Bansos Rp250 Triliun Tak Tepat Sasaran Menjadi Sorotan: Dana Cukup untuk Biayai Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Subianto

Bansos Rp250 Triliun Tak Tepat Sasaran Menjadi Sorotan: Dana Cukup untuk Biayai Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Subianto

JAKARTA - Temuan terbaru mengungkapkan bahwa hampir separuh dari anggaran bantuan sosial (bansos) era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, tidak tepat sasaran. Angka yang mencapai Rp250 triliun tersebut menjadi sorotan publik dan dinilai cukup untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama dua tahun penuh, sebuah program andalan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, mengutarakan pandangannya terkait temuan ini. Menurut Ray, dana bansos yang tidak tepat sasaran dalam skala sebesar itu seharusnya menjadi perhatian serius pihak berwenang untuk diusut tuntas. Pengelolaan yang buruk semasa pemerintahan Jokowi memperlihatkan banyaknya polemik dibandingkan citra positif yang dibentuk oleh lembaga survei.

"Sepuluh tahun di era Jokowi, dengan jejelan hasil survei yang menyebut tingkat kepuasan selalu mencapai angka 70 persen ke atas, apa yang didapatkan bangsa ini?" ujar Ray.

Ray Rangkuti menjelaskan lebih lanjut mengenai citra positif yang sering kali dibingkai oleh lembaga survei. Citra ini, menurutnya, meninabobokan publik dari berbagai permasalahan nyata yang dihadapi bangsa, termasuk pengelolaan anggaran dan dampaknya pada kesejahteraan rakyat.

"Kepuasan yang dijejalkan kenyataannya meluputkan masyarakat untuk mengawasi tata kelola pemerintahan dan pejabatnya," tegas Ray.

Menurut Ray, ketidakcermatan dalam pengawasan publik terhadap pengelolaan dana bansos di era Jokowi kini membawa dampak serius bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Setengah dari total anggaran bansos sebesar Rp500 triliun tidak sampai kepada yang berhak menerimanya, sebuah kenyataan pahit yang baru diungkap.

"Masyarakat luput mengawasi bahwa ada setengah dari Rp500 triliun dana bansos yang dikucurkan tidak tepat sasaran," tambah Ray. "Setengah dari Rp500 triliun itu artinya Rp250 triliun. Dana ini cukup membiayai MBG setidaknya dalam 2 tahun."

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo merupakan bagian dari inisiatif untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia dengan memastikan akses terhadap asupan makanan bergizi. Program ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kelaparan dan meningkatkan gizi masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak dan mereka yang kurang mampu.

Dengan menyoroti alokasi Rp250 triliun yang tidak tepat sasaran, Ray berharap bahwa pemerintah dapat lebih proaktif dalam memastikan setiap dana yang dialokasikan benar-benar sampai kepada penerima manfaat yang tepat. Ini tidak hanya akan memperbaiki efektivitas program sosial, tetapi juga membantu dalam mendukung inisiatif pemerintah saat ini yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan Ray ini memberikan perspektif kritis yang mengundang perhatian dan diskusi lebih lanjut di kalangan masyarakat dan pemerhati kebijakan publik. Pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien dianggap sebagai elemen krusial dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Selain itu, pengungkapan dana sebesar itu, yang dalam analisis Ray dapat menjadi sumber pembiayaan bagi program MBG selama dua tahun, menimbulkan pertanyaan tentang prioritas kebijakan keuangan yang diambil selama pemerintahan sebelumnya.

Sebagai tokoh yang memiliki pandangan independen, Ray Rangkuti tidak hanya memberikan kritik konstruktif, tetapi juga mendorong agar ada langkah nyata dan transparansi dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh atas kebijakan dan praktik pengelolaan dana bansos agar kesalahan serupa tidak terulang di masa depan.

Peningkatan pengawasan publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga disoroti sebagai langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan berdaya guna. Harapan Ray adalah agar dana yang dimiliki negara benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat, sesuai dengan amanah yang diemban oleh pemerintah.

Dengan demikian, diskusi mengenai efektivitas penggunaan dana publik dan kesadaran akan pentingnya pengawasan atas implementasi program sosial terus bergema, menunggu tindakan nyata dari pihak berwenang. Pemerintah diharapkan lebih waspada dan belajar dari kesalahan masa lalu demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kedepannya.