Impor Minyak Membludak: Kapasitas Penyimpanan BBM Nasional Catat 8,6 Juta KL

Impor Minyak Membludak: Kapasitas Penyimpanan BBM Nasional Catat 8,6 Juta KL

JAKARTA – Dalam upaya mendukung ketahanan energi nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan bahwa kapasitas penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) secara nasional mencapai 8,6 juta kiloliter (KL). Kapasitas tersebut diperoleh dari 356 lokasi fasilitas penyimpanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 167 fasilitas merupakan milik PT Pertamina (Persero), sementara sisanya, 159 fasilitas, dikelola oleh entitas di luar Pertamina.

"Dengan kapasitas penyimpanan BBM nasional sebesar 8,6 juta kiloliter dan dukungan dari 356 lokasi fasilitas penyimpanan, kami optimis dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional," ujar Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, saat menghadiri acara Hilir Migas Conference & Expo dan BPH Migas Awards 2024 di Jakarta.

Peningkatan kapasitas penyimpanan ini sejalan dengan kebutuhan konsumsi minyak nasional yang mencapai angka 518 juta barel sepanjang tahun 2023. Konsumsi ini dipenuhi melalui kombinasi produksi dalam negeri, sejumlah 221 juta barel, dan impor minyak yang mencapai 297 juta barel. Impor tersebut terdiri atas 129 juta barel dalam bentuk minyak mentah dan 168 juta barel dalam bentuk BBM.

Dari segi distribusi, BBM disalurkan melalui 9.425 penyalur, di antaranya 7.374 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), 618 SPBU kompak, dan 604 stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN). Pemerintah juga mendukung program BBM satu harga yang tersebar di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) dengan 580 penyalur.

Di sisi konsumsi, sektor transportasi menjadi konsumen terbesar dengan penggunaan sebesar 248 juta barel atau setara dengan 49% dari total penggunaan BBM nasional tahun 2023. Selanjutnya, sektor industri menyerap 171 juta barel (34%), diikuti oleh sektor kendaraan listrik dengan konsumsi 38,5 juta barel (8%), dan sektor penerbangan aviasi sebanyak 28,5 juta barel (6%).

Dalam visinya, pemerintah berkomitmen meningkatkan ketahanan pangan dan energi melalui optimalisasi pemanfaatan gas bumi dan energi baru terbarukan (EBT). "Secara nasional, kebutuhan gas bumi hingga tahun 2030 diharapkan dapat dipenuhi melalui proyek-proyek potensial serta optimalisasi peran LNG," tambah Yuliot.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM, pemerintah terus mendorong penggunaan kendaraan listrik serta peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan. Hingga Juni 2024, bauran energi nasional masih didominasi oleh batu bara yang mencapai 39,48%, diikuti minyak bumi 29,9%, gas bumi 16,69%, dan energi baru terbarukan 13,93%.

"Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, ketersediaan berbagai sumber energi yang memadai dan terjangkau sangat dibutuhkan," terang Yuliot. "Sumber energi seperti migas, batu bara, ketenagalistrikan, dan EBT diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi."

Selain itu, ada langkah-langkah proaktif dari pemerintah untuk memacu pengembangan EBT, sekaligus menyokong transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Penggunaan kendaraan listrik menjadi salah satu upaya strategis untuk mengurangi penggunaan BBM fosil serta menurunkan emisi karbon.

Di tengah tantangan global terhadap sumber energi, Indonesia tetap berkomitmen untuk memastikan ketahanan energi nasional. Seiring dengan langkah menuju energi yang lebih bersih, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi energi berkelanjutan bagi Indonesia di masa depan.