Impor Susu Indonesia Januari-November 2024 Mencapai Rp 12,85 Triliun, Didominasi Skim Milk

Impor Susu

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai impor susu Indonesia sepanjang Januari-November 2024 mencapai US$ 803,4 juta atau sekitar Rp 12,85 triliun (kurs Rp 16.000). Sebagian besar impor ini berupa susu bubuk atau skim milk, dengan Selandia Baru menjadi pemasok utama.

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa Selandia Baru menyumbang 53,28% dari total impor susu, diikuti oleh Amerika Serikat (17,44%) dan Australia (14,84%).

"Impor tertinggi dalam bentuk susu bubuk dengan asal negara utama adalah Selandia Baru, disusul Amerika Serikat dan Australia," ungkap Amalia dalam konferensi pers di Jakarta.

Baca Juga

PPN 12% Tidak Berlaku untuk Beras Premium Produksi Dalam Negeri

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, impor susu Indonesia mencatat penurunan sebesar 6,19%. Pada periode Januari-November 2023, nilai impor susu lebih tinggi dibandingkan tahun ini.

“Impor susu Indonesia selama Januari-November 2024 turun 6,19% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya,” tambah Amalia.

Sementara itu, isu impor susu sempat menjadi sorotan pada November 2024, ketika peternak di Pasuruan, Jawa Timur, membuang susu sapi hasil perah sebagai aksi protes. Susu lokal tidak terserap oleh industri pengolahan susu, yang lebih memilih susu impor dengan harga lebih murah.

Menteri Koperasi, Budi Arie, menjelaskan bahwa harga susu impor lebih rendah karena bebas bea masuk. Hal ini merupakan dampak dari perjanjian perdagangan bebas yang dimanfaatkan oleh negara pengekspor seperti Selandia Baru dan Australia.

"Negara-negara pengekspor susu memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia yang menghapuskan bea masuk, sehingga harga produk mereka lebih rendah sekitar 5% dibandingkan pengekspor global lainnya," ujar Budi Arie.

Langkah Pemerintah Mengatasi Ketergantungan Impor
Untuk mengatasi ketergantungan pada impor susu, pemerintah telah membentuk Satgas Impor bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Satgas ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan tarif yang kompetitif sekaligus mendorong peningkatan produktivitas susu lokal.

"Kita harus melindungi produk lokal kita. Dunia saat ini bukan lagi soal perdagangan bebas, tapi perdagangan yang adil. Pemerintah akan memperbaiki kelembagaan dan meningkatkan daya saing peternak lokal," tegas Budi Arie.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap ketergantungan pada impor susu dapat dikurangi, sambil memperkuat ekosistem peternakan susu dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik.

(kkz/kkz)