JAKARTA - Rencana DPR RI menaikkan porsi saham publik atau free float menjadi 30% dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pasar modal Indonesia.
Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kredibilitas Bursa Efek Indonesia (BEI) di mata investor, tetapi juga menekan praktik manipulasi harga yang selama ini merugikan investor ritel.
Usulan kenaikan free float dari level saat ini sekitar 7,5% menjadi 30% diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi likuiditas dan transparansi pasar. Menurut Pengamat Pasar Modal Reydi Octa, kebijakan ini akan mempersempit ruang gerak saham gorengan karena harga saham akan lebih sulit dimanipulasi.
“Kenaikan free float dapat mempersempit ruang manuver saham gorengan karena harga jadi lebih sulit dimanipulasi. Bagi investor, ini positif untuk jangka panjang karena pasar makin sehat dan transparan,” jelas Reydi.
Selain itu, kebijakan free float 30% juga diyakini mendorong masuknya investor asing. Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menilai peningkatan saham publik akan menambah kepercayaan investor global, terutama mengingat pasar saham Tanah Air masih mencatatkan net sell asing sebesar Rp53,49 triliun sepanjang tahun 2025. “Dan agar investor asing tertarik masuk ke pasar modal Indonesia, tentunya pemerintah harus menerapkan kebijakan yang pro market ya. Untuk itu, emiten-emiten dituntut untuk mampu meningkatkan free float,” ujar Nafan.
Dampak positif lainnya adalah peningkatan keamanan investasi bagi investor domestik. Dengan free float lebih tinggi, dominasi investor institusi atau insider pada saham tertentu berkurang, sehingga potensi manipulasi harga pun menurun. Hal ini selaras dengan target pemerintah untuk menarik dana asing sambil memperkuat ketahanan pasar melalui keterlibatan investor domestik. “Kehadiran free float 30% mampu mengurangi potensi saham gorengan. Tentunya ini memberikan katalis positif bagi para investor. Nantinya investor akan lebih melihat kinerja fundamental emiten dan prospek emiten ke depan,” imbuhnya.
DPR RI, melalui Komisi XI, menegaskan pentingnya langkah ini untuk mendukung pasar modal yang lebih sehat dan likuid. Saat ini, free float minimum di Indonesia masih di level 7,5%, jauh di bawah bursa global lainnya. Sebagai perbandingan, London Stock Exchange, Filipina, dan SGX menetapkan free float minimum 10%, sedangkan Bursa Malaysia, Jepang, dan Hong Kong mencapai 25%. Peningkatan porsi saham publik ke level 30% akan menjadikan BEI lebih kompetitif di mata investor internasional.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ini. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menekankan bahwa peningkatan kepemilikan publik akan memperdalam likuiditas dan memperkuat transparansi perdagangan. Namun, OJK menekankan agar implementasinya dilakukan secara bertahap. “Bertahap itu, bertahap ya. Kalau misalnya setuju atau enggak setuju, kami pasti setuju, tapi bertahap,” kata Inarno saat ditemui di Jakarta.
Bagi saham-saham kecil dan menengah, kebijakan ini diharapkan menjadi katalis positif untuk mendorong likuiditas dan mempermudah akses investor ke pasar. Dengan jumlah saham publik yang lebih besar, harga saham menjadi lebih stabil dan risiko volatilitas yang ekstrem berkurang. Hal ini mendorong investor lebih fokus pada kinerja fundamental emiten daripada spekulasi jangka pendek.
Secara keseluruhan, kebijakan free float 30% menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pasar modal Indonesia. Dengan transparansi yang lebih tinggi, likuiditas yang lebih dalam, serta peluang menarik bagi investor asing, diharapkan pasar saham Tanah Air dapat menjadi lebih sehat, kompetitif, dan berkelanjutan. Investor ritel dan institusi pun akan memiliki kepastian lebih dalam melakukan keputusan investasi, sekaligus meminimalkan risiko manipulasi harga yang selama ini membayangi pasar.