuk meluruskan berbagai spekulasi publik terkait posisi Indonesia dalam forum tersebut.

Terkait dana sebesar satu miliar dolar Amerika Serikat yang dikaitkan dengan Board of Peace, Teddy menegaskan bahwa dana tersebut merupakan dana rekonstruksi Gaza. Dana itu tidak bersifat wajib dan tidak otomatis harus dibayarkan oleh setiap anggota. Penegasan ini sekaligus menjawab kekhawatiran publik mengenai beban finansial Indonesia.

Posisi Indonesia Di Antara Negara Anggota

Saat ini, Indonesia resmi bergabung bersama tujuh negara besar lainnya yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Negara-negara tersebut antara lain Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan. Keanggotaan ini menempatkan Indonesia dalam posisi strategis sebagai salah satu suara penting dalam forum perdamaian tersebut.

Teddy menjelaskan bahwa negara anggota memiliki pilihan untuk membayar atau tidak membayar dana kontribusi. Jika membayar, negara tersebut akan menjadi anggota tetap. Sebaliknya, jika tidak membayar, keanggotaan akan berlangsung selama tiga tahun. Hingga saat ini, Indonesia belum melakukan pembayaran dan masih berstatus anggota tidak tetap.

Komitmen Aktif Dalam Upaya Perdamaian

Melalui pendekatan diplomasi yang proaktif dan berorientasi pada hasil, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Keikutsertaan dalam Board of Peace dinilai sebagai langkah konkret agar Indonesia tidak hanya hadir dalam diskusi, tetapi juga terlibat langsung dalam upaya mengurangi konflik, khususnya di Palestina.

Teddy menekankan bahwa langkah ini bukan sekadar partisipasi simbolik. Indonesia ingin memastikan bahwa kehadirannya memberikan kontribusi nyata dan berdampak langsung.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap setiap kebijakan luar negeri yang diambil tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di mata dunia, tetapi juga membawa manfaat strategis bagi rakyat dan mendukung terciptanya perdamaian global.