JAKARTA - Upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam mempercepat pembangunan rumah layak huni mendapat pengakuan dari pemerintah pusat.
Terbaru, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan tambahan kuota sebanyak 10.000 unit rumah subsidi untuk daerah tersebut.
Tambahan ini diumumkan langsung oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait, saat melakukan kunjungan kerja ke Perumahan Taman Gading, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.
Kunjungan tersebut juga dihadiri oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait, jajaran Dinas PKP Jember, serta pengurus Real Estate Indonesia (REI).
Langkah ini memperkuat komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan sekaligus menegaskan bahwa Jember kini menjadi salah satu daerah prioritas dalam program perumahan nasional.
Apresiasi Terhadap Kepemimpinan Daerah
Dalam sambutannya, Menteri Maruarar Sirait memberikan apresiasi tinggi kepada Bupati Jember atas kinerja dan komitmennya dalam mendukung program perumahan rakyat. Menurutnya, Jember menunjukkan respon cepat dan konkret terhadap kebijakan pusat.
“Awalnya 8.000 unit, kini kami tambah menjadi 10.000 unit untuk Kabupaten Jember. Saya lihat Bupatinya punya visi misi, mengerti soal makro mikronya,” kata Maruarar Sirait.
Peningkatan kuota ini, menurutnya, bukan hanya soal angka, tapi bentuk penghargaan atas keberhasilan daerah dalam menjalankan program-program strategis nasional. Jember dinilai memiliki eksekusi yang cepat dan selaras dengan semangat pemerataan kesejahteraan.
Langkah Konkret Pemkab Jember
Bupati Jember, Muhammad Fawait, merespons positif keputusan tersebut. Ia menyatakan kesiapan penuh pemerintah kabupaten untuk merealisasikan pembangunan rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mendukung program nasional Presiden Prabowo. Jember akan tetap menjadi lumbung pangan sekaligus daerah dengan realisasi FLPP terbesar di Jawa Timur,” tegas Fawait.
Pemerintah Kabupaten Jember juga telah membebaskan sejumlah biaya yang kerap menjadi kendala bagi masyarakat dan pengembang.
Di antaranya adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang kini digratiskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kebijakan ini memperlihatkan keberpihakan nyata pada warga kurang mampu yang selama ini sulit mengakses rumah bersubsidi.
Kualitas Bangunan dan Fasilitas Penunjang Diakui
Selain kuota dan percepatan kebijakan, kualitas bangunan rumah subsidi di Jember juga mendapat pujian dari Kementerian PKP. Dalam kunjungannya, Menteri Maruarar memberikan nilai 8,5 dari skala 10, menandakan kualitas fisik bangunan di atas rata-rata nasional.
Tak hanya bangunan fisik, fasilitas pendukung seperti sekolah, rumah ibadah, dan layanan kesehatan juga menjadi poin penting yang dinilai positif.
Dengan keberadaan fasilitas tersebut, rumah subsidi di Jember tidak hanya layak huni secara teknis, tapi juga mendukung kualitas hidup sosial masyarakat di sekitarnya.
Kolaborasi Pemerintah dan Pengembang Lokal
Dalam pernyataannya, Bupati Fawait juga menegaskan bahwa Pemkab Jember akan terus membangun sinergi dengan pengembang.
Ia menyebutkan langkah konkret berupa rencana penjaminan dana APBD ke perbankan, agar para pengembang lokal bisa lebih mudah mengakses kredit kepemilikan lahan.
Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting dalam mempercepat pembangunan sekaligus memberdayakan pengusaha lokal di sektor properti.
Fawait juga menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, pengembang, dan masyarakat merupakan kunci sukses pelaksanaan program perumahan yang berkelanjutan.
Jember Menuju Daerah Percontohan Perumahan Rakyat
Dengan tambahan kuota 10.000 rumah subsidi, Jember berpotensi menjadi daerah percontohan pelaksanaan program perumahan rakyat di Jawa Timur.
Keberhasilan Jember dalam hal ini tidak hanya diukur dari jumlah unit yang dibangun, tapi juga dari kualitas tata kelola, transparansi, dan inklusivitas dalam pelaksanaannya.
Program perumahan rakyat yang dijalankan di Jember memperlihatkan adanya semangat kolaboratif antara berbagai elemen: pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, dan tentu saja masyarakat penerima manfaat.
Situasi ini menunjukkan bahwa ketika program strategis nasional dijalankan dengan keseriusan dan komitmen di tingkat daerah, hasilnya akan terasa langsung oleh rakyat.
Hunian Layak sebagai Wujud Keadilan Sosial
Tambahan kuota perumahan subsidi untuk Jember tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga merupakan cermin dari upaya mewujudkan keadilan sosial.
Masyarakat berpenghasilan rendah kini memiliki harapan lebih besar untuk memiliki rumah layak, sehat, dan berada di lingkungan yang mendukung kehidupan mereka.
Jika program ini terus berlanjut dengan pola yang tepat, Jember bisa menjadi model keberhasilan pembangunan perumahan rakyat di tingkat nasional.
Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat perlu menjaga momentum ini agar semangat pro-rakyat terus hidup dalam pembangunan.