Kolaborasi Pemerintah Daerah dan BGN Perkuat Tata Kelola MBG

Rabu, 15 Oktober 2025 | 12:38:35 WIB
Kolaborasi Pemerintah Daerah dan BGN Perkuat Tata Kelola MBG

JAKARTA - Pemerintah Kota Bogor menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan inisiatif nasional untuk memperkuat ketahanan gizi masyarakat. 

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin bersama Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi menghadiri Konsolidasi Regional guna peningkatan tata kelola program MBG di Sentul International Convention Center (SICC.

Acara tersebut mempertemukan perwakilan dari Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten untuk menyelaraskan langkah-langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pelaksanaan MBG. 

Program ini diharapkan memberi dampak besar bagi pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan.

Program MBG merupakan langkah pemerintah pusat dalam memastikan anak-anak Indonesia memperoleh akses makanan bergizi seimbang secara berkelanjutan. Melalui sinergi antarwilayah, pemerintah berharap pelaksanaan program dapat berjalan merata dan tepat sasaran di seluruh daerah.

Komitmen daerah dalam mendukung kebijakan pusat menjadi salah satu kunci keberhasilan program. Pemerintah Kota Bogor hadir untuk memastikan bahwa pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar dan membawa manfaat langsung bagi masyarakat.

Dukungan Penuh Pemerintah Kota Bogor terhadap Program MBG

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin menegaskan dukungan penuh Pemkot Bogor terhadap program MBG yang diinisiasi pemerintah pusat. Ia menilai program ini sangat strategis dalam membangun generasi penerus bangsa yang sehat dan berkualitas.

“Program MBG adalah program pemerintah pusat. Kami pemerintah daerah seratus persen mendukung program ini,” ujar Jenal Mutaqin usai menghadiri kegiatan tersebut di SICC. Ia menambahkan, bahwa program dengan tujuan mulia ini tidak boleh terganggu oleh persoalan teknis di lapangan.

Menurutnya, pemerintah daerah wajib hadir untuk memastikan program berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. 

“Program yang baik ini jangan sampai dirusak hanya karena masalah teknis di lapangan, karena SOP-nya kurang maksimal. Makanya pemerintah daerah harus hadir,” ucap Jenal menegaskan.

Jenal juga menyoroti pentingnya koordinasi antarinstansi di tingkat lokal agar pelaksanaan MBG dapat dilakukan secara transparan dan tepat waktu. Ia berharap kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat capaian program di seluruh wilayah Kota Bogor.

Peran BGN dalam Meningkatkan Tata Kelola Program

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa kegiatan konsolidasi ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut koordinasi lintas wilayah menjadi hal penting dalam menjamin keberlanjutan program MBG.

“Konsolidasi ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan pelaksanaan program MBG berjalan optimal,” ujar Dadan. Ia menekankan bahwa koordinasi yang kuat dapat menghindarkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan di lapangan.

Menurut Dadan, implementasi program di berbagai daerah membutuhkan sistem pengawasan dan evaluasi menyeluruh. Tanpa mekanisme tersebut, kualitas dan keberlanjutan program bisa terancam oleh kurangnya keseragaman standar antarwilayah.

“Program ini harus benar-benar menghasilkan menu dan gizi seimbang yang aman dikonsumsi, sehingga memberi efek baik bagi anak-anak Indonesia, mulai dari kandungan hingga remaja,” lanjutnya. Ia menegaskan pentingnya kontrol terhadap mutu dan keamanan bahan pangan sebagai faktor utama kesuksesan program.

Pengawasan, Kebersihan, dan Sertifikasi Standar Gizi

Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa BGN telah menginstruksikan seluruh Satuan Pelaksana Pangan Gizi (SPPG) di daerah agar terbuka terhadap proses inspeksi dan monitoring dari pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan untuk menjamin kualitas, keamanan, dan higienitas makanan yang disediakan melalui program MBG.

“BGN sudah instruksikan agar seluruh SPPG membuka diri untuk inspeksi dan monitoring dari pemda,” tegas Dadan. Ia menambahkan, agar semua SPPG segera melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari dinas kesehatan masing-masing dalam waktu satu bulan.

Upaya ini dinilai penting agar setiap unit produksi makanan bergizi dapat memenuhi standar nasional. Pengawasan yang ketat di setiap tahapan produksi juga akan memastikan tidak ada pelanggaran terhadap pedoman mutu pangan.

Selain menjamin kebersihan dan keamanan pangan, langkah tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas program MBG. Dengan adanya sertifikasi dan pengawasan yang rutin, BGN berharap seluruh penyedia layanan makanan bergizi bisa mempertahankan standar yang konsisten.

Menjaga Komitmen dan Keberlanjutan Program MBG

Menutup pertemuan tersebut, Dadan menyampaikan bahwa konsolidasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah terhadap keberlanjutan program MBG. Ia berharap, semua pihak dapat menjaga semangat kolaborasi demi mencapai tujuan nasional dalam peningkatan gizi masyarakat.

Ia juga berpesan agar setiap daerah fokus pada pengawasan dan pengendalian mutu pangan. “Konsolidasi ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi demi memastikan program MBG dijalankan dengan standar tinggi,” ujarnya.

Selain itu, Dadan menegaskan pentingnya konsistensi daerah dalam menjaga kualitas pelaksanaan program. “Daerah harus terus menjaga komitmen dalam pengawasan dan pengendalian mutu pangan, sehingga program MBG tidak hanya berdampak pada gizi masyarakat, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan ekonomi lokal,” tambahnya.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin menyambut baik pesan tersebut dengan menegaskan kesiapan Pemkot Bogor dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan di lapangan. Menurutnya, dukungan penuh masyarakat dan pemerintah daerah akan menjadi kunci keberhasilan program ini dalam jangka panjang.

Pemerintah Kota Bogor berkomitmen menjadikan program MBG sebagai bagian integral dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. 

Dengan koordinasi yang baik antara BGN dan pemerintah daerah, diharapkan pelaksanaan program MBG dapat menjadi model nasional dalam pengelolaan program pangan bergizi yang efisien dan akuntabel.

Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi kebijakan sosial, tetapi juga investasi untuk masa depan bangsa. Dengan tata kelola yang transparan dan pengawasan berkelanjutan, MBG dapat membantu mencetak generasi emas Indonesia yang sehat, unggul, dan berdaya saing tinggi.

Terkini