Bawaslu Bengkulu Selatan Perketat Pengawasan Logistik PSU untuk Pastikan Pemilu Ulang Transparan dan Aman

Bawaslu Bengkulu Selatan Perketat Pengawasan Logistik PSU untuk Pastikan Pemilu Ulang Transparan dan Aman

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Selatan mengambil langkah tegas dalam memastikan keamanan dan kelengkapan logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan segera dilaksanakan di daerah tersebut. Melalui pengawasan langsung di Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Bawaslu memastikan seluruh proses pengepakan berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan dan bebas dari potensi pelanggaran.

Pengawasan ini dipimpin langsung oleh dua anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, yakni M. Arif Hidayat dan M. Hasanudin, dengan didampingi oleh sejumlah staf Bawaslu lainnya. Fokus utama dari kegiatan ini adalah untuk mengawasi proses pengepakan logistik pemilu yang meliputi kotak suara, surat suara, tinta, segel, serta perlengkapan lainnya yang akan digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat hari pelaksanaan PSU nanti.
 

Proses Pengepakan Dipastikan Sesuai Prosedur
 

Pengawasan ini merupakan bagian dari rangkaian tugas pengawasan yang dilakukan Bawaslu sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan pemilu yang bersih, adil, dan transparan. Setiap proses pengepakan logistik diamati dengan cermat, mulai dari persiapan surat suara hingga penyegelan kotak suara.

Baca Juga

Rumah Murah Kabupaten Pringsewu Harga Mulai Rp140 Juta

“Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci suksesnya PSU. Kami akan memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan jujur dan adil,” tegas M. Arif Hidayat, anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan saat melakukan pengecekan logistik di gudang KPU.

Arif menjelaskan bahwa logistik yang tidak lengkap, rusak, atau salah distribusi bisa berdampak serius pada kredibilitas PSU dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pengecekan fisik secara langsung dianggap sebagai langkah preventif yang sangat penting untuk menghindari segala bentuk potensi gangguan teknis maupun non-teknis.
 

Bawaslu Tegaskan Komitmen Kawal PSU Hingga Selesai
 

Lebih lanjut, Bawaslu menyampaikan bahwa pengawasan ini bukan hanya dilakukan pada tahap pengepakan saja, tetapi juga akan terus berlanjut hingga proses distribusi logistik ke TPS dan pelaksanaan PSU itu sendiri. Dalam hal ini, keterlibatan aktif pengawas lapangan juga telah dipersiapkan untuk mendampingi jalannya PSU dari awal hingga akhir.

“Kami berkomitmen penuh untuk mengawal setiap tahapan PSU demi memastikan hak pilih masyarakat Bengkulu Selatan benar-benar dijaga. Tidak boleh ada satu suara pun yang hilang atau disalahgunakan,” jelas M. Hasanudin, anggota Bawaslu lainnya yang turut melakukan pengawasan di lokasi.

Menurut Hasanudin, penting bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa logistik PSU dijaga dengan sangat ketat, sebagai bentuk tanggung jawab Bawaslu dalam menjaga kualitas dan integritas proses demokrasi. Ia juga menambahkan bahwa setiap potensi pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 

Pengawasan Berlapis, Libatkan Stakeholder Terkait
 

Dalam upaya memperkuat sistem pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk KPU, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat. Sinergi ini diperlukan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan PSU dan mencegah terjadinya manipulasi ataupun kecurangan di lapangan.

Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif juga sangat diharapkan. Bawaslu membuka ruang laporan seluas-luasnya bagi warga yang menemukan indikasi pelanggaran atau penyimpangan dalam tahapan PSU. Saluran pelaporan dapat diakses melalui posko pengaduan Bawaslu maupun kanal daring yang telah disediakan.
 

PSU Dilaksanakan Karena Dugaan Pelanggaran di Tahap Sebelumnya
 

Sebagai informasi, pelaksanaan PSU di Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan tindak lanjut dari temuan adanya dugaan pelanggaran dalam pemungutan suara sebelumnya. Meski tidak dirinci secara spesifik, Bawaslu memastikan bahwa keputusan pelaksanaan PSU telah sesuai dengan rekomendasi dan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu.

PSU ini dianggap penting untuk menjaga legitimasi hasil pemilu dan memastikan bahwa seluruh proses demokrasi berjalan dalam koridor yang benar. Oleh karena itu, Bawaslu menegaskan tidak akan menoleransi bentuk pelanggaran sekecil apa pun yang dapat mencoreng integritas pemilu.