JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar pertemuan penting bersama jajaran menterinya.
Pada Minggu (12/10/2025) malam, Prabowo mengumpulkan sejumlah menteri bidang keuangan dan ekonomi di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, untuk membahas kondisi sistem keuangan nasional, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan devisa hasil ekspor (DHE).
Rapat terbatas yang berlangsung secara tertutup itu disebut menjadi bagian dari agenda internal pemerintahan guna memperkuat stabilitas ekonomi Indonesia di tengah dinamika global. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, fokus utama pembahasan malam itu meliputi perkembangan sistem keuangan, kebijakan perbankan, serta efektivitas kebijakan terkait DHE yang telah diberlakukan sejak Maret 2025.
“Salah satunya mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan kita, termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah yang kita keluarkan berkenan dengan masalah devisa hasil ekspor,” ujar Prasetyo.
Evaluasi Efektivitas Kebijakan Devisa Hasil Ekspor
Dalam penjelasannya, Prasetyo mengungkap bahwa kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang diterapkan pemerintah belum menunjukkan hasil optimal. Pemerintah menilai, aliran devisa dari ekspor yang kembali ke dalam negeri masih belum sesuai harapan.
“Karena dari yang sudah kita terapkan hasilnya belum cukup menggembirakan. Makanya tadi salah satu pembahasan kita terutama di bidang ekonomi malam hari ini,” kata Prasetyo.
Menurutnya, Presiden Prabowo meminta jajarannya untuk meninjau kembali efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut, sekaligus mencari solusi agar sistem dapat berjalan lebih efisien dan berdampak langsung pada peningkatan cadangan devisa nasional.
“Makanya itu yang diminta untuk segera dipelajari kembali,” tambah Prasetyo.
Kebijakan DHE merupakan salah satu upaya pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui pengelolaan pendapatan devisa ekspor yang lebih terukur. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap pelaku usaha menempatkan sebagian hasil ekspor di sistem keuangan dalam negeri, bukan di luar negeri.
Fokus Ekonomi, Bukan Dana Transfer Daerah
Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo juga menegaskan bahwa rapat tersebut tidak membahas Dana Transfer ke Daerah (TKD). Isu tersebut sempat beredar seiring pembahasan sejumlah agenda keuangan pemerintah.
“Bukan, malam ini tidak membahas masalah TKD. Karena kan memang beberapa kali juga sudah disampaikan penjelasan dari Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Menurut Prasetyo, Menteri Keuangan Purbaya telah melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah daerah (Pemda) mengenai TKD, sehingga fokus rapat kali ini sepenuhnya diarahkan pada isu sistem keuangan nasional dan DHE.
Pertemuan di Kertanegara tersebut berlangsung selama sekitar tiga jam, dimulai pada pukul 19.30 WIB dan berakhir sekitar pukul 22.50 WIB. Turut hadir dalam rapat itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang mendampingi Presiden Prabowo membahas arah kebijakan ekonomi nasional ke depan.
Konsolidasi Ekonomi Menjelang Tahun Kedua Pemerintahan
Langkah Prabowo mengumpulkan para menteri di bidang ekonomi ini dinilai sebagai bagian dari evaluasi menjelang tahun kedua pemerintahannya. Dengan latar belakang kondisi global yang penuh ketidakpastian, termasuk fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan ekonomi dalam negeri melalui pembenahan sistem keuangan dan pengawasan ekspor.
Rapat tertutup tersebut menjadi tindak lanjut dari serangkaian diskusi ekonomi yang telah dilakukan dalam beberapa pekan terakhir, termasuk pertemuan Prabowo dengan sejumlah tokoh nasional dan pejabat tinggi negara.
Sehari Sebelumnya, Bahas Isu Nasional di Hambalang
Menariknya, pertemuan di Kertanegara hanya berselang sehari setelah Presiden Prabowo menerima Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor.
Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan membahas berbagai isu strategis nasional yang menjadi perhatian pemerintah dan parlemen.
“Malam minggu ini, Presiden Prabowo memanggil Ketua MPR RI, Bapak Ahmad Muzani beserta Menko Kumham Imipas, Mensesneg, Seskab, Kepala BIN, Wakil Panglima TNI serta Wamenpora untuk berdiskusi dan mendengar beberapa isu terkini tanah air di kediaman Hambalang, Bogor,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Minggu.
Dalam kesempatan itu, Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan sejumlah masukan dari anggota MPR dan DPR terkait pelaksanaan program strategis nasional.
“Ketua MPR memberikan beberapa pendapat dan masukan terkait program strategis yang sedang dijalankan pemerintah. Termasuk masukan-masukan dari anggota MPR/DPR yang disampaikan melalui Ketua,” jelas Teddy.
Pertemuan di Hambalang tersebut disebut sebagai forum komunikasi informal antara lembaga negara untuk memperkuat sinergi kebijakan nasional.
Kebijakan Ekonomi Jadi Prioritas
Rangkaian pertemuan yang digelar Presiden Prabowo—baik di Hambalang maupun di Kertanegara—menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintahan saat ini. Dengan fokus pada sistem keuangan dan devisa hasil ekspor, pemerintah berupaya memastikan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya stabil, tetapi juga inklusif dan berdaya saing.
Evaluasi DHE dipandang penting karena menjadi salah satu indikator kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan potensi ekspor untuk memperkuat neraca pembayaran dan cadangan devisa. Dengan perbaikan sistem dan pengawasan yang lebih baik, pemerintah berharap pendapatan dari ekspor dapat lebih berkontribusi terhadap pembangunan nasional.
Langkah Prabowo menggelar rapat tertutup dengan para menteri ekonomi memperlihatkan keseriusan pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Konsolidasi kebijakan seperti ini juga menandakan bahwa komunikasi lintas sektor di kabinet terus diperkuat demi memastikan arah ekonomi Indonesia berjalan sesuai rencana pembangunan jangka menengah.
Dengan arah kebijakan yang semakin terfokus pada penguatan devisa, transparansi sistem keuangan, serta sinergi antarlembaga, pemerintahan Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjaga fondasi ekonomi nasional yang kokoh, mandiri, dan berkelanjutan.