JAKARTA - Perubahan dinamika pembangunan nasional menuntut pemerintah memiliki kebijakan yang semakin presisi dan berbasis bukti.
Di tengah kompleksitas tantangan pemerintahan, kehadiran lembaga yang mampu mengolah data lintas sektor menjadi rekomendasi kebijakan strategis menjadi kebutuhan mendesak. Dalam konteks inilah Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri atau BSKDN Kemendagri terus memperkuat perannya sebagai Policy Hub nasional.
BSKDN memposisikan diri sebagai pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang berlandaskan data dan bukti empiris. Peran tersebut dinilai krusial untuk memastikan arah kebijakan pemerintahan dalam negeri tetap selaras dengan visi pembangunan nasional jangka panjang.
Penegasan Peran BSKDN Sebagai Policy Hub
Penegasan peran BSKDN sebagai Policy Hub disampaikan langsung oleh Sekretaris BSKDN, Noudy R. P. Tendean, dalam Seminar Penguatan BSKDN Kemendagri Menjadi Policy Hub yang digelar di Jakarta Command Center BSKDN, Jumat, 12 Desember 2025. Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi BSKDN sebagai simpul kebijakan strategis di lingkungan Kemendagri.
Dalam sambutannya, Noudy menekankan bahwa perubahan lanskap pembangunan nasional menuntut tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis data. Menurutnya, perencanaan strategis saat ini tidak lagi sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen utama yang menentukan arah pembangunan nasional.
Perencanaan Strategis Penentu Arah Pembangunan
Noudy menjelaskan bahwa kebijakan dan perencanaan strategis harus disusun agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Keselarasan tersebut penting agar kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri mampu mendukung target pembangunan nasional secara menyeluruh.
“Kehadiran BSKDN sebagai Policy Hub menjadi sangat penting untuk menjembatani kompleksitas isu, menganalisis data lintas sektor, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih akurat dan implementatif,” ujar Noudy.
Ia menegaskan bahwa tanpa analisis yang kuat dan berbasis data, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran serta sulit diimplementasikan di lapangan.
Pentingnya Analisis Dan Evaluasi Kebijakan
Lebih lanjut, Noudy menekankan perlunya penguatan mekanisme analisis dan evaluasi kebijakan di lingkungan BSKDN. Setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan harus memiliki dasar analitis yang kuat, relevan dengan kondisi aktual, dan mampu menjawab permasalahan secara konkret.
Menurutnya, integrasi data serta inovasi kebijakan menjadi faktor kunci dalam membangun ekosistem pengetahuan yang mendukung pengambilan keputusan. Ekosistem ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi Kemendagri, tetapi juga bagi pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan di lapangan.
Penguatan Kelembagaan Dan Kapasitas SDM
Selain aspek analisis, penguatan tata kelola kelembagaan juga menjadi perhatian utama. Noudy menyebut bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta modernisasi proses bisnis merupakan elemen penting untuk mewujudkan BSKDN sebagai Policy Hub yang efektif.
Penguatan kelembagaan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk kebijakan yang dihasilkan, sekaligus mempercepat proses penyusunan rekomendasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.
“Dengan sistem analisis dan data yang terintegrasi, setiap rekomendasi kebijakan BSKDN akan lebih akurat, relevan, dan berdampak nyata. Inilah fondasi yang ingin kita bangun sebagai Policy Hub Kemendagri,” tegas Noudy.
Pendekatan Akademik Dalam Perumusan Kebijakan
Dalam seminar tersebut, perspektif akademik turut memperkaya diskusi. Akademisi Universitas Indonesia, Rudi Sumarwono, menekankan pentingnya pendekatan logis dalam perumusan kebijakan publik. Ia memperkenalkan Logical Framework Analysis sebagai alat yang dapat digunakan untuk merencanakan, mengelola, memonitor, serta mengevaluasi program secara sistematis.
Menurut Rudi, pendekatan ini menuntut kejelasan tujuan, indikator yang terukur, analisis risiko, serta sistem pemantauan yang solid. Dengan demikian, kebijakan dapat dirancang berdasarkan hubungan sebab-akibat yang jelas.
Menghindari Kebijakan Berbasis Gejala
Rudi menegaskan bahwa logical thinking sangat diperlukan agar kebijakan tidak hanya merespons gejala permukaan, tetapi mampu menyentuh akar persoalan. Tanpa pendekatan tersebut, kebijakan yang diklaim berbasis data justru berpotensi melahirkan persoalan baru.
“Logical thinking sangat diperlukan untuk menghindari kebijakan yang disusun hanya berdasarkan simptom, bukan akar masalah. Tanpa itu, kebijakan berbasis data justru bisa melahirkan persoalan baru,” tegas Rudi.
Pendekatan ini dinilai sejalan dengan upaya BSKDN dalam memperkuat perannya sebagai pusat analisis kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Forum Strategis Memperkuat Sinergi
Seminar Penguatan BSKDN Kemendagri Menjadi Policy Hub menjadi forum strategis untuk menyatukan pandangan antara birokrasi dan akademisi. Kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi untuk mengidentifikasi langkah-langkah konkret dalam memperkokoh posisi BSKDN sebagai pusat kebijakan berbasis data.
Melalui forum ini, BSKDN berharap dapat mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan yang lebih presisi, adaptif, serta memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Dengan penguatan peran sebagai Policy Hub, BSKDN diharapkan mampu menjadi motor penggerak kebijakan pemerintahan dalam negeri yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil.