Menkomdigi Siap Luncurkan Peraturan Pemerintah untuk Pemberantasan Judi Online
JAKARTA - Dalam langkah tegas yang bertujuan untuk mengatasi maraknya judi online di Indonesia, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, telah menyatakan bahwa pemerintah berencana mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat regulasi yang ada dan memungkinkan koordinasi yang lebih baik di antara berbagai lembaga pemerintah dalam upaya memberantas perjudian digital yang tidak sah dan semakin merajalela.
PP ini diharapkan memberikan kerangka hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan Peraturan Menteri yang selama ini diterapkan. "Kita rasa ini juga perlu PP karena ini lintas bidang. Jadi sistem pembayaran, aturan-aturan di perbankan, aturan di OJK, itu juga perlu inline dengan ini. Karena itu kita rencananya juga akan melakukan sebuah aturan khusus bagaimana bisa menyelesaikan judi online secara lebih integral," ujar Meutya dalam pernyataan di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Februari 2025.
Arti Penting Pembuatan PP
Menurut Menkomdigi, saat ini kebijakan pemberantasan judi online sudah dihadirkan melalui serangkaian Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri. Namun, pendekatan ini belum cukup menyeluruh dan terintegrasi dengan lembaga lain. Meutya menekankan, "Kalau sekarang kan peraturannya hanya di Kemkomdigi, belum didukung oleh aturan-aturan lainnya. Sehingga [dibutuhkan aturan] tingkatnya di atas Permen (peraturan menteri), di atas Permen dan Kepmen (keputusan menteri)."
Inisiatif ini muncul setelah arahan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta adanya kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk menangani judi online. "Presiden kembali membahas tentang perkembangan penanganan judi online dan salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah mengeluarkan aturan kemungkinan bentuknya PP," lanjut Meutya saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025.
Progres Upaya Pemberantasan
Sejauh ini, pemerintah telah melakukan pemblokiran terhadap hampir satu juta situs judi daring. Namun, Meutya mengingatkan bahwa upaya ini hanyalah langkah awal dan belum cukup untuk menyelesaikan masalah secara keseluruhan. "Langkah pemblokiran yang telah kita lakukan penting, tapi kita butuh strategi komprehensif. Kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk kepolisian dan kejaksaan menjadi sangat penting," tambah Meutya.
PP baru ini diharapkan dapat menjadi instrumen penting untuk memperketat kerjasama antara lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta lembaga penegak hukum lainnya, guna memastikan sistem pembayaran dan semua aturan terkait bisa sejalan dalam memberantas judi online yang semakin meluas.
Sejarah dan Tantangan Judi Online
Keberadaan judi online tidak bisa diabaikan begitu saja, terutama mengingat sejarah panjangnya. Judi online pertama kali muncul pada pertengahan tahun 1990-an, dimulai dari hukum yang disahkan di negara Karibia, Antigua dan Barbuda. Hukum tersebut membuka jalan bagi kemudahan dalam perizinan kasino online, yang diikuti oleh peluncuran perangkat lunak oleh Microgaming dan diikuti oleh situs seperti InterCasino.
Namun, terlepas dari legalitas dan regulasi yang berbeda dari satu negara ke negara lainnya, banyak negara, termasuk Indonesia, secara tegas melarang praktik ini. Berdasarkan Undang-Undang ITE dan peraturan terkait lainnya di Indonesia, aktivitas judi online ilegal dan pihak pemerintah melakukan segala upaya untuk meminimalisir dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.
Masa Depan Pemberantasan Judi Online
Langkah yang diambil pemerintah Indonesia dengan penerbitan PP adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang telah terlaksana, dan akan menjadi fondasi yang kuat untuk masa depan pemberantasan judi online di tanah air. Penguatan kerangka hukum ini juga diharapkan mengedepankan langkah-langkah preventif, serta mendukung edukasi masyarakat mengenai bahaya judi online.
Jalan menuju pemberantasan total memang panjang dan penuh tantangan, namun dengan pendekatan integral dan dukungan antar lembaga, diharapkan Indonesia dapat menjaga ekosistem digitalnya agar tetap sehat dan aman. Sebagaimana pesan yang disampaikan Meutya, "Dengan adanya PP ini, kita harapkan sinergi antar lembaga semakin erat sehingga kita bisa menuntaskan masalah ini sampai akarnya."
Perkembangan langkah-langkah strategis pemerintah dalam menangani judi online pastinya akan terus dipantau oleh masyarakat dan diharapkan dapat menjadi contoh nyata dalam menjaga kedaulatan digital di Indonesia. Dengan demikian, seluruh elemen bangsa dapat bergerak serentak memastikan bahwa ruang digital hanya digunakan untuk aktivitas yang bermanfaat dan positif bagi kemajuan bangsa.
Baca Juga
Rekomendasi
.jpg)
