Pemerintah Tetapkan Subsidi Energi 2025: Rp 203,4 Triliun untuk Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Tetapkan Subsidi Energi 2025: Rp 203,4 Triliun untuk Kesejahteraan Masyarakat

JAKARTA - Pemerintah Indonesia telah menetapkan alokasi anggaran subsidi energi untuk tahun 2025 dengan total mencapai Rp 203,4 triliun. Subsidi ini difokuskan pada Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik. Keputusan ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat, terutama yang memerlukan, dapat mengakses sumber energi dengan mudah dan terjangkau. Meskipun terdapat sedikit penurunan dari proposal awal, pemerintah menegaskan bahwa perubahan ini lebih kepada penyesuaian asumsi nilai tukar, bukanlah hasil dari pemangkasan subsidi.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa anggaran subsidi energi tahun 2025 sebesar Rp 203,4 triliun ditetapkan setelah mempertimbangkan faktor nilai tukar mata uang. "Subsidi energi tahun 2025 Rp 203,4 triliun lebih rendah dari usulan 2025 terutama penyesuaian asumsi nilai tukar, bukan karena subsidi dikurangi. Udah takut-takut aja nih urusan subsidi," ujar Said pada pertemuan, Selasa (17/9/2024).

 Rincian Subsidi Energi

Pada tahun 2025, alokasi subsidi untuk BBM dan LPG tabung 3 kilogram (kg) ditetapkan sebesar Rp 113,6 triliun. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan penjelasan detail mengenai angka alokasi tersebut. Menurutnya, total volume BBM bersubsidi yang dialokasikan mencapai 19,41 juta kiloliter (KL), terbagi atas minyak tanah 0,52 juta KL dan minyak solar 18,89 juta KL. "Volume LPG dan BBM masing-masing sebesar 8,17 juta metrik ton dan 19,41 juta kiloliter, adapun subsidi minyak solar Rp 1.000," tambahnya.

Untuk LPG bersubsidi berukuran tabung 3 kg, pemerintah menetapkan alokasi sebesar 8,2 juta metrik ton. Penurunan jumlah ini dibandingkan target tahun sebelumnya yang mencapai 19,58 juta KL. Hal ini dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi bisa lebih tepat sasaran. "Harapannya jangan ada lagi mobil-mobil mewah memakai barang-barang subsidi," tegas Bahlil dalam Rapat Kerja di Komisi VII DPR RI, Jakarta.

 Subsidi Listrik Meningkat

Sementara itu, subsidi untuk listrik juga mengalami peningkatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 90,22 triliun untuk tahun 2025, naik dari Rp 73,24 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini juga mencakup sisa kurang bayar dari tahun 2023 sebesar Rp 2,02 triliun. Menteri ESDM menuturkan, "Kenaikan tersebut didorong oleh perkiraan meningkatnya jumlah penerima subsidi listrik, dari 40,89 juta pelanggan pada tahun 2024 menjadi 42,08 juta pelanggan pada tahun 2025."

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman, menekankan pentingnya penargetan subsidi listrik yang lebih tepat. Menurutnya, fokus harus diberikan kepada masyarakat di wilayah-wilayah terpencil yang betul-betul memerlukan subsidi. "Kita harus fokus pada masyarakat di wilayah Indonesia Timur dan pedalaman Kalimantan yang memang sangat membutuhkan subsidi energi," ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya perbaikan data agar subsidi tidak salah sasaran. Dijelaskannya, perlu ada verifikasi ulang agar masyarakat yang sebenarnya mampu tidak menerima subsidi yang sebetulnya diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan. "Perbaikan data penerima subsidi sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efektif dan tepat sasaran," tambah Maman.

 Komitmen Pemerintah untuk Kesejahteraan Rakyat

Dengan langkah-langkah yang diambil, pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam mengalokasikan subsidi yang lebih efisien. Tujuan dari subsidi ini bukan hanya untuk menyediakan energi yang terjangkau namun juga sebagai bagian dari upaya penunjang kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penyaluran BBM yang lebih tepat sasaran, serta peningkatan anggaran listrik, menjadi bukti nyata pemerintah dalam menjaga kepentingan rakyat.

Dengan total anggaran sebesar Rp 203,4 triliun, pemerintah berharap subsidi energi dapat lebih efektif dalam membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Langkah ini diharapkan bisa memastikan bahwa subsidi tidak hanya hadir di atas kertas, tetapi betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, terutama mereka yang berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah. Pemerintah juga berencana untuk terus melakukan evaluasi agar kebijakan subsidi ini selalu relevan dengan kondisi ekonomi dan sosial yang terjadi di lapangan.