JAKARTA – Alokasi subsidi energi dalam RAPBN 2027 diproyeksikan melonjak hingga Rp272 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 20,1 persen dari anggaran tahun 2026 yang tercatat Rp227,25 triliun.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika menyebut pelemahan rupiah dan melambungnya harga minyak dunia sebagai pemicu utama kenaikan ini.
"Nilai tukarnya juga memengaruhi. Karena asumsi nilai tukarnya juga memengaruhi semua kan," ujar Erani di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/8/2026) sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Asumsi kurs rupiah dalam APBN 2026 berada pada tingkat Rp16.500 per dolar AS. Adapun pada RAPBN 2027, nilai tukar diperkirakan membengkak ke angka Rp17.500 per dolar AS.
Sementara itu, proyeksi Indonesian Crude Price (ICP) dinaikkan dari 70 dolar AS per barel di APBN 2026 menjadi 75 dolar AS per barel pada RAPBN 2027.
Erani menegaskan bahwa alokasi sebesar Rp272 triliun tersebut masih bersifat sementara karena RAPBN 2027 masih dibahas.
"Ada beberapa variabel lain yang itu bisa memengaruhi besar kecilnya atau bertambah berkurangnya subsidi," jelasnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Ia memperkirakan besaran pasti anggaran subsidi energi baru akan diputuskan sekitar September atau Oktober 2026 setelah disahkan DPR.
Anggota Banggar DPR Farah Puteri Nahlia meminta pemerintah mengantisipasi risiko kenaikan beban subsidi energi pada 2027 mendatang.
Ketidakpastian geopolitik di kawasan Timur Tengah dinilai menjadi ancaman yang terus membuat harga minyak dunia bergejolak.
Farah mengingatkan agar lonjakan subsidi energi tidak mengikis alokasi pembiayaan untuk berbagai program produktif lainnya.
Ia turut menyoroti target ICP 75 dolar AS per barel serta target produksi minyak 610 ribu barel per hari yang butuh kerja ekstra.
"Target lifting membutuhkan upaya serius. Karena produksi nasional masih didominasi lapangan yang sudah mature (tua)," ujar politisi PAN tersebut sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Guru Besar FEB UI Telisa Aulia Falianty menilai penataan kebijakan energi tidak boleh sebatas fokus mengurangi beban anggaran negara.
Kebijakan tersebut hendaknya dirancang sebagai fondasi jangka panjang demi mewujudkan ketahanan energi nasional.
"Harus menjadi strategi jangka panjang agar bangsa kami dapat mewujudkan ketahanan energi yang berkeadilan," kata Telisa di Jakarta, Jumat (21/8/2026) sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Diversifikasi ke sumber energi terbarukan dianggap sebagai opsi penting untuk memangkas tingkat ketergantungan energi nasional.
Kendati demikian, proses transisi energi perlu dieksekusi secara bertahap dan inklusif agar tak memberatkan ekonomi masyarakat.