Menko Polkam Ajak Media Bersinergi Tangkal Hoaks Jaga Stabilitas Nasional

Menko Polkam Ajak Media Bersinergi Tangkal Hoaks Jaga Stabilitas Nasional

JAKARTA - Perkembangan teknologi informasi telah membuat arus berita mengalir sangat cepat dan luas. 

Di satu sisi, hal ini membuka ruang transparansi dan partisipasi publik yang lebih besar. Namun di sisi lain, derasnya arus informasi juga memunculkan tantangan serius berupa maraknya hoaks, fitnah, dan informasi menyesatkan yang berpotensi memecah belah masyarakat. 

Dalam konteks inilah peran media massa menjadi semakin strategis sebagai penyangga stabilitas nasional.

Baca Juga

Cara Cek Bansos PKH BPNT Februari 2026 Lengkap Besaran Bantuan

Menyadari tantangan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan media massa. 

Kolaborasi yang sehat dinilai menjadi kunci untuk menjaga persatuan, stabilitas politik, serta keamanan nasional di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Sinergi Pemerintah dan Media Jadi Kunci Stabilitas

Djamari Chaniago dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyoroti bahwa sinergi antara pemerintah dan media massa bukan sekadar kerja sama formal, melainkan kemitraan strategis untuk kepentingan bangsa. 

Menurutnya, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Ia menilai bahwa tanpa kolaborasi yang baik, ruang publik dapat dengan mudah dipenuhi oleh narasi negatif yang berpotensi melemahkan ketahanan nasional. Oleh karena itu, pemerintah memandang media sebagai mitra strategis dalam menjaga kondusivitas nasional.

"Jika kita bersinergi, akan lebih mudah membangun bangsa ini. Kita tidak boleh memberi ruang bagi pihak-pihak yang ingin melemahkan ketahanan nasional melalui informasi negatif," ujar Djamari.

Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan pemerintah bahwa stabilitas nasional tidak hanya ditopang oleh kebijakan keamanan, tetapi juga oleh kualitas informasi yang diterima publik.

Ancaman Hoaks dan Fitnah di Ruang Publik

Dalam kesempatan yang sama, Djamari menyoroti maraknya penyebaran berita bohong dan fitnah yang kerap muncul di berbagai platform, terutama media sosial. Informasi yang tidak terverifikasi dinilai dapat memicu kesalahpahaman, polarisasi, bahkan konflik di tengah masyarakat.

Menurut Djamari, hoaks bukan sekadar persoalan informasi keliru, tetapi juga dapat menjadi alat untuk melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Karena itu, peran media arus utama sangat penting untuk meluruskan informasi yang menyimpang dan menghadirkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menekankan bahwa media memiliki posisi strategis sebagai rujukan publik dalam memilah informasi yang benar di tengah banjir konten digital yang tidak selalu akurat.

Silaturahmi Media Nasional Jadi Ruang Dialog

Ajakan untuk memperkuat sinergi tersebut disampaikan Djamari dalam acara “Silaturahmi Media Nasional” yang digelar di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta, pada Rabu, 4 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi wadah dialog antara pemerintah dan insan pers untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dan konstruktif.

Melalui forum tersebut, pemerintah berupaya mendengarkan pandangan media sekaligus menyampaikan komitmen untuk terus menjaga keterbukaan informasi. Djamari menilai komunikasi dua arah yang rutin sangat penting agar tidak terjadi kesenjangan persepsi antara pemerintah dan media.

Acara ini juga menjadi simbol bahwa pemerintah tidak memandang media semata sebagai penyampai informasi, tetapi sebagai mitra dialog dalam menjaga ruang publik yang sehat.

Pemerintah Tetap Terbuka terhadap Kritik

Meski menekankan pentingnya persatuan dan stabilitas, Djamari memastikan bahwa pemerintah tidak anti terhadap kritik. Ia menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan berperan sebagai instrumen evaluasi kebijakan.

Menurutnya, kritik yang konstruktif justru dapat memperkuat kualitas pemerintahan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk tetap membuka ruang bagi media dan masyarakat dalam menyampaikan kritik secara bertanggung jawab.

"Tidak ada negara yang runtuh karena kritik, justru banyak yang menjadi kuat karena berani mendengar. Kritik adalah bentuk kepedulian masyarakat agar kekuasaan tetap berjalan di koridor yang benar," ucapnya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa sinergi pemerintah dan media bukan berarti membungkam perbedaan pendapat, melainkan mengelolanya secara sehat dalam kerangka demokrasi.

Apresiasi Pemimpin Redaksi Media Nasional

Acara Silaturahmi Media Nasional tersebut mendapat apresiasi dari sejumlah pemimpin redaksi media nasional yang hadir. Mereka sepakat bahwa komunikasi dua arah antara pemerintah dan pers merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.

Para pemimpin redaksi menilai bahwa keterbukaan pemerintah untuk berdialog secara langsung dengan media menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan demokrasi. Forum semacam ini dinilai efektif untuk membangun saling pengertian serta mencegah miskomunikasi yang dapat berdampak luas di masyarakat.

Kesepahaman antara pemerintah dan media ini diharapkan dapat memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi sekaligus penjaga ruang publik yang sehat.

Komitmen Jalin Komunikasi Rutin

Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen kedua belah pihak untuk terus menjalin komunikasi secara rutin. Pemerintah dan media sepakat bahwa hubungan yang berkelanjutan akan memudahkan koordinasi dalam menghadapi berbagai isu nasional, termasuk penyebaran hoaks dan disinformasi.

Dengan komunikasi yang terjaga, media diharapkan dapat memperoleh klarifikasi langsung dari sumber resmi, sementara pemerintah dapat memahami dinamika dan kebutuhan publik yang disuarakan melalui media.

Komitmen ini menjadi langkah awal untuk membangun ekosistem informasi yang lebih sehat, akurat, dan bertanggung jawab.

Tokoh dan Media yang Hadir

Dalam pertemuan tersebut hadir para pemimpin redaksi dari berbagai media arus utama nasional. Di antaranya berasal dari LKBN ANTARA, TVRI, RRI, TV One, iNews TV, Kompas TV, Metro TV, Harian Kompas, Garuda TV, Nusantara TV, Detik.com, Tribune Network, Jawa Pos Group, Kumparan, dan Rakyat Merdeka.

Selain itu, turut hadir Wakil Menko Polkam Lodewijk F. Paulus, Sekretaris Kemenko Polkam, Letjen TNI Mochammad Hasan, serta para pejabat tinggi di lingkungan Kemenko Polkam.

Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas nasional melalui kolaborasi pemerintah dan media yang saling menghormati peran masing-masing.