POPSI Minta Transparansi Data DSI Soal Selisih Harga Ekspor Sawit
JAKARTA – Perkumpulan Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) mendorong pemerintah mempublikasikan data dan metode perhitungan yang menjadi dasar klaim berkurangnya selisih harga ekspor minyak sawit sejak beroperasinya PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Transparansi ini dinilai penting oleh POPSI agar klaim keberhasilan tersebut dapat diuji secara objektif sebelum kewenangan DSI diperluas menjadi agen penjual tunggal komoditas ekspor.
Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai membeberkan temuan terkait pembenahan tata kelola ekspor sawit.
Meski demikian, informasi mengenai selisih harga ekspor yang disebut kian mengecil dinilai belum memadai jika tidak dilengkapi data yang dapat diverifikasi oleh publik.
“Kami hargai bahwa pemerintah akhirnya bicara soal temuan, tidak hanya narasi. Tapi angka ‘gap sudah berdekatan’ itu belum cukup,” kata Darto dalam keterangannya, Jumat (24/7/2026) sebagaimana dilansir dari berita sumber.
“Jika harga telah berdekatan, maka acuannya versus indeks atau benchmark price yang mana, dihitung dengan metode apa, dan apakah penyempitan gap itu benar-benar berasal dari koreksi under invoicing, atau semata perubahan harga pasar dunia dalam sebulan terakhir? Itu dua hal yang berbeda,” lanjut Darto sebagaimana dilansir dari berita sumber.
POPSI menilai PT DSI yang sudah mengakses data lintas kementerian dan lembaga, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian ESDM, seharusnya memapar data pembanding periode sebelum dan sesudah penerapan sistem pengawasan.
Langkah pembukaan data ini bertujuan agar masyarakat dapat menilai efektivitas kebijakan secara terbuka dan transparan.
“DSI sudah punya datanya, itu jelas dari pernyataan Rosan sendiri. Semestinya data itu dibuka ke publik, diaudit pihak independen, supaya klaim keberhasilan ini bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekadar diklaim sepihak,” ujarnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Selain menyoroti keterbukaan data, POPSI mengimbau pemerintah tidak tergesa-gesa memperluas peran DSI menjadi agen penjual tunggal komoditas ekspor per 1 September 2026.
Menurut asosiasi petani sawit tersebut, tugas awal DSI sebagai badan pemantau dan pengawas sangat berbeda dengan peran sebagai pelaku perdagangan.
“Kalau alasan pembentukan DSI adalah menutup celah under invoicing, maka fungsi itu adalah pemantauan dan pengawasan,” kata dia sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Darto berpandangan bahwa posisi DSI sebagai agen penjual akan mengubah perannya dari sekadar pengawas menjadi penambah rantai baru dalam tata niaga sawit yang sudah diisi petani, pabrik kelapa sawit, refinery, trader, serta eksportir.
“Setiap lapisan baru berpotensi menekan harga di tingkat petani, apalagi kalau perannya diperluas sebelum ada evaluasi menyeluruh atas hasil satu bulan pertama,” tegas Darto sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Ia menyodorkan tiga persyaratan sebelum pemerintah merealisasikan rencana tersebut.
Syarat pertama yakni seluruh data perbandingan antara declared price dan harga acuan internasional beserta metodologinya wajib dipublikasikan serta diverifikasi pihak independen.
Kedua, pemerintah harus menjelaskan apakah pengecilan selisih harga ekspor berdampak langsung pada kenaikan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani atau hanya memengaruhi margin rantai perdagangan.
Ketiga, rencana perluasan fungsi DSI menjadi agen penjual tunggal disarankan ditunda sampai evaluasi tiga bulan pertama rampung digelar secara terbuka bersama asosiasi petani dan pemangku kepentingan industri sawit.
“Kami tidak menolak upaya menutup kebocoran devisa negara. Tapi perbaikan tata kelola ekspor harus berbasis data yang bisa diverifikasi, bukan klaim sepihak yang buru-buru dijadikan alasan memperluas kewenangan sebuah lembaga baru,” ungkapnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.
“Jangan sampai narasi keberhasilan ini dipakai untuk mempercepat langkah yang justru menambah beban birokrasi dan menekan harga di tingkat petani,” tegas Darto sebagaimana dilansir dari berita sumber.