JAKARTA - Warga Jakarta menunjukkan sikap terbuka terhadap rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan meninjau ulang tarif transportasi umum.
Dukungan tersebut muncul dengan harapan agar setiap kenaikan tarif diimbangi dengan peningkatan mutu pelayanan, kebersihan halte, dan ketepatan jadwal perjalanan bus di seluruh jaringan transportasi publik.
Sebagian masyarakat menilai bahwa transportasi umum di ibu kota telah menjadi tulang punggung mobilitas warga.
Karena itu, peningkatan layanan dianggap sebagai langkah penting agar transportasi publik tetap diminati dan memberikan kenyamanan bagi semua kalangan.
Harapan Warga agar Layanan Publik Lebih Baik dan Tepat Waktu
Rusdi (34), warga Tanah Abang, Jakarta Pusat, menyatakan kesiapannya menerima kebijakan penyesuaian tarif. Ia menekankan bahwa pelayanan yang berkualitas harus menjadi prioritas utama agar masyarakat merasa biaya tambahan yang dikeluarkan sepadan dengan manfaat yang diterima.
“Kalau memang harus naik, ya enggak apa-apa, asal layanan juga ditingkatkan. Bus jangan telat, halte harus bersih, dan sopirnya jangan sering ngetem,” ujarnya.
Pernyataan Rusdi mencerminkan pandangan banyak warga Jakarta yang menginginkan peningkatan efisiensi layanan sebelum tarif baru diberlakukan.
Bagi Rusdi, tarif Transjakarta saat ini sebesar Rp3.500 masih cukup terjangkau bagi para pekerja harian. Namun ia berharap kenaikan yang akan diterapkan tidak terlalu tinggi agar masyarakat kelas menengah ke bawah tetap dapat menggunakan transportasi umum tanpa terbebani secara finansial.
Kenaikan Wajar Asal Fasilitas dan Armada Diperbarui
Pandangan serupa disampaikan oleh Siti (29), warga Kemayoran, Jakarta Pusat, yang menilai bahwa tarif Transjakarta saat ini sudah ideal dengan fasilitas dan cakupan jaringannya.
Ia menyampaikan bahwa masyarakat dapat memahami kenaikan tarif jika pemerintah mampu menghadirkan layanan yang lebih baik dan stabil.
“Kalau dinaikkan, menurut saya paling tinggi jadi Rp5.000 masih masuk akal. Tapi bus jangan sering ngetem dan harus tepat waktu,” ujarnya.
Siti menilai waktu tempuh dan keandalan armada menjadi faktor penting agar masyarakat tetap memilih transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi.
Warga lain menambahkan bahwa peningkatan fasilitas halte dan sistem integrasi antar moda juga menjadi kebutuhan mendesak. Pelayanan yang nyaman, aman, dan bersih dinilai mampu menarik lebih banyak pengguna dan mendorong peralihan dari kendaraan pribadi menuju transportasi publik.
Peningkatan Layanan Jadi Syarat Utama Penerimaan Publik
Ilmi (29), warga Pancoran, berpendapat bahwa jika tarif memang perlu disesuaikan, maka layanan juga harus ditingkatkan secara signifikan.
Ia menekankan pentingnya armada tambahan, kebersihan halte, dan ketersediaan jadwal keberangkatan yang pasti agar pengguna merasa lebih dihargai.
“Kalau naik harusnya bisa disesuaikan dengan layanan yang mungkin ditingkatkan ya. Salah satunya mungkin armada yang ditambah, kondisi halte yang bersih,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat tidak keberatan dengan kenaikan asalkan dampaknya langsung dirasakan dalam bentuk kenyamanan dan ketepatan waktu perjalanan.
Pernyataan warga ini mencerminkan bahwa transparansi dan perbaikan layanan menjadi kunci utama penerimaan kebijakan publik. Kepercayaan masyarakat dapat tumbuh jika pemerintah menunjukkan komitmen terhadap kualitas pelayanan yang konsisten.
Kenyamanan transportasi umum yang lebih baik juga akan membantu mendorong target pengurangan penggunaan kendaraan pribadi. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta yang semakin tinggi setiap tahunnya.
Pemprov DKI Jakarta Masih Kaji Kenaikan Tarif Secara Menyeluruh
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan bahwa saat ini tarif transportasi umum di ibu kota masih termasuk paling murah dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Ia menegaskan, biaya operasional jauh lebih tinggi dibandingkan harga tiket yang dibayar penumpang, sehingga sebagian besar masih ditutupi oleh subsidi dari pemerintah daerah.
“Masyarakat Jakarta hanya membayar Rp3.500 untuk naik Transjakarta, padahal biaya operasionalnya jauh lebih besar. Tarif di Jakarta ini jauh lebih murah dibandingkan kota-kota lain. Hampir semua angkutan disubsidi oleh pemerintah daerah,” ujar Pramono.
Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, subsidi yang diberikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai sekitar Rp15.000 per penumpang.
Namun, setelah Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat mengalami pemangkasan sebesar Rp15 triliun, pemerintah daerah mulai meninjau ulang kemampuan anggaran untuk mempertahankan tarif lama.
“Sebelum DBH dipotong, saya sudah sampaikan akan ada kajian. Sekarang kami masih menghitung dan belum memutuskan apa pun,” kata Pramono.
Ia menegaskan bahwa penyesuaian tarif belum menjadi keputusan final karena masih perlu memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi bagi warga Jakarta.
Menurutnya, kebijakan transportasi publik harus seimbang antara kemampuan fiskal pemerintah dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan memastikan setiap perubahan kebijakan dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan beban berlebih bagi pengguna layanan transportasi umum.
“Pada saatnya nanti kami akan lihat, apakah perlu ada penyesuaian atau tidak,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa keputusan apa pun akan didasarkan pada hasil kajian komprehensif serta masukan dari berbagai pihak, termasuk DPRD dan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jakarta juga berkomitmen untuk menjaga aksesibilitas transportasi publik agar tetap inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan dengan menyeimbangkan antara efisiensi biaya operasional, kualitas layanan, dan keberlanjutan sistem transportasi publik jangka panjang.
Dengan adanya peningkatan layanan yang diharapkan warga, pemerintah optimistis bahwa transportasi publik akan semakin diminati dan menjadi tulang punggung mobilitas di ibu kota. Sinergi antara kebijakan pemerintah dan dukungan masyarakat diyakini dapat memperkuat sistem transportasi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, kebijakan penyesuaian tarif transportasi umum bukan semata soal kenaikan harga tiket, tetapi juga tentang peningkatan mutu pelayanan publik.
Jika dikelola dengan baik, langkah ini dapat menjadi momentum penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem transportasi Jakarta yang lebih maju, bersih, dan efisien.