Bapenda Bekasi Kolaborasi dengan Dinkes untuk Dukungan Pemutihan Pajak Kendaraan
JAKARTA - Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kini memasuki tahap implementasi di Kabupaten Bekasi. Untuk mendukung kelancaran pelayanan publik dalam program yang berlangsung hingga 30 Juni 2025, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi menggandeng Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi. Kolaborasi ini bertujuan memastikan proses pembayaran pajak kendaraan yang lancar dan aman bagi masyarakat.
Kolaborasi Strategis Antara Bapenda dan Dinkes
Bapenda Kabupaten Bekasi telah menjalin kerja sama dengan Dinkes untuk menyediakan layanan kesehatan di Kantor Samsat Kabupaten Bekasi. Inisiatif ini muncul seiring dengan tingginya antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan. Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Ani Gustini, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah preventif guna mengantisipasi tingginya jumlah masyarakat yang antre untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
"Kolaborasi ini diwujudkan dengan menyiagakan tenaga kesehatan di Kantor Samsat hingga akhir periode program ini atau 30 Juni 2025," ujar Ani Gustini. Ia menambahkan bahwa Bapenda Kabupaten Bekasi ingin memastikan bahwa masyarakat yang datang untuk mengikuti program pemutihan pajak tetap dalam kondisi sehat dan nyaman selama proses antrean.
Baca Juga
Untuk mendukung upaya ini, Dinkes Kabupaten Bekasi diminta untuk menyediakan tenda serta menyiagakan tim medis yang siap memberikan layanan kesehatan. Menurut Ani, besarnya animo masyarakat untuk mengikuti program ini membutuhkan perhatian lebih terhadap kesehatan para pemohon, mengingat antrean yang panjang dan waktu tunggu yang cukup lama.
"Karena saking antusias masyarakat, diperlukan tenda dan tim kesehatan. Saya sudah memohon kepada Dinkes Kabupaten Bekasi dari minggu lalu untuk stand by sampai dengan 30 Juni," tambahnya.
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Program pemutihan pajak kendaraan ini memberikan dampak positif, salah satunya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi. Berdasarkan target yang ditetapkan, Kabupaten Bekasi berharap dapat meraih realisasi pendapatan sebesar Rp701 miliar dari program pemutihan pajak kendaraan dan pungutan tambahan pajak atau opsen. Ani Gustini berharap program ini dapat mencatatkan pencapaian yang signifikan dalam sektor pendapatan daerah.
"Kabupaten Bekasi ditargetkan meraih realisasi pendapatan sebesar Rp701 miliar dari program tersebut. Mudah-mudahan PAD yang berkaitan dengan opsen bisa tercapai. Karena luar biasa juga target sampai Rp701 miliar," kata Ani dengan penuh optimisme.
Tugas Dinas Kesehatan dalam Mendukung Program Pemutihan
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Alamsyah, menyatakan bahwa permohonan Bapenda untuk menyiagakan tenaga medis telah segera ditindaklanjuti. Mulai hari ini hingga 30 Juni 2025, Dinkes Kabupaten Bekasi akan menurunkan petugas medis untuk melayani masyarakat yang mengantre di Kantor Samsat. Setiap hari, kecuali hari Minggu, dua tenaga kesehatan, satu sopir, dan satu unit ambulans akan disiagakan di lokasi.
"Setiap hari hingga akhir Juni 2025, kecuali hari Minggu, ada dua tenaga kesehatan ditambah satu sopir berikut satu unit ambulans yang kami siagakan di Kantor Samsat untuk mendukung program ini," jelas Alamsyah.
Selain tenaga medis, Dinkes juga mendirikan posko kesehatan yang dilengkapi dengan berbagai peralatan medis yang diperlukan. Posko ini berfungsi untuk memberikan layanan kesehatan kepada warga yang membutuhkan, terutama yang mengalami masalah kesehatan akibat antrean panjang atau kelelahan selama menunggu proses pembayaran pajak.
Petugas medis akan berjaga selama jam operasional Kantor Samsat, dan jadwal jaga akan bergantian setiap hari untuk memastikan bahwa layanan kesehatan tetap optimal sepanjang pelaksanaan program pemutihan.
Fasilitas Kesehatan yang Dilibatkan
Sebanyak 10 fasilitas kesehatan telah ditunjuk untuk bertugas mendukung kelancaran layanan kesehatan di Kantor Samsat Kabupaten Bekasi. Di antaranya adalah UPTD PSC 119, UPTD Kesehatan Kerja, serta delapan puskesmas yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Bekasi. Fasilitas kesehatan ini akan bertugas secara bergiliran di Kantor Samsat, memastikan bahwa layanan medis tetap terjaga selama seluruh periode program.
"Selain UPTD PSC 119 dan UPTD Kesehatan Kerja, kami juga melibatkan delapan puskesmas, yaitu Puskesmas Cikarang, Waluya, Mekarmukti, Sukamahi, Lemahabang, Telaga Murni, Cibatu, serta Puskesmas Poli Pemda. Mereka akan bertugas di Kantor Samsat secara bergiliran per hari, dan jadwal sudah kami susun dan sebar ke mereka," tambah Alamsyah.
Dinkes juga memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang terlibat telah dilengkapi dengan peralatan medis yang memadai untuk menangani kemungkinan keadaan darurat. Selain itu, petugas medis akan terus memantau kondisi kesehatan masyarakat yang mengantre, mengingat adanya risiko kelelahan atau kondisi medis lainnya yang mungkin terjadi selama menunggu.
Dampak Positif Program Pemutihan
Program pemutihan pajak kendaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di seluruh wilayah, termasuk Kabupaten Bekasi, membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Selain membantu masyarakat yang memiliki tunggakan pajak, program ini juga mendukung peningkatan sektor ekonomi daerah melalui peningkatan pendapatan pajak yang lebih besar.
Ani Gustini berharap bahwa program ini akan memberikan manfaat besar bagi Kabupaten Bekasi, baik dari segi pendapatan asli daerah (PAD) maupun dari segi pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya dukungan kesehatan yang maksimal, diharapkan proses antrean yang panjang dapat berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan masalah kesehatan.
Rekomendasi
