JAKARTA - Langkah tegas diambil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam memperkuat kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia.
Dalam pertemuan dengan para investor Surat Berharga Negara (SBN) di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (13/10/2025), Purbaya menegaskan komitmennya untuk menjadi garda depan dalam menyelesaikan berbagai kendala investasi yang masih menjadi keluhan pelaku usaha dan pemegang surat utang pemerintah.
Menurut Purbaya, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam menciptakan iklim investasi yang efisien dan transparan. Ia menyebutkan bahwa sejumlah investor menyampaikan kekhawatiran mengenai lamanya proses perizinan berusaha, yang dinilai menghambat realisasi investasi di lapangan.
“Saya akan gelar perkara setiap satu hari dalam satu minggu. Hari itu akan saya dedikasikan untuk memecahkan masalah investasi. Nanti orang bisa ngadu ke situ, saya akan bereskan,” ujar Purbaya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan setiap hambatan birokrasi dapat diselesaikan dengan cepat dan tuntas. Purbaya juga menegaskan, dirinya siap menjadi “hakim” dalam setiap aduan bisnis yang masuk agar permasalahan investasi tidak terus berlarut.
Meningkatkan Kepercayaan Investor Lewat Reformasi dan Transparansi
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah investor besar dari kalangan perbankan dan lembaga keuangan, baik milik pemerintah maupun swasta. Beberapa di antaranya adalah BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), Manulife Indonesia, serta berbagai bank besar seperti BCA, Maybank Indonesia, BNI, Mandiri, BRI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Dalam dialog itu, isu yang paling banyak dibicarakan bukan hanya soal perizinan, melainkan juga mengenai efektivitas penempatan dana pemerintah senilai Rp200 triliun di bank-bank milik negara (himbara). Dana tersebut sebelumnya disalurkan untuk mendorong likuiditas perbankan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Purbaya menyampaikan, hasil dari kebijakan tersebut mulai menunjukkan perbaikan positif dalam sistem keuangan. Bahkan, beberapa bank pemerintah seperti BRI dan BNI disebut telah meminta tambahan dana dari pemerintah karena penyaluran kredit berjalan baik dan permintaan pembiayaan meningkat.
“Realisasinya semakin bagus. Beberapa himbara bahkan sudah meminta tambahan dana pemerintah karena penyerapan kreditnya kuat,” jelasnya.
Menurut mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu, kebijakan likuiditas yang ditempatkan di perbankan akan memberi efek signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya pada kuartal IV tahun 2025. Ia memperkirakan, dengan kebijakan yang berkesinambungan, laju ekonomi nasional berpotensi tumbuh di atas 5,5% secara tahunan (year-on-year).
“Kalau kebijakannya tidak diubah, ekonomi kita akan makin cepat, makin cepat, makin cepat pertumbuhannya,” ujarnya optimistis.
Komitmen Pemerintah Dorong Efisiensi Iklim Investasi
Purbaya menjelaskan, upaya memperbaiki iklim investasi tidak dapat berdiri sendiri. Langkah tersebut menjadi bagian dari sinergi antarinstansi, termasuk dukungan tim percepatan program prioritas pemerintah yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Tim ini berperan dalam mempercepat implementasi proyek-proyek strategis dan memotong jalur birokrasi yang dinilai masih berbelit.
Dalam konteks yang lebih luas, langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan para investor SBN terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Purbaya menilai, forum diskusi semacam ini akan rutin diadakan agar komunikasi antara pemerintah dan pelaku pasar tetap terbuka. Ia ingin memastikan setiap masukan dari investor dapat diterjemahkan menjadi kebijakan nyata.
“Kita tidak boleh menunggu masalah menumpuk. Setiap minggu saya akan turun langsung, mendengar dan menyelesaikan pengaduan dari pelaku usaha,” tegasnya.
Kebijakan ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam menciptakan ekosistem investasi yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha. Terlebih, kepercayaan investor terhadap stabilitas fiskal merupakan fondasi penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan menjaga kredibilitas pasar keuangan nasional.
Pertemuan Strategis dengan Pemegang SBN Besar
Pertemuan yang berlangsung di kantor DJP Kemenkeu itu juga dihadiri oleh berbagai pelaku sektor keuangan strategis, seperti PT Bank Permata Tbk., Citibank Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank Panin Tbk., Standard Chartered Indonesia, serta sejumlah perusahaan sekuritas termasuk PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia.
Dengan kehadiran para pemegang SBN utama, forum ini menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan investor institusi dalam menjaga stabilitas pasar surat utang negara. Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga transparansi fiskal serta memastikan kebijakan ekonomi mampu memberikan kepastian hukum dan kelancaran investasi.
Dalam jangka panjang, Purbaya menilai pendekatan komunikasi terbuka antara pemerintah dan investor menjadi kunci agar tidak ada lagi persepsi negatif terhadap birokrasi maupun kebijakan fiskal. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa setiap keluhan akan mendapat solusi konkret, bukan sekadar janji.
“Saya tidak ingin hanya mendengar laporan di atas kertas. Kita akan tindaklanjuti langsung agar investor merasakan hasil nyata dari kebijakan pemerintah,” tutupnya.
Dengan rencana “gelar perkara investasi” mingguan, Purbaya Yudhi Sadewa memperlihatkan komitmen kuat dalam memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Langkah ini tidak hanya memberikan sinyal positif bagi pasar keuangan, tetapi juga memperkuat peran Kementerian Keuangan sebagai jembatan antara pemerintah dan dunia usaha. Jika konsistensi kebijakan terus dijaga, target pertumbuhan ekonomi di atas 5,5% pada akhir tahun bukan hal yang mustahil untuk dicapai.