JAKARTA - Dukungan terhadap langkah diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina terus menguat.
Sebanyak 16 Organisasi Kemasyarakatan Islam bersama sejumlah pimpinan pondok pesantren dari Jawa Timur dan Jawa Barat menyatakan kesepakatan untuk mendukung kebijakan strategis pemerintah di tingkat global. Pernyataan ini muncul setelah pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
Kesepakatan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Ia menegaskan bahwa pertemuan itu memberikan pemahaman menyeluruh mengenai arah dan tujuan diplomasi Indonesia, khususnya terkait isu Palestina yang menjadi perhatian utama umat Islam dan masyarakat internasional.
Pertemuan istana perkuat kesamaan sikap
Gus Yahya menjelaskan bahwa pertemuan dengan Presiden Prabowo menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan tokoh-tokoh Islam. Dalam forum tersebut, Presiden memaparkan posisi Indonesia di kancah internasional serta langkah-langkah yang sedang dan akan ditempuh.
Menurutnya, dialog berlangsung terbuka dan mendalam sehingga para peserta memperoleh gambaran utuh mengenai strategi pemerintah. Hal ini penting agar dukungan yang diberikan tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga dilandasi pemahaman realistis terhadap dinamika global yang kompleks.
Kesepakatan nilai dan prinsip perjuangan
Dalam penjelasannya kepada awak media, Gus Yahya menyebut terdapat tiga tataran kesepakatan yang dicapai. Kesepakatan pertama berada pada tataran nilai, yang menegaskan komitmen bersama untuk menolak segala bentuk penjajahan di dunia.
"Pada tataran nilai saya kira semuanya sepakat bahwa menolak penjajahan, memperjuangkan kemerdekaan untuk semua bangsa adalah amanat proklamasi. Pada tataran prinsip semuanya sepakat bahwa Indonesia harus membantu, membela, memperjuangkan Palestina sampai merdeka," ujar Gus Yahya kepada awak media, dikutip Rabu (4/2/2026).
Kesepakatan ini, menurutnya, menjadi fondasi moral yang kuat bagi setiap langkah diplomasi Indonesia, baik di forum regional maupun internasional.
Board of Peace sebagai langkah realistis
Salah satu poin krusial yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Inisiatif internasional yang diprakarsai Amerika Serikat ini dinilai sebagai salah satu jalur diplomasi yang memungkinkan Indonesia berperan lebih konkret.
Gus Yahya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan penjelasan panjang mengenai pertimbangan realistis di balik keputusan tersebut. Pemerintah menilai partisipasi Indonesia dapat membuka ruang konsolidasi yang lebih luas dengan negara-negara Islam dan Timur Tengah.
"Termasuk dengan mengikuti atau berpartisipasi di dalam inisiatif yang dibuat oleh Amerika yaitu Board of Peace ini dengan diirigi konsolidasi di antara negara-negara Islam dan negara-negara Timur Tengah yang juga berpartisipasi di dalam Board of Peace tersebut," jelasnya.
Konsolidasi demi dampak nyata Palestina
Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace, lanjut Gus Yahya, bukan sekadar simbol kehadiran di forum internasional. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap langkah yang diambil memiliki dampak nyata bagi perjuangan rakyat Palestina.
Ia menekankan bahwa konsolidasi antarnegara menjadi kunci agar gerakan di dalam dewan tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan kekuatan kolektif, upaya diplomasi diharapkan mampu memberi tekanan yang lebih signifikan terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Motivasi utama dari langkah ini tetap sama, yakni membela dan membantu rakyat Palestina, baik yang berada di Jalur Gaza maupun di Tepi Barat, tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan kemanusiaan.
Waspada agar tidak merugikan Palestina
Meski mendukung langkah diplomasi progresif, Gus Yahya menegaskan adanya catatan penting dari Presiden Prabowo terkait kewaspadaan. Pemerintah berkomitmen untuk tidak terburu-buru mengikuti arus diplomasi internasional yang berpotensi merugikan kepentingan Palestina.
"Kami memahami semua yang diselesaikan oleh Pak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah untuk terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina," tambahnya.
Pesan tersebut, menurut Gus Yahya, menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam menjaga konsistensi sikap Indonesia agar tetap sejalan dengan kepentingan rakyat Palestina dan amanat konstitusi.
Komunikasi pemerintah dan ormas diperkuat
Selain isu Palestina, pertemuan di Istana juga membahas berbagai persoalan domestik. Gus Yahya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menyetujui perlunya mekanisme komunikasi yang lebih kuat dan rutin dengan pimpinan Ormas Islam serta tokoh agama.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkokoh persatuan nasional dan mencegah kesalahpahaman dalam menyikapi isu-isu strategis. Dengan komunikasi yang terjaga, sinergi antara pemerintah dan umat Islam diharapkan semakin solid.
"Dijelaskan banyak hal juga tentang masalah-masalah domestik dan Presiden kemudian juga menyetujui bahwa perlu ada semacam upaya konsolidasi sekurang-kurangnya komunikasi yang lebih kuat antara Presiden dengan pimpinan-pimpinan ormas Islam maupun tokoh-tokoh Islam yang ada dan nanti akan dibisarkan mekanisme yang bisa dibuat untuk melakukan itu," pungkasnya.
Melalui kesepakatan ini, dukungan Ormas Islam terhadap langkah diplomasi Indonesia semakin menguat. Pemerintah dan tokoh-tokoh umat Islam sepakat bahwa perjuangan kemerdekaan Palestina harus terus diperjuangkan melalui jalur yang terukur, realistis, dan berdampak nyata.