Pemerintah Atur Produksi Batu Bara Demi Menjaga Keseimbangan Energi Nasional

Pemerintah Atur Produksi Batu Bara Demi Menjaga Keseimbangan Energi Nasional

JAKARTA - Pemerintah menetapkan arah baru dalam pengelolaan sumber daya energi nasional pada 2026. 

Produksi batu bara direncanakan dipangkas ke kisaran sekitar 600 juta ton sebagai langkah pengendalian pasokan. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan pasar sekaligus keberlanjutan sumber daya alam.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan bahwa angka produksi tersebut masih bersifat proyeksi. Perhitungan final masih dalam tahap kajian oleh direktur jenderal mineral dan batu bara. Meski demikian, kisaran 600 juta ton menjadi acuan utama perencanaan awal.

Baca Juga

Harga Minyak Dunia Tembus Kenaikan Baru Akibat Ketegangan Venezuela dan Risiko Pasokan Global

Pemangkasan ini menandai perubahan pendekatan pemerintah dalam sektor pertambangan. Produksi tidak lagi semata-mata digenjot, tetapi disesuaikan dengan kondisi pasar. Langkah ini diposisikan sebagai strategi jangka panjang yang lebih berkelanjutan.

Pertimbangan Harga dan Pasokan Global

Salah satu alasan utama pemangkasan produksi adalah melemahnya harga batu bara global. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kelebihan pasok di pasar internasional. Indonesia sebagai pemasok utama memiliki peran besar dalam dinamika tersebut.

Dari total sekitar 1,3 miliar ton batu bara yang diperdagangkan secara global, Indonesia menyuplai sekitar 514 juta ton. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 43 persen dari pasokan dunia. Kontribusi besar ini membuat kebijakan nasional berdampak langsung pada harga global.

Pemerintah menilai penurunan produksi menjadi langkah rasional. Dengan pasokan yang lebih terkendali, harga diharapkan dapat membaik. Kebijakan ini juga dimaksudkan agar cadangan tambang tidak habis dalam waktu singkat.

Revisi Kuota dan Filosofi Pengelolaan Tambang

Pemerintah berencana merevisi kuota produksi dalam rencana kerja dan anggaran biaya tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan produksi dengan kebutuhan dan kondisi pasar. Penurunan kuota dipandang sebagai upaya menata ulang sektor pertambangan.

“Kami akan revisi kuota RKAB. Jadi produksi kita akan turunkan supaya harga bagus dan tambang ini kita wariskan ke anak cucu. Jangan cara berpikir kita mengelola sumber daya alam itu seolah-olah harus selesai semua sekarang,” ucap Bahlil. Pernyataan tersebut menegaskan pendekatan jangka panjang dalam pengelolaan sumber daya.

Filosofi keberlanjutan menjadi landasan utama kebijakan ini. Pemerintah ingin memastikan sumber daya alam tetap tersedia bagi generasi mendatang. Dengan demikian, manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkesinambungan.

Perbandingan Produksi Batu Bara Tahunan

Sepanjang 2025, produksi batu bara Indonesia tercatat mencapai 790 juta ton. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 739,7 juta ton. Namun, realisasi tersebut masih lebih rendah dibandingkan produksi pada 2024 yang mencapai 836 juta ton.

Data tersebut menunjukkan fluktuasi produksi dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan produksi pada 2025 terjadi di tengah upaya menjaga pasokan energi. Meski tinggi, pemerintah menilai volume tersebut perlu dikoreksi untuk tahun berikutnya.

Pemangkasan produksi pada 2026 menjadi bagian dari penyesuaian strategis. Pemerintah ingin menghindari kelebihan pasok yang berkepanjangan. Langkah ini juga diharapkan memberikan stabilitas bagi industri pertambangan.

Penyesuaian Produksi Nikel dan Industri

Selain batu bara, pemerintah juga berencana menyesuaikan produksi nikel. Tujuannya serupa, yaitu menjaga harga komoditas di pasar global. Volume pemangkasan nikel akan disesuaikan dengan kebutuhan industri.

“Nikel akan kami sesuaikan dengan kebutuhan industri. Dan kami akan buat permintaan agar industri besar harus beli ore nikel dari pengusaha tambang, jangan ada monopoli. Kita ingin investor kuat, tapi pengusaha daerahnya juga kuat. Supaya ada kolaborasi,” kata Bahlil. 

Pernyataan ini menekankan keseimbangan antara investor dan pelaku usaha lokal.

Harga nikel global yang melemah turut memengaruhi kebijakan ini. Penurunan permintaan menyebabkan penyerapan bijih nikel domestik belum optimal. Kondisi tersebut berdampak pada menumpuknya stok bijih di sejumlah wilayah tambang.