JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pengembalian uang kerugian negara sebesar Rp13,2 triliun dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan kehidupan pesisir.
Dana tersebut berasal dari perkara tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya.
"Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih," ujar Prabowo saat menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin.
Selain itu, Presiden menekankan pentingnya penggunaan dana tersebut untuk memperbaiki kondisi kampung nelayan yang selama puluhan tahun belum tersentuh pembangunan memadai dari pemerintah.
Rencana Pembangunan Kampung Nelayan dan Manfaat Sosial
Prabowo menjelaskan bahwa setiap kampung nelayan akan dialokasikan anggaran sekitar Rp22 miliar. Dengan rencana pembangunan 600 kampung nelayan, pemerintah menargetkan dapat memberikan hunian dan fasilitas layak bagi sekitar lima juta warga pesisir.
"Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.000, 1.100 desa nelayan, tiap desa itu anggarannya Rp22 miliar. Jadi Rp13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan," jelasnya.
Satu kampung nelayan diperkirakan dihuni oleh sekitar 2.000 kepala keluarga, dengan asumsi lima orang per keluarga. Pembangunan ini tidak hanya menyediakan hunian, tetapi juga fasilitas sosial dan infrastruktur yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara signifikan.
Selain itu, renovasi 8.000 sekolah akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, memberikan lingkungan belajar yang lebih baik bagi generasi muda.
Dampak Penyelewengan Sumber Daya Alam bagi Rakyat
Presiden menyoroti bahwa pengembalian dana sebesar Rp13 triliun menggambarkan besarnya potensi kerugian akibat penyelewengan di sektor sumber daya alam, khususnya kelapa sawit. Menurutnya, penyimpangan terjadi karena perusahaan tidak memenuhi kewajiban menyediakan kebutuhan dalam negeri, sehingga rakyat mengalami kelangkaan minyak goreng.
"Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa ke luar negeri, rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu. Ini sebetulnya menurut saya sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Apakah ini benar-benar murni keserakahan atau ini bisa digolongkan subversi ekonomi sebenarnya," ungkap Prabowo.
Pernyataan ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Apresiasi Presiden terhadap Penegakan Hukum
Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Kejaksaan Agung yang telah bekerja keras menindak kasus korupsi, manipulasi, dan penyelewengan. Ia menekankan bahwa penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk melindungi kepentingan rakyat dan menjaga integritas sektor publik.
"Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih, bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, penyelewengan," ujar Prabowo.
Langkah ini sekaligus menjadi simbol bahwa dana publik yang sempat hilang akibat praktik korupsi kini dapat dialokasikan untuk program yang memberikan dampak sosial signifikan, seperti pembangunan kampung nelayan dan renovasi sekolah, yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas.
Dengan strategi pemanfaatan dana Rp13 triliun ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyejahterakan rakyat melalui pembangunan pendidikan dan infrastuktur pesisir, sekaligus menegakkan hukum untuk memastikan praktik korupsi tidak merugikan masyarakat.