Prabowo Pastikan Semua 2.500 SPPG Beroperasi Penuh di Papua Pada 2026
JAKARTA — Upaya pemerintah untuk memperluas layanan makan bergizi di Papua mendapat sorotan serius dari Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah menargetkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut, sebanyak 2.500 unit, dapat beroperasi dan memproduksi makanan bergizi penuh paling lambat pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026. Program ini ditujukan untuk menjangkau anak-anak hingga ibu hamil di seluruh pelosok Papua.
Arahan Presiden untuk Layanan Makan Bergizi Gratis
Baca JugaPemulihan 70.000 Hektare Sawah Rusak di Sumatra Jadi Prioritas Prabowo
Arahan tersebut disampaikan langsung Presiden Prabowo ketika memberikan pengarahan kepada para Kepala Daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa, 16 Desember 2025. Presiden menekankan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) ini memiliki dampak anggaran signifikan karena menyasar seluruh kelompok penerima manfaat, mulai dari anak usia dini hingga lulusan SMA, termasuk ibu hamil.
Progres Pembangunan SPPG hingga Saat Ini
Dalam pertemuan tersebut, Presiden menanyakan secara rinci progres pembangunan SPPG kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Dadan menjelaskan bahwa hingga saat ini sudah berdiri 179 SPPG di berbagai wilayah Papua, dengan rincian 65 unit di Papua, 42 unit di Papua Barat, 8 unit di Papua Selatan, 30 unit di Papua Tengah, 5 unit di Papua Pegunungan, dan 28 unit di Papua Barat Daya.
Kebutuhan Total dan Anggaran Program
Saat ditanya mengenai target total SPPG yang dibutuhkan di Papua, Dadan menjelaskan kebutuhan mencapai sekitar 2.500 unit, termasuk wilayah-wilayah terpencil. Total penerima manfaat diperkirakan mencapai 750 ribu orang. Dadan juga menekankan bahwa biaya yang akan dialokasikan untuk Papua cukup besar, mengingat indeks harga di wilayah tersebut lebih tinggi dibanding wilayah lain.
Dukungan Investor untuk Pembangunan SPPG
Presiden Prabowo menegaskan kembali pentingnya target yang jelas meskipun tantangan geografis di Papua cukup besar. Dadan menambahkan bahwa dengan dukungan investor, pembangunan SPPG di Papua ditargetkan selesai pada Maret 2026. Hingga saat ini, tercatat ada 275 investor yang mendaftar di pemerintah daerah, dan totalnya diperkirakan mencapai sekitar 300 investor yang akan membangun unit SPPG.
Tekanan Presiden pada Target Operasional
Menanggapi hal tersebut, Presiden menyatakan memahami kompleksitas kondisi geografis Papua, namun tetap menekankan pentingnya mencapai target yang ditetapkan. Presiden menegaskan bahwa semua SPPG harus sudah beroperasi dan memproduksi penuh pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026.
Strategi Pemerintah untuk Layanan Gizi dan Ketahanan Pangan
Langkah ini diambil pemerintah sebagai bagian dari strategi untuk memastikan layanan gizi yang memadai di seluruh Papua. Dengan program MBG yang melibatkan SPPG, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan anak-anak dan mendukung kesehatan ibu hamil, sehingga dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia di Papua dapat meningkat.
Monitoring dan Evaluasi Kualitas Layanan SPPG
Seiring dengan progres pembangunan SPPG, pemerintah juga akan memantau kualitas layanan dan efektivitas distribusi makanan bergizi, sehingga seluruh anak dan ibu hamil dapat memperoleh manfaat maksimal. Pendekatan ini diharapkan menjadi model pembangunan gizi yang dapat diterapkan di daerah lain dengan tantangan geografis serupa.
Komitmen Pemerintah untuk Papua
Target 2.500 SPPG beroperasi penuh pada Agustus 2026 menjadi langkah konkret pemerintah untuk memperluas layanan gizi di Papua, memastikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta menegaskan komitmen pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
Rekomendasi
Berita Lainnya
