Efisiensi Anggaran Pemerintahan Prabowo Dinilai Berisiko Menghambat Pertumbuhan Ekonomi

Foto: Presiden Prabowo Subianto

JAKARTA - Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai langkah efisiensi anggaran yang diterapkan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan tanpa perencanaan yang matang, sehingga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyebutkan bahwa target pertumbuhan ekonomi pada 2025 diperkirakan hanya mencapai 4,7%, salah satunya akibat pemangkasan anggaran yang berdampak pada belanja pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

“Kelihatannya efisiensi ini dilakukan secara brutal dan justru mengganggu program pemerintah. Jika Prabowo ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi melalui efisiensi ini, yang terjadi malah sebaliknya—perputaran uang di daerah serta di kementerian dan lembaga mengalami penurunan,” ujar Bhima.

Baca Juga

Prabowo Soroti Tantangan Lapangan Kerja dan Persatuan Nasional

Ia juga menyoroti dampak negatif pemotongan anggaran terhadap layanan publik dan investasi. Terutama jika efisiensi ini lebih difokuskan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih belum memiliki sistem pengelolaan yang ideal.

“Misalnya, perbaikan jalan yang anggarannya ditiadakan. Banyak kebijakan efisiensi yang justru bersifat kontraproduktif. Jika dana yang dihemat hanya dialihkan ke MBG, sementara pengelolaannya belum matang, ini bisa berdampak buruk bagi perekonomian,” tambah Bhima.

Bhima setuju bahwa anggaran seperti perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor (ATK), dan pembelian mobil dinas baru bisa dipangkas. Namun, jika pemangkasan ini merugikan program strategis, maka akan menjadi blunder besar terhadap perekonomian. Ia juga mengingatkan potensi dampak buruk bagi sektor lain seperti perhotelan dan jasa transportasi yang berisiko mengalami kerugian besar.

“PHK besar-besaran di berbagai sektor, termasuk tenaga kerja honorer di pemerintahan, bisa terjadi akibat kebijakan efisiensi yang tidak terencana dengan baik,” jelasnya.

Senada dengan Bhima, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rizal Taufikurohman, menambahkan bahwa efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya tentang pemangkasan, tetapi juga memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar tepat guna.

“Pemerintah harus menghindari pemangkasan yang justru membebani masyarakat, misalnya dengan mengurangi subsidi atau menunda pembangunan infrastruktur yang vital bagi perekonomian,” kata Rizal.

Dalam upaya penghematan, Presiden Prabowo menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp 750 triliun dalam tiga tahap. Rencana ini mencakup kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui dividen senilai Rp 300 triliun, dengan Rp 200 triliun dialokasikan untuk negara dan Rp 100 triliun dikembalikan ke BUMN.

“Jadi totalnya kita punya Rp 750 triliun (Rp 300 triliun + Rp 250 triliun + Rp 200 triliun),” ungkap Prabowo dalam Pidato Politiknya di perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

Para ekonom mendesak pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran agar tidak berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas investasi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

(kkz/kkz)