Pemerintah Didorong Tingkatkan Regulasi dan Infrastruktur untuk Akomodasi Investasi Apple

Pemerintah Didorong Tingkatkan Regulasi dan Infrastruktur untuk Akomodasi Investasi Apple

Dalam upaya mendukung masuknya investasi dari raksasa teknologi global, Apple, ke Indonesia, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat sistem regulasi dan infrastruktur pendukung. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyoroti empat area utama yang perlu mendapatkan perhatian serius menjelang negosiasi dengan Apple pada tanggal 7-8 Januari mendatang.

Bhima menegaskan pentingnya kepastian regulasi impor bagi perusahaan besar. Menurutnya, seringnya perubahan regulasi dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, terutama bagi perusahaan teknologi sebesar Apple yang tentu mengutamakan stabilitas dan kejelasan hukum dalam beroperasi. "Pemerintah dalam lima bulan mengganti regulasi impor sebanyak tiga kali, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Diharapkan regulasi soal kepastian impor beserta pengawasannya harus lebih jelas," ujarnya, seperti dilaporkan oleh Antara, Senin, 6 Januari 2024.

Dalam konteks lingkungan, Apple dikenal dengan komitmennya terhadap produksi rendah karbon. Bhima menggarisbawahi pentingnya keterlibatan PLN untuk memastikan penyediaan energi terbarukan di kawasan industri. "Perusahaan sekelas Apple pasti memperhatikan proses produksi yang rendah karbon sebelum menentukan lokasi pabrik. Maka, keterlibatan PLN untuk menyediakan energi terbarukan menjadi krusial dalam negosiasi ini," jelas Bhima.

Bergerak ke aspek sumber daya manusia, Bhima menyarankan pemerintah untuk melakukan penyelarasan materi pelatihan kerja terutama di sekolah-sekolah vokasi. Langkah ini dinilai penting untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri global sekelas Apple. Pelatihan yang relevan dan up-to-date dianggap sebagai kunci untuk masuknya investasi asing.

Selain itu, Bhima mengemukakan bahwa infrastruktur di kawasan industri masih belum memadai, dengan biaya logistik yang tinggi masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk merevitalisasi fasilitas yang ada. "Infrastruktur pendukung di kawasan industri belum sepenuhnya memadai. Biaya logistik juga mahal. Ini adalah tugas pemerintah pusat untuk bekerja sama dengan pemda untuk mengoptimalkan revitalisasi fasilitas di kawasan industri existing," tambah Bhima.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa negosiasi dengan Apple tidak bisa dianggap enteng. Sebagai perusahaan besar, Apple tentunya akan menempatkan kepentingan bisnis dan keuntungan sebagai prioritas utama. "Negosiasi tidak akan mudah. Apple akan menempatkan kepentingan atau interest mereka, yang kita bisa baca adalah untungnya berapa, cuannya berapa," ungkap Agus di Jakarta.

Di sisi lain, Agus menekankan bahwa pemerintah Indonesia juga memiliki prinsip-prinsip tertentu yang harus dipertahankan dalam proses negosiasi. Prinsip tersebut melibatkan empat elemen teknokratis yang telah dievaluasi, meliputi perbandingan investasi Apple di negara lain, investasi dari produsen perangkat elektronik selain Apple di Indonesia, nilai tambah dan pendapatan bagi negara, serta penyerapan tenaga kerja dalam ekosistem. "Kami juga punya prinsip yang tidak mungkin kita kesampingkan," tegas Menperin.

Dukungan infrastruktur dan kebijakan yang ramah bisnis dipandang sebagai strategi utama agar Indonesia dapat menjadi pilihan investasi strategis bagi Apple. Pemerintah diharapkan dapat menyelaraskan berbagai kepentingan sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang menarik sekaligus menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, peningkatan regulasi dan infrastruktur menjadi salah satu upaya penting yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa investasi dari perusahaan seperti Apple tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia serta infrastrukturnya.