Erick Thohir Pangkas Anggaran Fasilitas Pimpinan Kementerian BUMN Sebesar Rp 7 Miliar

Foto: Menteri BUMN Erick Thohir

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengumumkan pemangkasan anggaran sebesar Rp 7 miliar untuk fasilitas pimpinan Kementerian BUMN. Langkah ini sejalan dengan efisiensi anggaran yang diterapkan di lingkungan kementerian.

Pemangkasan tersebut merupakan bagian dari pengurangan total anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp 115,6 miliar, dari pagu awal 2025 yang mencapai Rp 277,5 miliar menjadi Rp 161,9 miliar. Erick menyampaikan hal ini dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI.

“Memang pengurangan fasilitas pimpinan kurang lebih ada penghematan di Rp 7 miliar,” ujar Erick.

Baca Juga

Prabowo Soroti Tantangan Lapangan Kerja dan Persatuan Nasional

Salah satu bentuk efisiensi adalah pengurangan anggaran untuk suvenir atau buah tangan bagi tamu dari luar negeri yang berkunjung ke Kementerian BUMN. Erick menyebutkan bahwa jika sebelumnya suvenir dibeli dari UMKM, kini pihaknya mencari alternatif yang lebih terjangkau.

Selain itu, efisiensi dilakukan dengan mengurangi perjalanan dinas pimpinan untuk menghadiri acara seremonial, seperti pemberian penghargaan kepada Kementerian BUMN. Beberapa pertemuan dengan lembaga internasional, seperti Asian Development Bank (ADB) dan International Monetary Fund (IMF), kini dilakukan secara daring melalui Zoom, sebagaimana yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19.

Namun, Erick menegaskan bahwa fasilitas bagi pegawai Kementerian BUMN tetap dipertahankan. Fasilitas seperti klinik kesehatan dan penitipan anak (day care) bagi pegawai tetap tersedia.

“Kita tahu bahwa peringkat Kementerian BUMN masih berada di kelas 2. Karena kita tidak bisa menaikkan tunjangan kinerja dan lainnya, maka kita tetap melindungi fasilitas kepegawaian yang ada,” tambah Erick.

Dengan langkah ini, Kementerian BUMN berkomitmen untuk terus melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi layanan penting bagi pegawai, serta tetap menjalankan tugasnya secara optimal dalam mendukung sektor BUMN dan perekonomian nasional.

(kkz/kkz)