Menteri PU Dody Hanggodo Sigap Hadapi Dampak Kemarau Aceh
JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memasok sebanyak 18.000 liter air bersih kepada masyarakat yang terdampak musim kemarau panjang di Kabupaten Aceh Besar. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan mendasar warga.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pentingnya ketersediaan pasokan air di tengah ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino dan dinamika perubahan iklim. Menurutnya, akses terhadap layanan air yang berkualitas harus tetap dijamin bagi seluruh masyarakat.
"Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting. Selain itu, air juga menjadi penopang utama bagi pembangunan berkelanjutan," kata Menteri Dody dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/8/2026).
Penyaluran bantuan ini berpatokan pada penetapan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kering oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui keputusan bupati tahun 2026, yang menjadi landasan percepatan penanganan bersama pemerintah pusat dan instansi terkait.
Sebagai langkah lanjutan, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I telah menyiagakan sembilan unit pompa air untuk mendukung ketercukupan irigasi pertanian. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan mengatur kembali tata kelola distribusi air irigasi di area terdampak.
Proses distribusi air bersih dilaksanakan secara bertahap sejak Selasa (4/8/2026) berpusat di Komplek Kota Reuntang, Kecamatan Seulimeum. Bantuan ini menjangkau warga Desa Ujong Keupula, Desa Lampanah, dan Desa Ujong Mesjid yang mengalami krisis air bersih, dengan total penerima manfaat mencapai sekitar 170 kepala keluarga atau 512 jiwa.
Pelaksanaan di lapangan melibatkan kerja sama lintas pihak: BPBPK Aceh mengerahkan delapan personel dan armada mobil tangki, PDAM Tirta Mountala menyediakan sumber air baku, serta BPBD Aceh Besar mendampingi proses penyaluran. Kementerian PU berkomitmen melanjutkan penyaluran bantuan dan memperkuat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan agar penanganan kekeringan berjalan efektif serta tepat sasaran.