JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana meninjau langsung serapan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN yang ditempatkan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/BTN.
Rencana ini dilakukan untuk memastikan realisasi kredit dari dana pemerintah berjalan optimal dan sesuai target.
Hingga kini, BTN telah menyalurkan kredit sebesar Rp10,5 triliun dari total dana pemerintah yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun, atau sekitar 42 persen. “Tapi Dirut BTN bilang akan percepat yang Rp15 triliun itu. Kalau dia nggak bisa serap, kami akan pindahkan dalam waktu dekat,” kata Purbaya di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta.
Meski angka realisasi sudah terlihat, Purbaya mengaku belum memiliki data rinci mengenai serapan dana. Oleh karena itu, ia berencana menyambangi kantor BTN dan berdiskusi langsung dengan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. Dalam kunjungan tersebut, Purbaya akan melibatkan perwakilan dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
“Ke banknya saya nggak sendiri, tapi dengan Danantara. Jadi, Danantara yang bawa saya ke sana. Ada yang protes katanya (sidak) itu bukan hak saya, tapi saya kan pengawas Danantara,” tutur Purbaya.
Sementara itu, Dirut BTN Nixon LP Napitupulu optimistis bahwa dana Rp25 triliun akan terserap habis pada November 2025. Dana tersebut akan difokuskan pada sektor produktif, termasuk konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat, yang menjadi fokus utama BTN.
Hingga September 2025, realisasi serapan mencapai Rp10,5 triliun, sementara kredit yang di-reimburse baru sekitar Rp4,5 triliun. Nixon menegaskan bahwa sisanya akan ditagihkan pada bulan Oktober ini. “Sisanya akan kita tagihkan bulan Oktober ini,” jelasnya.
Penyerapan yang relatif lambat pada tahap awal disebabkan mayoritas portofolio BTN bersifat khusus, yaitu pembiayaan perumahan atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Proses KPR secara prinsip lebih kompleks dibanding kredit biasa, mulai dari verifikasi hingga persetujuan akhir.
Selain itu, penyaluran dana pemerintah oleh BTN memang dilakukan secara bertahap, mengikuti pipeline kredit yang telah dijadwalkan. BTN menyiapkan pipeline kredit untuk berbagai segmen, termasuk korporasi, komersial, UMKM, konsumer, hingga syariah.
“Dapat kami sampaikan bahwa total pipeline yang tersedia mencapai sekitar Rp27,5 triliun, atau lebih besar dari dana Penempatan Uang Negara (PUN) yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun. Pipeline tersebut siap untuk mendapatkan pencairan sesuai yang telah dijadwalkan,” ujar Nixon.
Langkah Purbaya meninjau serapan dana ini sekaligus menjadi bentuk pengawasan langsung pemerintah terhadap alokasi APBN, agar penyaluran SAL dapat tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal pada pertumbuhan ekonomi.
Rencana kunjungan ini juga menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Keuangan, BPI Danantara, dan BTN untuk memastikan setiap dana pemerintah tersalurkan secara efisien, serta meminimalkan risiko keterlambatan atau penyaluran yang tidak optimal.
Dengan pipeline kredit yang telah disiapkan BTN, pemerintah berharap seluruh dana SAL dapat terserap pada waktunya, sehingga program-program produktif yang menjadi prioritas dapat berjalan lancar. Penyaluran ini juga menjadi indikator keberhasilan strategi perbankan BUMN dalam mendukung kebijakan fiskal pemerintah.
Secara keseluruhan, rencana Purbaya menyambangi BTN menegaskan komitmen pemerintah untuk memantau serapan dana SAL secara transparan dan efektif, serta memastikan bahwa kredit yang dialokasikan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mendorong sektor produktif dan pertumbuhan ekonomi nasional.