Prabowo Dorong Kualitas Gizi MBG BGN Bentuk Tim Akreditasi SPPG 2026 Nasional

Prabowo Dorong Kualitas Gizi MBG BGN Bentuk Tim Akreditasi SPPG 2026 Nasional

JAKARTA - Pemerintah menegaskan bahwa percepatan program pemenuhan gizi nasional harus berjalan seiring dengan peningkatan mutu layanan. 

Fokus pada capaian jumlah penerima manfaat tidak boleh mengesampingkan aspek kualitas dan keamanan pangan. Penegasan ini kembali disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda koordinasi nasional bersama pemerintah pusat dan daerah.

Arahan tersebut menjadi landasan penting bagi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang terus diperluas ke berbagai wilayah. Program ini diposisikan bukan sekadar sebagai intervensi sosial, tetapi sebagai investasi jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Karena itu, standar layanan menjadi perhatian utama pemerintah.

Baca Juga

Zulhas Tegaskan Operasional Kopdes Dimulai Usai Fisik Bangunan Rampung

Dalam konteks tersebut, Badan Gizi Nasional memegang peran strategis untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan. Upaya peningkatan kualitas dilakukan secara bertahap dan terukur agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat luas.

Arahan Presiden Tekankan Kualitas Dan Keamanan Layanan

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar program pemenuhan gizi nasional tetap dijalankan dengan cermat. Penekanan tersebut disampaikan meskipun target capaian penerima manfaat terus dikejar. Arahan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026.

“Pak Presiden menyampaikan bahwa BGN harus tetap bekerja dengan cermat. Target dikejar tapi kualitas dan keamanan harus ditingkatkan,” ujar Dadan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kualitas layanan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program gizi nasional.

Arahan tersebut juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Aspek keamanan pangan dan standar pelayanan yang baik menjadi faktor penentu keberlanjutan program ke depan.

Capaian Program MBG Di Berbagai Daerah

Hingga saat ini, program Makan Bergizi Gratis telah menunjukkan perkembangan signifikan. BGN mencatat pembentukan 22.275 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di berbagai daerah. Unit-unit ini menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan.

Melalui jaringan SPPG tersebut, program MBG telah melayani sekitar 60,7 juta penerima manfaat. “Alhamdulillah hari ini MBG sudah membentuk 22.275 SPPG dan sudah bisa melayani 60.700.000 penerima,” kata Dadan. Angka ini mencerminkan skala besar intervensi gizi nasional.

Capaian tersebut sekaligus menunjukkan tantangan besar dalam menjaga kualitas layanan. Dengan jumlah penerima manfaat yang terus bertambah, pengawasan dan pengendalian mutu menjadi kebutuhan mendesak agar standar layanan tetap terjaga.

Pembentukan Tim Akreditasi Dan Sertifikasi SPPG

Untuk menjawab tantangan tersebut, BGN akan membentuk tim akreditasi dan sertifikasi pada tahun 2026. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh SPPG memenuhi standar kualifikasi yang ditetapkan. Akreditasi diharapkan menjadi instrumen pengendali mutu layanan di seluruh wilayah.

Melalui mekanisme ini, setiap SPPG akan dinilai berdasarkan kualitas pelayanan dan aspek keamanan pangan. Hasil penilaian menjadi dasar untuk menentukan langkah pembinaan selanjutnya. Dengan demikian, standar layanan dapat diterapkan secara merata.

Pembentukan tim akreditasi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program gizi nasional. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program MBG.

Sistem Gradasi Untuk Menjaga Standar Pelayanan

Selain akreditasi, BGN juga akan menerapkan sistem gradasi terhadap SPPG. Sistem ini mengelompokkan satuan pelayanan berdasarkan kualitas layanan yang diberikan. Kategori tersebut meliputi unggul dengan nilai A, sangat baik dengan nilai B, dan baik dengan nilai C.

“Nanti akan kita gradasi dan menetapkan mana SPPG yang unggul atau nilai A, kemudian SPPG yang sangat baik atau nilai B, dan juga SPPG yang nilai baik atau C,” jelas Dadan. Sistem ini memberikan gambaran objektif mengenai performa masing-masing SPPG.

Melalui gradasi tersebut, BGN juga membuka kemungkinan adanya SPPG yang perlu melakukan perbaikan serius. Tujuannya agar seluruh unit layanan mampu memenuhi standar dan tetap melanjutkan kegiatannya secara berkelanjutan.

Fokus Program Gizi Nasional Sepanjang Tahun 2026

Sepanjang tahun 2026, fokus utama program gizi nasional diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dan keamanan pangan. Selain itu, penguatan literasi gizi masyarakat juga menjadi agenda penting yang terus didorong. Pendekatan ini dilakukan agar dampak program tidak bersifat sementara.

Program MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi jangka pendek. Pemerintah ingin memastikan penerima manfaat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pola makan sehat. Dengan demikian, perubahan perilaku dapat terjadi secara berkelanjutan.

Pendekatan komprehensif ini diharapkan mampu memperkuat fondasi kesehatan masyarakat. Upaya pemenuhan gizi yang disertai edukasi dinilai lebih efektif dalam jangka panjang.

Penguatan Edukasi Gizi Bagi Penerima Manfaat

Ke depan, program MBG juga akan diperkuat melalui edukasi gizi kepada para penerima manfaat. Edukasi ini mencakup pemahaman dalam memilih makanan sehat dan bergizi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga pengetahuan.

“Penerima manfaat tidak hanya mendapatkan intervensi pemenuhan gizi, tapi juga akan mendapatkan edukasi terkait dengan pemilihan makanan yang sehat,” pungkas Dadan. Pernyataan ini menegaskan arah baru program gizi nasional.

Melalui kombinasi layanan berkualitas, pengawasan ketat, dan edukasi berkelanjutan, pemerintah berharap program MBG dapat memberikan dampak luas. Tidak hanya meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya pola makan sehat di seluruh lapisan masyarakat.