Regulasi Baru Dorong Palangka Raya Jadi Magnet Investasi Berkualitas

JAKARTA - Upaya menciptakan suasana investasi yang lebih ramah dan produktif kini menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Komitmen ini muncul di tengah dorongan kuat untuk merevitalisasi ekonom­i lokal melalui penyederhanaan regulasi dan percepatan proses perizinan, agar Palangka Raya tidak hanya menjadi tempat berinvestasi, tetapi juga pilihan utama bagi pelaku usaha yang ingin berkembang di Kalimantan Tengah.

Di tengah dinamika tantangan ekonomi regional, Pemko dan DPRD sepakat bahwa peraturan yang efisien adalah fondasi bagi pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Untuk itu, berbagai regulasi yang selama ini dinilai kurang responsif terhadap kebutuhan dunia usaha akan diperkuat dengan mempertimbangkan kecepatan, transparansi, dan kesinambungan implementasi di lapangan.

Penyederhanaan Perizinan: Bukan Sekadar Formalitas

Baca Juga

OJK Rombak Klasifikasi Investor Pasar Modal Menjadi 27 Kategori Demi Transparansi

Langkah konkret yang tengah digodok adalah simplifikasi proses perizinan usaha, yang diharapkan bisa menyingkat waktu pengurusan hingga mengurangi kompleksitas birokrasi. Penyederhanaan ini bukan hanya soal mengubah aturan di atas kertas, tetapi lebih jauh lagi bertujuan menciptakan prosedur yang ramah terhadap investor—baik investor lokal maupun luar daerah yang ingin menanamkan modal di Palangka Raya.

Seperti yang diutarakan anggota DPRD yang juga mendukung langkah ini, dengan birokrasi yang lebih cepat dan jelas, pelaku usaha bakal mendapatkan kepastian serta rasa percaya diri untuk mengembangkan bisnisnya secara sehat di wilayah kota. Hal ini pada akhirnya akan membawa efek domino positif terhadap ekonomi masyarakat lokal, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Sinergi Eksekutif dan Legislatif: Menguatkan Regulasi

Strategi memperkuat regulasi ini mencerminkan sinergi antara pihak eksekutif Pemko dan legislatif DPRD yang semakin terjalin erat. Keduanya melihat bahwa aturan yang baik belum cukup jika tidak ada keselarasan antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan.

DPRD berperan penting dalam mengawasi penyusunan dan penyempurnaan produk hukum daerah—agar setiap aturan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada upaya peningkatan iklim usaha. Legislator menekankan bahwa regulasi yang disusun harus lebih dari sekadar formalitas; harus mampu memberikan dampak nyata bagi dunia usaha dan mengurangi hambatan investasi secara signifikan.

Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti pentingnya keterpaduan kebijakan antarsektor pemerintahan. Regulasi baru yang disusun harus dapat diimplementasikan oleh berbagai instansi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan luas dan cepat.

Digitalisasi Pelayanan: Akselerator Iklim Usaha Kondusif

Dalam konteks penyederhanaan perizinan, penggunaan teknologi digitalisasi pelayanan publik menjadi salah satu strategi kunci. Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya menyebut digitalisasi sebagai kunci utama agar pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan bebas dari hambatan birokrasi yang selama ini menjadi momok bagi pelaku usaha.

Melalui implementasi sistem digital, investor tidak lagi harus berurusan dengan beragam persyaratan manual yang memakan waktu. Data dan proses perizinan akan terintegrasi sehingga waktu pengurusan lebih singkat dan biaya dapat ditekan. Pendekatan ini juga dinilai mampu meminimalkan potensi praktik tidak transparan yang selama ini menghambat arus modal masuk.

Selain itu, langkah digitalisasi akan membantu pemerintah setempat lebih mudah memantau dan mengukur efektivitas perizinan usaha, sehingga setiap hambatan bisa segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Metode ini sejalan dengan praktik modern dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Dampak Investasi terhadap Ekonomi dan Masyarakat

Tidak dapat dipungkiri bahwa masuknya investasi yang berkualitas membawa dampak signifikan terhadap ekonomi daerah. Investasi yang tumbuh di Palangka Raya dipandang sebagai motor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan produktivitas berbagai sektor usaha.

Selain itu, investasi juga menjadi alat penting dalam memperkuat struktur fiskal Pemerintah Kota. Dengan meningkatnya jumlah investasi, penerimaan pajak daerah dan PAD akan bertambah, sehingga pemerintah memiliki ruang anggaran lebih luas untuk membiayai program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif yang lebih luas, kemudahan berinvestasi juga akan membantu Palangka Raya bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia sebagai destinasi investasi yang nyaman dan menjanjikan. Dukungan regulasi yang matang dan birokrasi yang efisien bisa menjadi magnet kuat untuk menumbuhkan kepercayaan investor—baik dari pusat, regional, maupun luar negeri.

Regulasi sebagai Jantung Pertumbuhan Ekonomi

Pemko Palangka Raya bersama DPRD kini bergerak menangani hambatan struktural yang selama ini menjadi kambing hitam dalam iklim investasi. Dengan penyederhanaan regulasi, digitalisasi layanan perizinan, serta sinergi kuat antarinstansi pemerintahan, langkah ini diharapkan membuka pintu besar bagi masuknya modal dan peluang usaha baru, sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian lokal secara berkelanjutan.