BNPB Dorong Distribusi Air Bersih Dan Layanan Dasar Untuk Warga Terdampak Sibolga
JAKARTA - Pemulihan pascabanjir dan longsor di Kota Sibolga, Sumatera Utara, menjadi fokus utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Bencana yang melanda wilayah ini telah menimbulkan kerusakan infrastruktur, gangguan aktivitas sosial, dan mengancam pemulihan ekonomi masyarakat. Untuk mempercepat proses pemulihan, BNPB mengidentifikasi kendala lapangan yang menghambat penanganan secara optimal.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar masyarakat dapat segera kembali menjalani kehidupan normal.
Baca JugaPolri Distribusikan Ratusan Tandon Air Bersih Bagi Warga Pascabencana Aceh
Kendala Infrastruktur
Salah satu hambatan terbesar adalah akses jalan yang rusak akibat longsor. Jalan Sibolga-Tarutung di kilometer 6,5 tidak dapat dilalui sehingga menghambat mobilisasi logistik dan tenaga kerja. Abdul Muhari menjelaskan, “Akses jalan yang terganggu ini menjadi salah satu titik kritis karena menghambat mobilisasi logistik dan tenaga kerja.”
Selain itu, keterbatasan alat berat menjadi tantangan signifikan. Material longsor dan sampah sisa banjir memerlukan pengerukan cepat agar transportasi darat kembali normal.
Normalisasi sungai juga menjadi perhatian, karena sungai yang tersumbat meningkatkan risiko banjir susulan. Tanpa alat berat dan koordinasi yang tepat, proses pembersihan ini bisa tertunda dan memperlambat pemulihan wilayah terdampak.
Distribusi Air Bersih dan Layanan Dasar
Pemulihan pascabanjir tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga layanan dasar bagi masyarakat. Distribusi air bersih di sejumlah titik pengungsian masih belum merata, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari pusat bantuan. Air bersih menjadi sangat penting untuk mencegah risiko penyakit yang meningkat setelah banjir.
Selain itu, kualitas jaringan telekomunikasi dan internet di beberapa wilayah masih mengalami gangguan. Gangguan ini menyulitkan komunikasi antara warga, pemerintah daerah, dan BNPB, sehingga koordinasi penyaluran bantuan serta pemantauan kondisi lapangan menjadi lebih rumit.
Abdul Muhari menegaskan, “Kendala jaringan ini mengharuskan kita mengoptimalkan jalur komunikasi alternatif sambil mempercepat pemulihan infrastruktur digital.”
Koordinasi Lintas Sektor
Untuk mengatasi hambatan tersebut, BNPB menggandeng pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi teknis lainnya. Tim koordinasi lintas sektor secara rutin meninjau lapangan untuk memetakan kebutuhan mendesak, baik terkait perbaikan jalan, normalisasi sungai, maupun pemulihan fasilitas publik.
Abdul Muhari menegaskan bahwa percepatan pemulihan tidak dapat dilakukan sendiri. “Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar setiap kendala dapat segera ditindaklanjuti. Percepatan pemulihan harus bersifat menyeluruh, mencakup infrastruktur, sosial, dan ekonomi,” katanya.
Pemulihan Aktivitas Sosial dan Ekonomi
Pemulihan infrastruktur harus berjalan bersamaan dengan pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak warga kehilangan mata pencaharian akibat bencana, termasuk pedagang, petani, dan pekerja informal. Kerusakan pasar lokal dan toko membuat pemulihan ekonomi menjadi prioritas penting.
BNPB bersama pemerintah daerah menargetkan agar warga dapat kembali beraktivitas secara normal secepat mungkin. Dukungan logistik, bantuan makanan, serta pemulihan fasilitas umum menjadi prioritas agar kehidupan masyarakat tidak terlalu lama terganggu.
Pemulihan Psikososial dan Trauma
Selain pemulihan fisik dan ekonomi, BNPB juga menekankan pentingnya pemulihan psikososial. Banjir dan longsor meninggalkan trauma bagi warga, terutama anak-anak yang mengalami kehilangan atau terguncang akibat bencana. Pendampingan psikososial dan kegiatan trauma healing menjadi bagian dari strategi pemulihan.
Abdul Muhari menjelaskan, “Pemulihan sosial dan psikologis menjadi bagian penting dalam fase tanggap darurat dan transisi menuju pemulihan.” Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara normal dan membangun ketahanan mental terhadap bencana di masa depan.
Keselamatan Masyarakat sebagai Prioritas
Meski percepatan pemulihan penting, keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Pengerjaan di lapangan harus memperhatikan risiko longsor susulan, banjir tambahan, dan keselamatan pekerja maupun relawan. Abdul Muhari menegaskan, “BNPB tetap mengutamakan keselamatan masyarakat. Percepatan pemulihan tidak boleh mengabaikan risiko yang bisa membahayakan warga maupun petugas di lapangan.”
Pendekatan ini sejalan dengan prinsip manajemen bencana modern, di mana kecepatan pemulihan harus seimbang dengan mitigasi risiko dan perlindungan manusia. Upaya ini juga diharapkan dapat mencegah korban tambahan pascabanjir dan membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana di masa depan.
Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan
BNPB melakukan pemantauan rutin untuk mengevaluasi progres pemulihan dan efektivitas intervensi di lapangan. Setiap kendala dicatat dan dianalisis untuk menentukan langkah perbaikan berikutnya. Pemantauan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, TNI, Polri, relawan, dan organisasi masyarakat.
Evaluasi berkelanjutan memungkinkan BNPB melakukan penyesuaian strategi, misalnya menambah jumlah alat berat, mempercepat distribusi air bersih, atau memperkuat jaringan komunikasi di titik kritis.
Dengan pemantauan yang ketat, proses pemulihan dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan berdampak positif bagi warga terdampak.
Pemulihan pascabanjir dan longsor di Kota Sibolga merupakan proses yang kompleks, mencakup aspek infrastruktur, sosial, ekonomi, dan psikologis. BNPB mengidentifikasi kendala lapangan seperti rusaknya akses jalan, keterbatasan alat berat, distribusi air bersih yang belum merata, dan gangguan jaringan komunikasi.
Melalui koordinasi lintas sektor, pemantauan berkelanjutan, prioritas keselamatan, serta perhatian pada aspek psikososial, BNPB berupaya mempercepat pemulihan. Dukungan pemerintah daerah dan instansi terkait menjadi kunci agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas normal secepat mungkin.
Dengan strategi terintegrasi, pemulihan Sibolga diharapkan berjalan efektif, berkelanjutan, dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana di masa depan.
Rekomendasi
