Foto: Jiwasyara
JAKARTA- Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengungkap adanya kasus kecurangan dalam pengelolaan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya, yang menyebabkan kerugian sebesar Rp 257 miliar. Hal ini disampaikan oleh Direktur Operasional dan Keuangan Jiwasraya, Lutfi Rizal, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (2/6/2025).
Lutfi menjelaskan bahwa hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 31 Desember 2024 mengonfirmasi adanya praktik fraud dalam pengelolaan investasi DPPK Jiwasraya. "Terdapat pengelolaan investasi yang tidak sesuai dengan prinsip manajemen risiko yang prudent. Kasus ini memiliki pola yang mirip dengan Jiwasraya, dan hasil audit investigasi BPKP menunjukkan bahwa fraud tersebut mencapai Rp 257 miliar. Pelakunya juga merupakan individu yang telah dipenjara dalam kasus Jiwasraya sebelumnya," ungkap Lutfi.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa kondisi keuangan DPPK Jiwasraya mengalami defisit sejak 2003 hingga 2012, dengan angka defisit yang bervariasi dari Rp 701 juta hingga Rp 39 miliar setiap tahunnya. Namun, pada periode 2013 hingga 2018, keuangan DPPK Jiwasraya kembali positif, yang kemudian diketahui akibat transaksi saham bermasalah yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Baca JugaPrabowo Soroti Tantangan Lapangan Kerja dan Persatuan Nasional
Lutfi menegaskan bahwa transaksi saham tersebut dilakukan oleh tokoh yang telah terlibat dalam kasus korupsi Jiwasraya, yakni Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat, dan Joko Hartono Tirto.
"Setelah tahun 2018 dan 2019, kondisi keuangan kembali memburuk. Pada 2019, kasus Jiwasraya mulai terungkap dan para pelaku diproses secara hukum, sehingga pengelolaan investasi pun terhenti," tambahnya.
(kkz/kkz)
Rekomendasi
