Dishub Cianjur Serius Tertibkan Travel Ilegal, Tuntutan Sopir Elf Jadi Prioritas

Dishub Cianjur Serius Tertibkan Travel Ilegal, Tuntutan Sopir Elf Jadi Prioritas

JAKARTA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur mengambil langkah tegas untuk menertibkan travel ilegal yang beroperasi di daerah tersebut. Langkah ini diambil sebagai respons atas tuntutan para sopir elf yang sudah lama merasa dirugikan oleh keberadaan travel ilegal yang beroperasi tanpa izin.

Zamzam Marzuqi, selaku Pengelola Data Transportasi Dishub Cianjur, menyatakan bahwa aksi penertiban ini dilakukan sebagai bentuk tanggapan positif terhadap desakan para sopir elf yang menginginkan situasi ini segera ditangani. "Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melaksanakan razia. Ini adalah inisiatif yang kami lakukan karena memang ada tuntutan dari para sopir elf agar travel ilegal ini segera ditertibkan," jelas Zamzam saat dihubungi wartawan pada Senin, 10 Februari 2025.

Pelaksanaan razia ini tentu menjadi angin segar bagi para sopir elf yang selama ini merasa eksistensi mereka terancam oleh operasional travel ilegal. Langkah Dishub ini diharapkan mampu mengembalikan kondisi operasional transportasi elf seperti biasa di Cianjur. "Alhamdulillah, hari ini elf sudah bisa kembali mengangkut penumpang seperti biasa," tambah Zamzam.

Namun, Zamzam menggarisbawahi bahwa meskipun razia sudah dilakukan, masalah travel ilegal belum sepenuhnya teratasi. Ada berbagai langkah lanjutan yang harus didiskusikan untuk menemukan solusi menyeluruh. Salah satunya adalah audiensi yang direncanakan akan digelar di gedung DPRD Cianjur bersama perwakilan sopir elf untuk membahas langkah ke depan terkait hal ini. "Besok (hari ini) rencananya akan ada audiensi di gedung DPRD Cianjur untuk membahas langkah ke depan," ungkap Zamzam.

Sejalan dengan upaya penertiban ini, Dishub Cianjur juga telah berkonsultasi dengan Komisi 3 DPRD Cianjur dan Kementerian Perhubungan untuk mengevaluasi regulasi terkait travel ilegal. Zamzam menjelaskan bahwa dari hasil diskusi yang dilakukan pada 30 Januari lalu, izin operasional untuk travel memang diatur oleh Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, langkah sementara yang dapat dilakukan adalah penertiban di lapangan sembari menunggu perubahan regulasi. "Kami sudah konsultasi ke Kementerian Perhubungan pada 30 Januari lalu. Dari hasil pembahasan, izin untuk travel itu memang dari Kementerian. Jadi, kalau mau ada perubahan regulasi, langkah yang bisa dilakukan saat ini adalah menertibkan di lapangan," terangnya.

Penting untuk dicatat bahwa masalah travel ilegal juga menjadi isu yang disorot pada tingkat Provinsi Jawa Barat, terutama setelah insiden mogok massal para sopir elf di Kabupaten Sukabumi yang berlangsung selama tiga hari. Rapat tingkat Provinsi yang diadakan pada 4 Februari lalu turut membahas buntut dari situasi tersebut.

Pengawasan lebih ketat memang dirasa perlu, agar kenyamanan dan keamanan transportasi bagi masyarakat dapat terjaga. Jalan tengah dari hasil audiensi nanti diharapkan dapat mencerminkan keseimbangan antara pelaku industri transportasi legal dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang memerlukan aksesibilitas transportasi yang cepat dan mudah.

Dengan semua upaya yang dilakukan ini, terdapat harapan besar dari berbagai pihak, termasuk Dishub, DPRD, dan Kementerian Perhubungan, untuk menemukan solusi permanen sehingga fenomena travel ilegal tidak lagi mengganggu keberlangsungan layanan transportasi di Cianjur. Upaya ini sekaligus menjadi pembelajaran bersama bagi daerah-daerah lain yang mengalami masalah serupa. "Kami terus berupaya untuk mencari solusi terbaik agar masalah ini bisa diselesaikan dengan cara yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun," tutup Zamzam penuh harap.

Perkembangan dari audiensi dan langkah penertiban lebih lanjut tentunya akan terus dipantau oleh masyarakat dan berbagai pihak terkait demi memastikan bahwa situasi serupa tidak terulang kembali di masa depan. Gerak cepat dan responsif dari Dishub ini diharapkan membawa perubahan positif yang signifikan.