TEROPONGBISNIS.ID — Kementerian Perdagangan mengusulkan tambahan anggaran Rp1,86 triliun untuk tahun 2027 guna memperkuat perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Usulan itu tercantum dalam Surat Menteri Perdagangan Nomor PR.02.00/634/M-DAG/SDG/08/2026 dan disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (17/9/2026). Porsi terbesar diarahkan ke pembangunan dan revitalisasi 200 unit pasar rakyat senilai Rp1,2 triliun.
Anggaran yang diminta Kemendag terbagi ke sejumlah program prioritas. Pagu anggaran 2027 dalam rencana kerja kementerian tercatat Rp1,56 triliun, naik Rp428,71 miliar dari pagu indikatif sebelumnya yang sebesar Rp1,13 triliun.
Dibandingkan realisasi alokasi 2026, pagu tersebut juga meningkat Rp265,60 miliar atau 20,48% dari Rp1,30 triliun. Kenaikan ini tersebar di hampir seluruh lini belanja kementerian.
Pasar Rakyat Menyerap Porsi Terbesar
Pembangunan dan revitalisasi 200 unit pasar rakyat menempati alokasi tertinggi, yakni Rp1,2 triliun. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut program itu sebagai bagian dari dukungan terhadap upaya penurunan kemiskinan.
"Program ini ditujukan sebagai bagian dari dukungan terhadap upaya penurunan kemiskinan," ujar Budi dalam forum tersebut.
Selain pasar rakyat, Kemendag mengajukan Rp344,13 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dana itu dipakai membangun dan merevitalisasi 56 pasar rakyat di wilayah Sumatra.
Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Ikut Naik
Alokasi perdagangan dalam negeri direncanakan Rp91,28 miliar pada 2027. Angka itu melonjak Rp61,67 miliar atau 208,24% dari alokasi 2026 sebesar Rp29,61 miliar.
Anggaran perdagangan luar negeri diusulkan Rp120,24 miliar, naik Rp44,15 miliar atau 58,02% dibandingkan posisi 2026 senilai Rp76,09 miliar. Kenaikan ini menyasar penguatan fasilitasi ekspor dan perundingan perdagangan internasional.
Anggaran dukungan manajemen juga bertambah menjadi Rp1,35 triliun dari Rp1,19 triliun, atau naik Rp159,78 miliar.
Digitalisasi dan Perwakilan Dagang Jadi Prioritas Lain
Kemendag mengusulkan Rp134,73 miliar untuk penguatan sistem teknologi informasi dan digitalisasi perdagangan. Fokusnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan kementerian.
Sebesar Rp90,68 miliar dialokasikan bagi penguatan perwakilan perdagangan di luar negeri. Pos ini mencakup promosi Indonesia, peningkatan pelayanan di negara tujuan, serta kegiatan Indonesia Trade Promotion Center dan Indonesian Trade Promotion Center Hamburg.
Ada pula Rp93,6 miliar untuk dukungan prioritas nasional lainnya. Cakupannya meliputi penguatan fasilitasi ekspor, pengembangan UMKM ekspor, perdagangan antarwilayah, dan kegiatan strategis perdagangan lain.
Apa Artinya bagi Pelaku Usaha
Bagi pedagang pasar dan UMKM, tambahan anggaran ini berpotensi mempercepat perbaikan infrastruktur dagang di daerah. Revitalisasi 200 pasar rakyat dan 56 pasar di Sumatra menjadi sinyal bahwa belanja negara diarahkan ke sektor riil.
Pelaku ekspor bisa mencermati alokasi perdagangan luar negeri yang naik 58,02%. Pos itu menyentuh langsung fasilitasi ekspor dan penguatan perwakilan dagang di negara tujuan.
Usulan ini masih berstatus pengajuan dan menunggu pembahasan lebih lanjut dengan Komisi VI DPR RI. Besaran final bergantung pada hasil pembahasan anggaran bersama parlemen.