Peluncuran BPI Danantara oleh Presiden Prabowo: Strategi Baru Mendongkrak Ekonomi Indonesia

Peluncuran BPI Danantara oleh Presiden Prabowo: Strategi Baru Mendongkrak Ekonomi Indonesia

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, yang lebih dikenal sebagai BPI Danantara. Peluncuran ini menyita perhatian publik, mengingat potensi besar yang ditawarkan untuk perekonomian Indonesia. Sejumlah BUMN terkemuka, termasuk PT PP Tbk (PTPP), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), dan Mitratel (anak perusahaan Telkom), turut memberikan pandangan mereka mengenai inisiatif ini.

Memperkuat Fondasi Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045

Sekretaris Perusahaan PTPP, Joko Raharjo, dengan optimisme menyatakan bahwa BPI Danantara adalah langkah strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 2045. "Danantara merupakan pilar penting dalam membangun ekosistem kemandirian ekonomi dan keberlanjutan. Dengan adanya konsolidasi kekuatan ekonomi nasional, Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan global sekaligus mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena itu, PTPP siap berkomitmen dan bersinergi," ujar Joko dalam pernyataan resminya.

BPI Danantara, dengan investasi senilai Rp 326 triliun, menargetkan sektor-sektor strategis seperti nikel dan energi terbarukan. Ini bukan hanya langkah untuk memperkuat ekonomi, tetapi juga untuk mempertahankan daya saing Indonesia di pasar global.

Antam dan Strategi Konsolidasi Aset BUMN

Sementara itu, Syarif Faisal Alkadrie, Sekretaris Perusahaan Antam, menegaskan keyakinan Antam terhadap manfaat ekonomi dari pengelolaan dan konsolidasi aset BUMN. "Kami optimistis, dengan langkah-langkah strategis yang diambil melalui UU BUMN ini, Antam akan semakin mampu berdaya saing dan memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional," jelas Syarif.

Ia mencatat bahwa Antam siap berkontribusi dalam hilirisasi, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja, yang semuanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Ini sejalan dengan visi Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk menjadikan Indonesia negara yang lebih mandiri secara ekonomi.

Telkom Berperan Aktif dalam Transformasi Digital

Andri Herawan Sasoko, VP Corporate Communication Telkom, juga menyuarakan dukungan Telkom terhadap langkah pemerintah. “Kami akan terus mengikuti perkembangan kebijakan ini dan memberikan dukungan sesuai arahan pemerintah. TelkomGroup berkomitmen untuk tetap menjalankan peran strategisnya dalam mendukung transformasi digital Indonesia yang berkelanjutan," ungkap Andri.

Telkom memastikan bahwa layanan dan komitmennya kepada pelanggan dan pemangku kepentingan tetap menjadi prioritas utama. Transformasi digital dianggap sebagai salah satu elemen kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Mitratel dan Infrastruktur Telekomunikasi Jangka Panjang

Dengan semangat yang sama, Hendra Purnama, Direktur Investasi dan Sekretaris Perusahaan Mitratel, menunjukkan keyakinan bahwa semua pemegang saham MTEL akan mendukung arah baru yang diambil Danantara. "Jadi, perpindahan di level pemegang saham ini, mungkin juga tidak akan secara langsung memberikan impact kepada kami," kata Hendra kepada Investor Daily.

Mitratel, sebagian besar dimiliki oleh Telkom dan Indonesia Investment Authority (INA), melihat potensi besar dalam infrastruktur telekomunikasinya yang memang menjadi kebutuhan esensial bagi pengembangan ekonomi berbasis digital.

Sebuah Konsolidasi Aset Berskala Raksasa

Danantara akan mengintegrasikan sejumlah perusahaan BUMN besar, termasuk PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), Anggota BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID, dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Secara keseluruhan, Danantara akan mengelola aset dengan nilai total mencapai US$ 982 miliar atau sekitar Rp 15 ribu triliun, jauh lebih besar dibandingkan Temasek Holdings dan Khazanah Nasional Berhad.

Selain itu, Danantara juga akan membawahi PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan INA. Pengelolaan aset besar ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing bisnis dan memberikan keuntungan maksimum bagi negara.

Regulasi Pendukung dan Struktur Organisasi

Peluncuran BPI Danantara bertepatan dengan penandatanganan UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, serta PP No. 10 Tahun 2025 mengenai Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara. Keputusan Presiden No. 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara Indonesia juga turut diteken pada kesempatan ini.

Dengan fondasi regulasi yang kuat, harapan terhadap BPI Danantara untuk memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia sangatlah besar. Semua mata kini tertuju pada bagaimana pelaksanaan program ambisius ini akan menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan membantu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.