Warga Dusun Talaga Melawan: Menolak Penyerobotan Lahan oleh Perusahaan Nikel

Warga Dusun Talaga Melawan: Menolak Penyerobotan Lahan oleh Perusahaan Nikel

AMBON - Warga Dusun Talaga, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) secara tegas menolak dan melakukan perlawanan terhadap upaya penyerobotan lahan oleh tiga perusahaan yang berencana melakukan penambangan nikel di area Gunung Tinggi. Kawasan ini, yang dikenal memiliki potensi nikel yang signifikan, berada dalam wilayah Dusun Talaga dan telah menarik perhatian banyak perusahaan selama bertahun-tahun.

Pada Jumat, 13 Desember 2024, PT. Trijaya Delapan Delapan Mineral, yang dimiliki oleh Ilham Tajudin, melakukan upaya mobilisasi alat berat ke lokasi Gunung Tinggi. Namun, upaya ini dihadang oleh warga setempat yang merasa resah dengan masuknya perusahaan ke pemukiman mereka.

Menurut Kepala Dusun Talaga, La Mino, perusahaan tersebut memaksa masuk melewati pemukiman warga ke lokasi Gunung Tinggi. "Warga menolak, karena kami tidak tahu apa-apa soal ini. Kami sebagai pemegang surat keterangan tanah (SKT), tidak pernah merasa punya kesepakatan apapun dengan perusahaan manapun," tegas La Mino ketika diwawancarai oleh ameks.fajar.co.id pada Selasa, 17 Desember 2024.

La Mino menduga bahwa permasalahan ini berawal dari pengumpulan SKT di Gunung Tinggi milik warga. Inisiatif ini dilakukan oleh Jacobus (Bob) Puttileihalat ketika masih menjabat sebagai Bupati SBB. "Pada saat itu, Pa Bob suruh kumpul SKT lahan di lokasi Gunung Tinggi milik masyarakat. Tapi kita tidak pernah tahu kalau SKT itu kemudian disalahgunakan untuk kepentingan tambang nikel," ungkap La Mino.

Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan bahwa di kawasan Gunung Tinggi, selain pemegang SKT warga Talaga, terdapat juga hak ulayat milik ahli waris keluarga Manuputty. Dugaan penyalahgunaan SKT semakin kuat ketika beberapa tahun setelah pengumpulan dokumen tersebut, warga menerima surat yang ditandatangani oleh Camat Seram Barat saat itu, Max Teken, serta Raja Piru M Kukupessy (almarhum).

Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa warga Talaga telah setuju untuk melepaskan 5.000 hektar tanah kepada PT Manusela Prima Mining, yang ternyata dimiliki oleh Bob Puttileihalat. "Bunyi surat itu, bahwa masyarakat Talaga telah sepakat melepaskan 5.000 hektar tanah kepada PT Manusela Prima Mining. Perusahaan itu rupanya milik Pa Bob," ujar La Mino dengan nada kesal.

Menindaklanjuti situasi ini, warga telah beberapa kali mempertanyakan kebenaran surat tersebut kepada Bob Puttileihalat. Namun, hingga kini, tidak ada jawaban yang memuaskan diberikan kepada warga Talaga. Warga merasa tidak pernah sepakat dan tidak pernah memberikan komitmen untuk kegiatan apapun di area tersebut.

"Warga kemudian melakukan perlawanan terhadap upaya perusahaan Trijaya Delapan Delapan Mineral pada Jumat minggu lalu. Mereka menolak operasi perusahaan di Gunung Tinggi," terang La Mino.

Warga Dusun Talaga bertekad untuk melanjutkan perlawanan mereka terhadap segala bentuk aktivitas tambang yang akan dilakukan oleh perusahaan di Gunung Tinggi. Mereka merasa perlu mempertahankan hak atas tanah warisan dan kehidupan pertanian yang mereka miliki. Ini adalah sebuah perlawanan untuk mempertahankan hak serta melindungi komunitas dan lingkungan dari dampak negatif penambangan.

Permasalahan sengketa tanah ini melibatkan berbagai pihak dan perlu penanganan yang serius baik dari pemerintah lokal maupun pihak berwenang. Transparansi dan keterbukaan adalah kunci untuk menyelesaikan konflik ini tanpa merugikan hak-hak masyarakat lokal. Dukungan kepada masyarakat lokal serta pemberian informasi yang jelas dan akurat mengenai segala kegiatan yang akan dilakukan di wilayah tersebut hendaklah menjadi prioritas. Warga Talaga berharap adanya dialog yang konstruktif guna mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.