Penyeberangan Kapal Migran di Inggris: Tantangan Cuaca Baik dan Kontroversi Kebijakan Rwanda

Penyeberangan Kapal Migran di Inggris: Tantangan Cuaca Baik dan Kontroversi Kebijakan Rwanda

JAKARTA - Inggris saat ini menghadapi ancaman signifikan terkait penyeberangan kapal migran yang mencapai rekor tertinggi pada awal tahun 2025. Data terbaru dari Kantor Pusat Pemerintah menunjukkan bahwa dari awal Januari hingga 6 Februari 2025, sebanyak 1.489 imigran ilegal telah melakukan penyeberangan berbahaya melalui jalur air menuju Inggris. Angka ini jauh melampaui jumlah penyeberangan pada periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Kondisi cuaca yang lebih baik disebut sebagai salah satu faktor utama yang memungkinkan peningkatan jumlah penyeberangan tersebut.

Seorang juru bicara Home Office mengungkapkan, “Rentetan hari-hari cerah dalam beberapa minggu terakhir membuat pergerakan melalui jalur air lebih memungkinkan bagi para imigran, sehingga meningkatkan jumlah penyeberangan.” Meskipun cuaca dianggap memainkan peran penting, faktor kebijakan migrasi Inggris juga tidak lepas dari sorotan.

Kontroversi terkait kebijakan migrasi semakin memanas setelah Partai Buruh dikritik tajam atas keputusan mereka untuk membatalkan rencana pemukiman kembali migran ke Rwanda. Kebijakan tersebut awalnya diusulkan oleh Partai Konservatif sebagai upaya untuk mengekang jumlah migran yang memasuki Inggris melalui jalur perairan berbahaya.

Chris Philip, Sekretaris Rumah Bayangan, menuduh bahwa keputusan Partai Buruh untuk menghapus kebijakan Rwanda sebagai tindakan yang "sangat bodoh". "Ini adalah pemerintahan Buruh yang lemah, memberikan jalan mudah bagi imigran ilegal untuk mendapatkan kewarganegaraan," ujar Philip dalam kritik pedasnya.

Perdana Menteri baru Inggris telah mengumumkan serangkaian langkah baru, termasuk sanksi finansial yang keras terhadap penjahat penyelundup manusia. Dalam pernyataannya, sang Perdana Menteri menegaskan, “Kami akan memperlakukan para penjahat ini sama seperti kami menangani teroris dan penjahat dunia maya. Aset mereka akan kami bekukan, perjalanan mereka akan kami larang, dan kami akan bekerja sama dengan sekutu internasional kami untuk menghentikan praktek keji ini.”

Kebijakan yang dinamai 'Rezim Sanksi Pertama' ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku penyelundupan manusia dan memastikan mereka tidak lagi dapat beroperasi melalui institusi keuangan dan perusahaan lainnya. “Tak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Kami akan mengejar mereka sampai ke titik terjauh,” tegas Perdana Menteri.

Di tengah kontroversi yang berkembang, Sekretaris Dalam Negeri, Vite Cooper, juga sudah dijadwalkan untuk memberikan suara pada RUU perbatasan baru minggu depan. RUU ini diharapkan dapat memberikan otoritas tambahan kepada pihak imigrasi untuk menangani meningkatnya arus masuk imigran dan menghentikan praktek penyelundupan manusia.

Di sisi lain, data menunjukkan bahwa meskipun penyeberangan kapal mencapai rekor tertinggi pada Januari tahun ini, ada kemungkinan bahwa tren ini tidak akan terus meningkat sepanjang tahun 2025. Pada periode yang setara di tahun 2022, jumlah orang yang menyeberang menuju Inggris mencapai 1.339, dan tahun itu mencatatkan rekor tertinggi dengan total 45.755 imigran ilegal.

Namun, sumber dari Partai Buruh menekankan bahwa angka penyeberangan harian baru-baru ini telah menurun ke level yang sama seperti yang terjadi pada tahun 2023 dan 2024. “Hanya kemarin, Chris Philip mengatakan bahwa pada 6 Februari tahun ini, 1.489 orang ‘nekat’ menyeberangi jalur tersebut, menyalahkan keputusan untuk membatalkan skema Rwanda. Namun, pada 7 Februari 2023, saat dia menjabat sebagai menteri kantor pusat dan skema Rwanda berlaku, terdapat 1.646 penyeberangan – sekitar 10 persen lebih banyak. Apakah dia merasa terhina saat itu?” ujar salah satu sumber dari Partai Buruh.

Pemerintah Inggris saat ini sedang berupaya keras untuk menyeimbangkan kebijakan perlindungan perbatasan dan penanganan kemanusiaan bagi para migran. Pencegahan risiko penyeberangan berbahaya di perairan terbuka terus menjadi tantangan besar, memerlukan tindakan tegas namun berimbang untuk menjamin keamanan dan keselamatan semua pihak yang terlibat.