JAKARTA - Transformasi digital di sektor kepabeanan terus dipercepat pemerintah guna memperkuat pengawasan ekspor dan impor.
Langkah ini ditempuh untuk menutup celah penyimpangan sekaligus meningkatkan efisiensi pengawasan perdagangan lintas negara. Mulai 2026, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan akan mengandalkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam memantau arus barang yang keluar dan masuk Indonesia, dengan sistem pengawasan yang terpusat dari Jakarta.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa penggunaan AI menjadi bagian dari pembenahan menyeluruh yang diminta Presiden Prabowo Subianto terhadap kinerja Bea dan Cukai. Pengawasan jalur ekspor impor nantinya akan dipantau secara terpusat dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada penilaian manual di daerah.
Kebijakan tersebut disampaikan Purbaya kepada Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri rapat terbatas di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, pembenahan Bea Cukai menjadi salah satu fokus utama yang dibahas, terutama terkait pengawasan dan pencegahan praktik-praktik yang merugikan negara.
Pengawasan harga secara otomatis
Sistem AI yang akan diterapkan di jalur ekspor impor, khususnya di pelabuhan, dirancang untuk memeriksa harga barang secara otomatis. Teknologi ini digunakan untuk mendeteksi lebih awal praktik under invoicing, yakni pelaporan nilai barang yang tidak sesuai dengan harga pasar guna menghindari kewajiban pajak dan bea masuk.
Purbaya menjelaskan bahwa sistem tersebut nantinya akan membandingkan harga barang yang masuk atau keluar dengan harga yang berlaku di pasaran secara real time. Dengan mekanisme ini, ruang untuk manipulasi harga di tingkat daerah diharapkan dapat ditekan secara signifikan.
“Nanti di daerah-daerah itu akan kami tarik ke pusat untuk yang pembanding harganya. Jadi daerah enggak bisa nentuin lagi berapa harganya seharusnya. Jadi mereka enggak bisa main, akan mengurangi permainan di situ,” ungkap Purbaya.
Target penerapan di pelabuhan besar
Penggunaan sensor AI untuk memeriksa kesesuaian harga barang direncanakan diterapkan di pelabuhan-pelabuhan dengan skala ekonomi besar. Pemerintah menilai pelabuhan utama menjadi titik strategis dalam arus ekspor dan impor sehingga perlu mendapatkan pengawasan yang lebih ketat dan berbasis teknologi.
Purbaya menargetkan penerapan sistem tersebut dapat mulai berjalan pada Maret 2026. Dengan sistem terpusat, seluruh data dari daerah akan ditarik ke pusat sehingga proses pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.
Apabila dibandingkan dengan sistem manual yang saat ini masih digunakan, Purbaya menilai metode lama memiliki keterbatasan signifikan. Proses pembandingan dokumen pelaporan ekspor-impor dengan harga sebenarnya memerlukan waktu lama dan hanya dapat dilakukan dalam jumlah terbatas setiap hari.
Efisiensi melalui teknologi kecerdasan buatan
Dengan memanfaatkan artificial intelligence, pembandingan harga dan dokumen ekspor-impor dapat dilakukan lebih cepat dan real time. Hal ini memungkinkan Bea Cukai untuk memantau pergerakan barang secara simultan di berbagai pelabuhan tanpa harus menunggu laporan manual dari masing-masing daerah.
“[Data sensor AI] itu akan bisa ditarik ke pusat, bisa kelihatan semua. Jadi kami sudah semakin canggih,” tegas Purbaya.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi ini tidak hanya meningkatkan kecepatan pengawasan, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam sistem kepabeanan. Dengan data yang terintegrasi, potensi penyimpangan dapat terdeteksi lebih awal dan ditindaklanjuti dengan cepat.
Penguatan infrastruktur pemindai
Selain penggunaan sensor AI, pembenahan dari sisi teknologi juga mencakup penambahan alat pemindai atau scanner di pelabuhan. Salah satu fokus utama adalah Pelabuhan Tanjung Priok, yang saat ini baru memiliki delapan unit scanner.
Purbaya mengungkapkan bahwa jumlah tersebut akan ditambah menjadi sembilan unit dan ke depan akan diperluas ke pelabuhan-pelabuhan lain di daerah. Penambahan alat pemindai ini diharapkan dapat mendukung kinerja sistem AI dalam memeriksa kesesuaian dokumen dan fisik barang secara lebih akurat.
Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, pengawasan ekspor dan impor diharapkan menjadi lebih efektif, sekaligus meminimalkan potensi pelanggaran di lapangan.
Keyakinan pada sumber daya manusia Bea Cukai
Dari sisi sumber daya manusia, Purbaya menegaskan bahwa pejabat dan pegawai Bea Cukai merupakan individu-individu yang mumpuni. Menurutnya, institusi tersebut hanya memerlukan dorongan dan pengawasan yang lebih kuat agar mampu berbenah secara optimal.
“Jadi orang kami pintar, tinggal digebuk-gebuk aja. Diawasin yang betul. Sistemnya diperbaiki, sehingga kami lebih efisien,” ucapnya.
Ia meyakini bahwa dengan perbaikan sistem dan pengawasan yang ketat, kinerja Bea Cukai akan semakin efisien dan profesional. Transformasi digital melalui penerapan AI menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan pengawasan ekspor-impor yang transparan dan berintegritas.
Ke depan, pemerintah berharap penerapan teknologi kecerdasan buatan ini dapat memperkuat penerimaan negara, menekan praktik ilegal, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem kepabeanan nasional.