MBG Kembali Bergulir, Indef Sebut Kenaikan Harga Belum Picu Inflasi

JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai berjalannya kembali Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi meningkatkan permintaan bahan pangan pada Juli 2026. Meski demikian, efeknya terhadap inflasi secara nasional diproyeksikan masih terbatas.

M. Rizal Taufikurahman selaku Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef menyampaikan bahwa pulihnya permintaan ayam dan telur pascalibur sekolah mulai memicu kenaikan harga pada tingkat produsen. Kenaikan tersebut dinilai sebagai bentuk koreksi dari penurunan harga sebelumnya, bukan sebuah lonjakan inflasi.

Rizal mengungkapkan, “Kembalinya program MBG berpotensi menaikkan permintaan pangan pada Juli 2026, tetapi dampaknya terhadap inflasi nasional diperkirakan masih terbatas. Pengaruh awal akan lebih terlihat pada harga di tingkat peternak dibandingkan harga konsumen karena permintaan ayam dan telur kembali pulih setelah libur sekolah,” sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Menurut Rizal, peran MBG dalam pembentukan harga pangan bakal kian besar seiring bertambahnya penerima manfaat serta operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, dirinya menegaskan bahwa program ini bukanlah satu-satunya faktor penentu inflasi pangan.

Ia menjelaskan bahwa harga pangan turut dipengaruhi faktor musim produksi, harga pakan, cuaca, biaya transportasi, distribusi antardaerah, sampai struktur perdagangan.

Hingga pekan ketiga Juli 2026, indeks perkembangan harga (IPH) tercatat masih mengalami penurunan di 34 provinsi dan cuma meningkat di empat provinsi. Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh cabai merah serta cabai rawit, bukan dari komoditas ayam maupun telur.

“Artinya, MBG mulai memengaruhi permintaan komoditas tertentu, tetapi belum menjadi penggerak utama inflasi pangan secara nasional,” ujarnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Rizal menilai komoditas yang amat sensitif terhadap naiknya kebutuhan MBG mencakup telur ayam ras, daging ayam ras, beras, ikan, susu, sayuran, hingga buah-buahan. Walau begitu, risiko terbesar ada pada pasokan ayam dan telur mengingat siklus produksinya memerlukan waktu serta lokasinya masih terkonsentrasi di beberapa wilayah.

Ia menerangkan bahwa secara empiris pergeseran permintaan kedua komoditas itu sangat cepat tecermin pada pergerakan harga. Sebagai contoh, saat permintaan turun pascalibur hari besar, daging ayam ras memberi sumbangan deflasi bulanan sebesar 0,11 poin persentase pada April 2026, sementara telur ayam ras menyumbang deflasi sebesar 0,04 poin persentase.

Situasi tersebut memperlihatkan pentingnya perencanaan pengadaan supaya lonjakan permintaan MBG tidak memicu gejolak harga.

Kendati demikian, Rizal menilai naiknya harga setelah MBG bergulir kembali tidak selalu berakibat buruk karena dapat memulihkan pendapatan peternak bila harga sebelumnya berada di bawah biaya produksi. “Kenaikan harga setelah MBG kembali berjalan perlu dipantau, tetapi tidak semua kenaikan merupakan tekanan inflasi yang buruk. Kenaikan harga dari tingkat yang berada di bawah biaya produksi justru diperlukan untuk memulihkan pendapatan peternak. Tekanan baru menjadi masalah apabila harga melampaui harga acuan secara terus-menerus dan diteruskan secara berlebihan kepada konsumen,” ucapnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Rizal pun mengingatkan inflasi pangan bergejolak (volatile food) pada Juni 2026 sebesar 0,14% secara bulanan dan 5,58% secara tahunan. Pada saat yang sama, inflasi umum telah menyentuh 3,34% atau mendekati batas atas sasaran inflasi sebesar 2,5±1%.

Indef memproyeksikan inflasi semester II/2026 berpeluang bergerak di kisaran atas sasaran. Kendati demikian, MBG hanyalah pemicu tambahan, sedangkan risiko dominan berasal dari beras, hortikultura, cuaca, energi, serta kelancaran distribusi.

Untuk menjaga stabilitas harga, Rizal merekomendasikan pemerintah mengubah mekanisme pengadaan MBG menjadi kontrak pasokan terencana. Setiap SPPG perlu menyusun proyeksi kebutuhan, menentukan pemasok tetap, membuat jadwal pembelian, dan memetakan kapasitas produksi lokal.

Selain itu, skema pengadaan hendaknya melibatkan langsung koperasi, petani, serta peternak lokal agar keuntungan tidak hanya diraup pedagang perantara.

“Tujuan kebijakan bukan menahan harga serendah mungkin, melainkan menjaga harga dalam koridor yang wajar, cukup menguntungkan produsen, tetap terjangkau konsumen, dan tidak menciptakan lonjakan permintaan yang melampaui kemampuan pasokan,” pungkasnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.