JAKARTA - Kebijakan fiskal mengenai kendaraan listrik sering kali memicu perdebatan terkait efektivitasnya dalam membangun kemandirian industri.
Namun, data terbaru menunjukkan bahwa insentif tersebut bukan sekadar instrumen untuk mempermudah masuknya produk impor, melainkan telah menjadi fondasi kokoh bagi penguatan infrastruktur manufaktur di dalam negeri. Melalui skema yang terukur, Indonesia berhasil mengubah paradigma dari pasar konsumsi menjadi basis produksi yang strategis.
Hasil nyata dari kebijakan ini terlihat dari lonjakan investasi dan komitmen jangka panjang para pelaku usaha global yang mulai memindahkan basis produksinya ke tanah air. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan bahwa stimulus pemerintah hanya menguntungkan importasi kendaraan utuh (CBU).
Lonjakan Investasi Sektor Manufaktur Hingga Seratus Empat Puluh Tujuh Persen
Keberhasilan insentif ini tercermin jelas dalam catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM, Roro Reni Fitriani, mengungkapkan bahwa sektor mobil listrik mengalami kenaikan realisasi investasi yang sangat tajam, yakni mencapai 147 persen sepanjang periode 2023 hingga 2025. Total nilai investasi yang masuk telah menembus angka Rp 36,1 triliun.
Pemerintah menegaskan bahwa pemberian kelonggaran impor CBU selalu dibarengi dengan kewajiban investasi jangka panjang. "Hal ini membuktikan insentif efektif menarik komitmen jangka panjang, bukan sekadar membuka keran impor," tegas Roro dalam keterangan resminya. Saat ini, kekuatan infrastruktur manufaktur nasional sudah didukung oleh 14 perusahaan yang beroperasi dengan kapasitas produksi mencapai 410 ribu unit per tahun.
Strategi Kemandirian Energi Dan Pendalaman Tingkat Komponen Dalam Negeri
Di luar isu lingkungan, akselerasi kendaraan listrik merupakan bagian dari strategi besar kedaulatan energi nasional. Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rachmat Kaimuddin, menyoroti perbedaan fundamental antara BBM dan listrik. Saat ini, 97 persen sumber energi listrik nasional berasal dari kekayaan domestik, sementara ketergantungan terhadap impor BBM masih sangat tinggi.
Untuk memperkuat rantai pasok lokal, pemerintah kini mulai mengalihkan fokus pada pendalaman industri manufaktur. Target utama tahun ini adalah memastikan setiap kendaraan listrik yang diproduksi secara lokal memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal sebesar 40 persen. Langkah ini diambil agar nilai tambah ekonomi dari ekosistem kendaraan listrik benar-benar dirasakan oleh industri komponen di dalam negeri.
Transisi Menuju Stimulus Non-Fiskal Dan Keberlanjutan Ekosistem
Seiring berakhirnya masa berlaku stimulus sementara dari Perpres 79/2023 pada penghujung tahun 2025, industri kini menatap babak baru. Momentum pertumbuhan penjualan rata-rata sebesar 147 persen per tahun harus tetap dijaga meski struktur insentif mulai bergeser. Fokus ke depan tidak lagi hanya bertumpu pada keringanan pajak, melainkan pada kemudahan operasional harian bagi pengguna.
Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) melalui Rian Ernest menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan regulator dalam mendorong insentif non-fiskal. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem di mana masyarakat beralih ke kendaraan listrik karena alasan kemudahan praktis—seperti akses parkir khusus, pembebasan aturan ganjil-genap, atau percepatan infrastruktur pengisian daya—tanpa harus terus-menerus memberikan beban berat pada kas negara.
Membangun Budaya Mobilitas Baru Yang Berkelanjutan Di Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam
Keberhasilan transisi energi di sektor otomotif nasional kini bergantung pada sinergi antara kesiapan infrastruktur fisik dan regulasi pendukung yang adaptif. Dengan kapasitas produksi yang sudah terbangun, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain kunci dalam rantai pasok kendaraan listrik global.
Pemerintah optimis bahwa kemandirian energi dan penguatan industri otomotif dapat berjalan beriringan. Transformasi ini bukan hanya tentang mengganti mesin bensin menjadi motor listrik, tetapi tentang membangun kedaulatan industri yang mampu menciptakan lapangan kerja baru dan menekan defisit neraca perdagangan akibat ketergantungan pada energi fosil impor.