Desakan Hibah Lahan Bandara Silangit Menguat: DPRD Tapanuli Utara Dituntut Respon Cepat

Desakan Hibah Lahan Bandara Silangit Menguat: DPRD Tapanuli Utara Dituntut Respon Cepat

JAKARTA - Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, khususnya dari Kecamatan Siborong-borong, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapanuli Utara untuk segera mendukung proses hibah lahan Bandara Silangit ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Angkasa Pura. Desakan ini muncul setelah bertahun-tahun lamanya PT Angkasa Pura hanya membayar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari skema sewa, sementara komponen lainnya seperti PAD dari parkir dan sumber air masih dikelola berbeda.

Tokoh masyarakat setempat, Parlin Sihombing, menyampaikan langsung desakan tersebut kepada DPRD Taput. Parlin menekankan bahwa selama ini terdapat sekitar 200 hektar lahan milik kehutanan yang telah dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, yang peruntukannya sebagian besar untuk operasional Bandara Silangit. Namun, hingga saat ini, hanya sekitar 140 hektar yang disewa oleh PT Angkasa Pura, sedangkan sisa 60 hektar menjadi tanda tanya besar terkait pemanfaatannya.

"Kami masyarakat Tapanuli Utara, khususnya di Kecamatan Siborong-borong, mendesak agar DPRD Tapanuli Utara dapat menghibahkan 200 hektar tanah milik kehutanan yang saat ini diserahkan kepada Pemkab. "Kami juga mempertanyakan keberadaan sisa 60 hektar lahan tersebut," tambahnya.

Permintaan ini bukan tanpa alasan. Parlin menambahkan bahwa jika proses hibah ini tidak segera direalisasikan, pembangunan Bandara Silangit dapat terhambat. Bahkan, ada kekhawatiran bahwa jika situasi ini terus berlanjut, kelangsungan operasional bandara bisa terancam. "Itulah harapan masyarakat Taput mendesak DPRD agar mendukung lahan Bandara Silangit dapat dihibahkan ke BUMN dan Angkasa Pura," lanjutnya.

Dukungan dari Pemerintah Desa Setempat

Dukungan terhadap hibah lahan ini juga datang dari pihak pemerintah desa. Kepala Desa Pariksabungan, Magatur Tampubolon, menegaskan pentingnya langkah ini demi perkembangan dan kemajuan infrastruktur di daerah tersebut. “Tujuan kita mendukung agar dihibahkan lahan itu agar BUMN dan Angkasa Pura bisa leluasa membangun Bandara Silangit, demi kepentingan masyarakat sejumlah daerah seperti Sidimpuan, Sibolga, Taput, Toba, Samosir, dan Humbahas," ujar Magatur.

Sebagai salah satu kunci pengembangan ekonomi lokal, Bandara Silangit memegang peranan penting dalam peningkatan aksesibilitas ke daerah-daerah tersebut. Diharapkan, dengan pengelolaan yang lebih optimal oleh BUMN dan PT Angkasa Pura, Bandara Silangit dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi setempat.

Respon dari DPRD Taput

Menanggapi desakan ini, Komisi C DPRD Tapanuli Utara yang membidangi perhubungan, melalui anggotanya Magoloi Pardede, mengaku mendukung langkah tersebut. Namun, pihaknya masih perlu mempelajari detail peraturan yang mengatur proses hibah ini agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. “Yang jelas kita mendukung, tapi kita pelajari dulu aturan yang dapat mendukung hibah tersebut,” kata Magoloi.

Magoloi menambahkan bahwa pihak DPRD berkomitmen untuk selalu berpihak pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada kehati-hatian dalam proses ini agar semua langkah yang diambil selaras dengan regulasi dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Langkah Strategis ke Depan

Proses hibah lahan ini dinilai strategis dalam mendorong daya saing Bandara Silangit menjadi salah satu pusat transportasi udara yang modern dan efisien di wilayah Sumatera Utara. Sebagai langkah jangka panjang, pembenahan infrastruktur dan manajemen di bandara ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan, serta membuka peluang investasi yang lebih besar ke daerah tersebut.

Bagi masyarakat Tapanuli Utara, tindak lanjut dari desakan ini diharapkan cepat mendapatkan respon konkret dari DPRD Taput sehingga hambatan-hambatan yang selama ini menghadang dapat segera teratasi. Hibah lahan ke pihak BUMN dan PT Angkasa Pura adalah satu dari sekian langkah yang dianggap mampu menyuntikkan energi baru bagi dinamika ekonomi dan sosial di kawasan itu.

Dengan adanya komitmen dari berbagai pihak terkait, mulai dari masyarakat lokal, pemerintah desa, hingga DPRD, peluang pengembangan Bandara Silangit menjadi lebih terbuka. Semua berharap, langkah ini mampu menjadi katalis untuk perubahan yang lebih besar baik secara ekonomi maupun sosial bagi masyarakat Tapanuli Utara dan sekitarnya.