Pemerintah Siapkan Perpres Alihkan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung

Pemerintah Siapkan Perpres Alihkan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung

JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan regulasi penting yang akan mengalihkan kewenangan pengadilan pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA). 

Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan sistem peradilan pajak dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), serta meningkatkan independensi pengadilan pajak di Indonesia. 

Regulasi ini direncanakan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.38/2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026.

Baca Juga

FEB Unisma Gandeng TIU Jepang Adopsi Kurikulum Bisnis Standar Global

Dasar Hukum dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Pengalihan kewenangan pengadilan pajak ini didorong oleh putusan MK No.26/PUU/XXI/2023. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menilai frasa “Departemen Keuangan” dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.14/2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman menyampaikan pada sidang pleno bahwa pihak MK memberi waktu hingga 31 Desember 2026 untuk menyelesaikan transisi sistem peradilan tersebut.

Putusan MK menyatakan:

"Menyatakan sepanjang frasa 'Departemen Keuangan' dalam 5 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat." Kamis, 25 Mei 2023.

Dengan demikian, Pasal 5 ayat (2) UU No.14/2002 kini berbunyi:

"Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 3 Desember 2026."

Keputusan ini menjadi landasan konstitusional yang sah bagi pemerintah untuk menyusun Perpres terkait pengalihan kewenangan pengadilan pajak dari eksekutif ke yudikatif.

Rancangan Perpres: Ruang Lingkup dan Tujuan

Rancangan Perpres yang sedang disiapkan pemerintah akan mengatur secara rinci mengenai pengalihan:

Pembinaan organisasi pengadilan pajak

Administrasi pengadilan pajak

Keuangan pengadilan pajak

Perpres ini bertujuan agar seluruh pengelolaan pengadilan pajak berada di bawah Mahkamah Agung, sehingga independensi dan akuntabilitas sistem peradilan pajak meningkat. 

Selain itu, pengalihan kewenangan diharapkan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan institusi terkait, sekaligus menyelaraskan prosedur administrasi dan keuangan sesuai standar lembaga yudikatif.

Dalam salinan Keppres No.38/2025, disebutkan:

“Pengalihan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Desember 2026 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi,”.

Tahapan Pengalihan Kewenangan

Proses pengalihan kewenangan pengadilan pajak dari Kemenkeu ke MA dilakukan secara bertahap agar transisi berjalan lancar. Tahap pertama adalah persiapan pengalihan, yang mencakup penyesuaian struktur organisasi, pemetaan sumber daya manusia, serta pengaturan prosedur administrasi baru. Tahap kedua adalah pelaksanaan pengalihan, termasuk pengaturan keuangan, sistem pelaporan, dan penetapan pembinaan organisasi di bawah Mahkamah Agung.

Kementerian Keuangan sebagai pemrakarsa rancangan Perpres memastikan setiap tahapan dilakukan secara koordinatif dengan Mahkamah Agung. Tujuannya adalah agar pengadilan pajak tetap berfungsi efektif selama proses transisi, sehingga layanan hukum bagi masyarakat dan dunia usaha tidak terganggu.

Manfaat dan Dampak Alih Kewenangan

Alih kewenangan pengadilan pajak ini membawa beberapa dampak positif, antara lain:

Independensi Pengadilan Pajak
Dengan berada di bawah Mahkamah Agung, pengadilan pajak lebih terlepas dari pengaruh lembaga eksekutif, sehingga putusan lebih objektif dan kredibel.

Kredibilitas dan Akuntabilitas
Proses pengalihan ini juga meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas pengadilan pajak karena seluruh pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan berada di bawah pengawasan MA.

Kepastian Hukum bagi Wajib Pajak
Dengan aturan yang jelas dan transisi bertahap, wajib pajak mendapat kepastian hukum dan prosedur yang konsisten.

Standarisasi Administrasi dan Keuangan
Semua aspek administrasi dan keuangan akan diselaraskan dengan standar Mahkamah Agung, memastikan pengelolaan yang lebih profesional dan transparan.

Selain itu, pemerintah berharap transisi ini juga meminimalisasi potensi konflik kepentingan antara lembaga eksekutif dan yudikatif. Dengan target efektif pada 31 Desember 2026, proses pengalihan diharapkan selesai tanpa mengganggu pelayanan atau putusan pengadilan pajak.

Peran Kemenkeu dan Mahkamah Agung

Kementerian Keuangan bertindak sebagai inisiator dalam penyusunan rancangan Perpres ini. Kemenkeu bertanggung jawab menyiapkan regulasi, menyusun sistem administrasi baru, dan melakukan koordinasi awal dengan Mahkamah Agung.

Sementara Mahkamah Agung akan menerima pengalihan kewenangan, menata administrasi dan organisasi, serta memastikan sistem keuangan pengadilan pajak berjalan sesuai standar yudikatif. Kerja sama kedua lembaga ini menjadi kunci agar proses transisi tidak menimbulkan hambatan operasional.

Rencana pemerintah untuk mengalihkan kewenangan pengadilan pajak dari Kemenkeu ke Mahkamah Agung melalui Perpres merupakan langkah strategis yang selaras dengan putusan MK.

Proses transisi yang bertahap menjamin kelancaran administrasi dan keuangan pengadilan pajak, sekaligus memperkuat independensi sistem peradilan di Indonesia.

Dengan target efektif pada akhir tahun 2026, pengalihan ini diharapkan berjalan lancar dan membawa manfaat jangka panjang bagi lembaga peradilan, wajib pajak, dan sistem hukum nasional secara keseluruhan.