Kementerian Pekerjaan Umum Masih Mengkaji Proyek Tol Bawah Laut IKN dengan Investasi Korea Selatan

Kementerian Pekerjaan Umum Masih Mengkaji Proyek Tol Bawah Laut IKN dengan Investasi Korea Selatan

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia kini tengah dalam tahap evaluasi proyek ambisius yaitu pembangunan tol bawah laut di Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek ini, yang dinamai immersed tunnel, rencananya akan didanai melalui investasi dari Korea Selatan. Proyek tol bawah laut ini adalah bagian dari jaringan jalan tol yang menghubungkan Balikpapan dengan pusat pemerintahan baru di IKN, menyediakan akses transportasi yang lebih efisien bagi masyarakat dan pemerintahan di wilayah tersebut.

Saat ini, proyek ini masih memasuki tahap evaluasi awal oleh Kementerian PU. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputera, dalam sebuah konferensi Market Sounding KPBU IKN yang digelar di Auditorium Kementerian PU, Senin 24 Februari 2025, menyatakan, “Masih dievaluasi. Kami kejar dulu jalan-jalan tol yang ada.”

Tol bawah laut ini nantinya merupakan bagian integral dari jaringan jalan sepanjang 47 kilometer yang direncanakan akan menghubungkan Bandara Sepinggan di Balikpapan dengan pusat pemerintahan baru ini. Rute ini dijanjikan akan mempersingkat waktu perjalanan menjadi sekitar 30 menit saja. Apabila terealisasi, tol bawah laut ini akan menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan dapat meningkatkan konektivitas serta mendukung percepatan pembangunan di IKN.

Untuk mendukung proyek besar ini, Kementerian PU juga melibatkan konsultan dan pakar internasional dalam pembuatan desain tol bawah laut tersebut. Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Kementerian PU, Wida Nurfaida mengungkapkan, "Kami melibatkan konsultan dan pakar internasional karena ini merupakan infrastruktur yang benar-benar baru bagi pemerintah Indonesia."

Pemerintah memperkirakan bahwa pembangunan proyek immersed tunnel ini akan menghabiskan biaya tidak kurang dari Rp11,04 triliun, setara dengan sekitar US$682 juta. Anggaran sebesar ini mencerminkan skala besar dari proyek tol bawah laut tersebut yang memang diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di IKN serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara sendiri telah mendorong berbagai proyek infrastruktur, termasuk pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Diketahui bahwa untuk mendukung pembangunan IKN, khususnya KIPP, Komisi V DPR RI telah menyetujui penyesuaian pagu anggaran tahun 2025 bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan tambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun.

Saat ini, suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terlihat berkembang cukup pesat. Hal ini menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mewujudkan visi IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia sangat optimis bahwa dengan dukungan investasi dan kerja sama internasional, seperti halnya dengan Korea Selatan dalam proyek tol bawah laut ini, pengembangan IKN dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. Keseriusan dalam menjalankan proyek-proyek infrastruktur ini diharapkan tidak hanya mendongkrak ekonomi nasional tetapi juga meningkatkan kepercayaan para investor asing terhadap potensi Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik.

Dengan semakin majunya pembangunan infrastruktur di IKN, tantangan yang dihadapi pemerintah adalah memastikan semua proyek bisa selesai tepat waktu, dikerjakan dengan tepat guna, serta memberi dampak positif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di Nusantara dan sekitarnya. "Kami berharap proyek ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pembangunan IKN, tetapi juga sebagai titik tolak bagi pembangunan infrastruktur yang lebih inovatif dan berkelanjutan di masa depan," ujar Rachman Arief Dienaputera, mengakhiri sesi wawancara.

Ke depannya, masyarakat pun menanti perkembangan dari rencana pembangunan tol bawah laut ini sambil berharap pemerintah dapat memastikan dampak positif yang berkelanjutan dan merata bagi semua pihak yang terlibat.