Pemerintah Siapkan Penerbitan SBN Jumbo untuk Program Perumahan, Targetkan Akses KPR Meningkat

Pemerintah Siapkan Penerbitan SBN Jumbo untuk Program Perumahan, Targetkan Akses KPR Meningkat

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, telah mengumumkan rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam jumlah besar. Langkah ini diambil untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah yang bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun nilai dan jadwal penerbitan belum diungkapkan, pemerintah telah memastikan bahwa nilai SBN tersebut akan sangat besar.

"Kami akan menyampaikan angka pastinya setelah mengkonsolidasikan langkah ini ke semua pihak agar sesuai dengan aturan. Namun, saya pastikan jumlahnya jumbo," ujar Maruarar dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Kementerian Keuangan pada Kamis (20 Februari).

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagai Fokus Penyaluran

Menteri Maruarar juga menekankan bahwa likuiditas dari SBN Bidang Perumahan akan disalurkan semata-mata melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ini berarti bahwa hanya masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan yang dapat mengakses manfaat dari program ini. Beliau menyoroti betapa populernya program FLPP ini di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, dengan tingkat kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) yang tergolong rendah, yakni di bawah 2%.

"Program FLPP terbukti sangat diminati masyarakat, didukung oleh pengembang, dan tingkat kredit macet di bank tidak terlalu besar," tambah Maruarar, menegaskan keberhasilan dan kredibilitas skema tersebut.

Peran Penting BTN dalam Penyaluran KPR FLPP

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah melaporkan kontribusi signifikan dalam penyaluran pembiayaan KPR FLPP. Hingga kini, BTN telah menyalurkan 82% dari total KPR FLPP, atau sekitar 160.000 unit rumah. Angka itu mencakup hampir 40% dari total pasar Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Indonesia.

Dalam laporan tahunannya, BTN mencatat outstanding KPR subsidi mencapai Rp 173,84 triliun, mengalami peningkatan sebesar 7,47% secara tahunan. Secara keseluruhan, pembiayaan BTN pada tahun 2024 tumbuh 8,49% menjadi Rp 279,8 triliun. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menilai bahwa penerbitan SBN Bidang Perumahan dapat memacu pertumbuhan KPR BTN lebih dari 10% secara tahunan.

"Tantangan utama dalam penyaluran KPR FLPP adalah likuiditas. SBN Bidang Perumahan akan membantu mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan jumlah unit rumah FLPP," jelas Nixon dalam penjelasannya terkait tantangan likuiditas yang dihadapi.

Skema Pendanaan FLPP Tetap Sama, namun Optimalisasi diharapkan

Untuk tahun ini, skema pendanaan FLPP tidak mengalami perubahan. Dari total penyaluran, 75% bersumber dari anggaran negara, sementara 25% lainnya adalah dana murah dari Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan, yaitu PT Sarana Multigriya Finansial. Nixon mengungkapkan bahwa pengaruh penerbitan SBN Bidang Perumahan terhadap kuota FLPP masih dalam pembahasan.

"Jika kuota tetap 220.000 unit, pertumbuhan KPR BTN masih satu digit. Namun, jika bertambah menjadi 300.000 hingga 350.000 unit, pertumbuhan KPR kami bisa mencapai dua digit," tambah Nixon, mengindikasikan potensi lonjakan pertumbuhan dengan tambahan dana segar dari SBN.

Dorongan untuk Akses Kepemilikan Rumah Lebih Luas

Adanya likuiditas tambahan dari SBN Bidang Perumahan diharapkan dapat memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap kepemilikan rumah. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan sektor perumahan di Indonesia.

Langkah ini juga diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas di sektor perumahan dan konstruksi. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang dapat memiliki rumah, multiplier effect terhadap sektor ekonomi lainnya diharapkan dapat lebih dirasakan. Ketersediaan perumahan yang terjangkau menjadi salah satu indikator penting bagi stabilitas dan perkembangan sosial ekonomi suatu negara.

Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan yang masih menjadi isu besar di berbagai daerah. Mengingat keterbatasan anggaran yang ada, penerbitan SBN merupakan salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan dana tambahan secara optimal.

Dengan pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkannya, sekaligus mendorong perkembangan sektor perumahan yang lebih sehat dan berkelanjutan di masa depan.

Sebagai penutup, langkah pemerintah dalam menerbitkan SBN untuk pebuhan sektor perumahan adalah langkah strategis yang diharapkan dapat memicu berbagai efek positif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Maruarar menegaskan, "Inisiatif ini bukan hanya solusi sementara, tetapi investasi jangka panjang bagi masyarakat dan ekonomi kita."