JAKARTA - Kritik tajam mengalir dari kursi otoritas fiskal terkait lambatnya respons sektor perbankan terhadap kebijakan penurunan suku bunga. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti struktur pasar perbankan di Indonesia yang masih kental dengan corak oligopolis. Kondisi ini dinilai menjadi penghambat utama bagi akselerasi penyaluran kredit ke sektor riil, meskipun otoritas moneter telah memberikan stimulus melalui pelonggaran suku bunga acuan. Ketimpangan ini menciptakan tantangan tersendiri dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional agar lebih inklusif dan progresif di tahun 2026.
Struktur Oligopolis dan Fenomena Tingginya NIM
Dalam forum Bloomberg Technoz Economic Outlook 2026, Purbaya memaparkan bahwa dominasi segelintir pemain besar dalam industri perbankan—atau yang dikenal dengan struktur oligopolis—menyebabkan mekanisme pasar tidak berjalan optimal. Salah satu dampak yang paling nyata adalah sulitnya menekan tingkat bunga bank meskipun kondisi makroekonomi sudah mendukung.
Kondisi pasar yang oligopolis ini juga berimbas pada melebarnya rasio pendapatan bunga bersih atau Net Interest Margin (NIM). Purbaya lantas menyebut proporsi NIM bank di Indonesia saat ini tergolong sangat tinggi jika dibandingkan dengan standar global. Dengan nada bergurau yang satir, Purbaya bahkan menyebut NIM perbankan Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia, bahkan tertinggi di akhirat. Sentilan ini merujuk pada margin keuntungan bank yang tetap tebal di tengah harapan masyarakat akan bunga kredit yang lebih terjangkau.
Mendorong Penyaluran Kredit ke Sektor Riil
Pemerintah terus berupaya mencari formula yang tepat agar sektor perbankan lebih berani dalam menyalurkan modal ke sektor-sektor produktif. Bunga bank yang tinggi dianggap sebagai rem bagi pengusaha yang ingin melakukan ekspansi. Menurut Purbaya, penurunan tingkat bunga harus menjadi prioritas agar mesin ekonomi tidak tersendat.
“Seharusnya ada cara [meningkatkan penyaluran kredit ke sektor riil lewat kebijakan penurunan tingkat bunga],” kata Purbaya di Jakarta, Kamis (12/2/2026). Ia menekankan bahwa efisiensi di tubuh perbankan perlu ditingkatkan agar fungsi intermediasi—yakni menyalurkan dana dari penyimpan ke peminjam—bisa berjalan lebih efektif dan murah, sehingga daya saing sektor riil bisa meningkat.
Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter
Purbaya selaku Bendahara Negara memastikan bahwa koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) tetap solid. Pemerintah telah mendorong industri untuk terlibat aktif dalam memacu pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui rangsangan kebijakan bunga. Langkah ini didukung penuh oleh Bank Indonesia yang telah memberikan lampu hijau lewat penurunan BI Rate.
Strategi ini dirancang agar sektor riil dapat bergerak lebih lincah. Purbaya meyakini bahwa jika perbankan merespons kebijakan penurunan bunga ini dengan cepat, maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi akan sangat signifikan. Ketika kredit mengalir secara masif ke sektor produktif, efek domino yang dihasilkan akan memberikan napas baru bagi perekonomian nasional yang tengah berupaya bangkit.
Proyeksi Dampak Ekonomi dalam Empat Bulan
Menkeu memberikan estimasi waktu mengenai seberapa cepat kebijakan penurunan bunga ini bisa dirasakan manfaatnya oleh publik. Jika mesin pertumbuhan melalui penyaluran kredit bank berjalan secara masif, maka dampak positifnya diprediksi akan mulai terasa dalam waktu empat bulan ke depan.
Kini, fokus utama pemerintah adalah melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap tren penurunan bunga di lapangan agar benar-benar diimplementasikan oleh perbankan. “Sekarang kita sedang memastikan [tren penurunan tingkat bunga bank],” ucap dia. Komitmen ini menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam melihat struktur pasar yang menghambat aliran dana ke masyarakat luas.
Tantangan Efisiensi Perbankan Nasional
Tingginya NIM di satu sisi menunjukkan kesehatan profitabilitas bank, namun di sisi lain menjadi indikator ketidakefisienan bagi nasabah. Purbaya berharap industri perbankan tidak hanya fokus pada margin keuntungan yang besar, tetapi juga mulai mempertimbangkan peran sosial dan ekonomi mereka sebagai motor penggerak nasional.
Dengan struktur pasar yang lebih kompetitif dan tidak lagi sekadar oligopolis, diharapkan perbankan Indonesia bisa menawarkan produk keuangan yang lebih bersaing. Reformasi struktur bunga ini diharapkan mampu membawa Indonesia keluar dari jebakan NIM tinggi, sehingga akses modal bagi UMKM dan korporasi menjadi lebih terbuka lebar demi kemakmuran bersama yang berkelanjutan.